Bambang Soesatyo Dukung Rencana Pemerintah Bentuk Lembaga Tunggal Legislasi

Bambang Soesatyo Dukung Rencana Pemerintah Bentuk Lembaga Tunggal Legislasi

JAKARTA, dawainusa.com Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik rencana pemerintah membentuk lembaga kusus bidang legislasi. Lembaga ini akan menjawab masalah terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun tugas dari dari lemabaga tersebut nanti antara lain perencanaan, perumusan dan sosialisasi, serta reformasi perundang-undangan.

Bambang mengakui bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan selama ini kerap mengalami masalah. Tidak jarang ada UU yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Hal ini terjadi karena masih kautnya ego sektoral antara lembaga pemerintahan.

Baca juga: Komentar Sekjend Demokrat Soal Politikus Sontoloyo ala Presiden Jokowi

“Kelahiran sebuah undang-undang maupun peraturan pemerintah dan peraturan menteri dimaksudkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan bangsa. Bukan justru menambah masalah baru akibat ketidaksesuaian dengan peraturan di atasnya. Karena yang terpenting bukan kuantitas, melainkan kualitas. Keberadaan lembaga tunggal tersebut akan menjadi salah satu solusi menuju harmoninya berbagai peraturan,” kata Bambang di Jakarta, Rabu (24/10).

Menurutnya, kualitas peraturan yang masih rendah sering kali menjadi sumber masalah. Selain menjadi peluang untuk melakukan korupsi juga menjadi faktor penghambat dalam melakukan inovasi. Dengan adanya lembaga lembaga tunggal ini, menurut Bambang, akan mempermudah upaya harmonisasi undang-undang.

Perlu Upaya Reformasi Regulasi

Bambang juga menekankan pentingnya upaya untuk melakukan reformasi terhadap regulasi yang ada. Upaya ini dilakukan mulai dari tingkat nasional sampai daerah. Adapun alasannya karena banyak peraturan perundang-undangan yang selama ini tidak efektif.

Hal lain yang sering menjadi masalah, menurut Bambang adalah kebiasaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan legislasi. Banyak daerah mengeluarkan kebijakan legislasi tanpa mempertimbangkan materi dari UU yang lebih tinggi. Konsekuensi adalah peraturan tersebut dicabut oleh pemerintah.

Baca juga: Sejumlah Tanggapan di Balik Politik Sontoloyo ala Jokowi

DPR sendiri, lanjut Bambang, sudah mulai melakukan upaya reformasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. DPR bersama lembaga BPIP sedang melakukan kajian terhadap berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan semangat nilai-nilai pancasila.

“DPR RI sudah memulai reformasi regulasi. Badan Keahlian Dewan bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan legislasi review untuk menyisir berbagai undang-undang dan peraturan yang tidak senafas dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah juga perlu melakukannya,” jelas Bambang.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, permasalahan regulasi di Indonesia terbagi dalam empat poin yakni obesitas peraturan, tumbang tindih, kuantitas tidak berbanding kualitas dan database tersebar sehingga sulit diakses. Hal ini disebabkan karena lemahnya koordinasi antara lembaga.

“DPR RI sejalan dengan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya evaluasi aturan yang tidak sinkron dan cenderung membuat urusan berbelit-belit. Tolak ukur kesuksesan di bidang hukum terletak pada keberhasilan pembenahan aspek regulasi, prosedur dan penataan regulasi,”ungkapnya.

Pembentukan Regulasi Melalui Satu Pintu

Sementara itu, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet Fadlansyah Lubis menjelaskan, pembentukan regulasi ke depan akan mengarah pada satu pintu. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi serta konsultasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menjawab hal tersebut di atas, jelas Fadlansyah, Sekretariat Kabinet akan mengadakan workshop dan simposium dengan tujuan mencari solusi yang tepat dalam pembentukan lembaga tunggal bidang legilasi.

Baca juga: Politikus Sontoloyo ala Jokowi, Siapa Sesungguhnya yang Sontoloyo?

“Lembaga tunggal ini nantinya akan bertugas melaksanakan sejumlah kegiatan. Seperti perencanaan, perumusan, harmonisasi, sosialisasi dan reformasi peraturan perundang-undangan. Lembaga tunggal di bidang legislasi ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat Korea, Jepang dan Inggris,” jelasnya.

Fadlansyah kemudian memberi contoh tentang lembaga kusus dalam bidang legislasi. Amerika memiliki lembaga tunggal dengan sebutan The Office Information and Regulatory Affairs (OIRA). Adapun Inggris memiliki The Office of Best Practice Regulation (OBPR). Sedangkan di Korea disebut Ministry of Government Legislation (MoLeg).

“Indonesia kemungkinan akan mengikuti pola di Korea. Mereka yang paling mendekati karakteristik Indonesia. MoLeg merupakan bagian dari pemerintah pusat yang mengawasi proses legislasi. Pada kunjungan Presiden Jokowi ke Korea September 2018, Seskab Pramono Anung dan MoLeg sudah menandatangani MoU kerj asama,”tutupnya.*