Baksos Gereja Dibubarkan, Sultan dan Bupati Bantul Beda Pendapat

Baksos Gereja Dibubarkan, Sultan dan Bupati Bantul Beda Pendapat

Sri Sultan dan Bupati Bantul beda pendapat terkait aksi sejumlah ormas radikal yang membubarkan kegiatan bakti sosial (baksos) dari Gereja Santo Paulus Pringgolayan, Bantul, Yogyakarta. (Foto: Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Bantul Suharsono - Ist).

YOGYAKARTA, dawainusa.com Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Bantul Suharsono beda pendapat terkait aksi sejumlah ormas radikal membubarkan kegiatan bakti sosial (baksos) dari Gereja Santo Paulus, Pringgolayan Bantul, Minggu (28/1).

Menurut Sri Sultan, aksi baksos dengan bawa nama gereja tidak elok kalau dilakukan di tengah mayoritas muslim. Pasalnya, hal tersebut menimbulkan persepsi lain.

Baca juga: Membaca Intoleransi Sebagai Problem Dialektis

Ia mengatakan, hal yang sama juga bisa saja terjadi bila umat muslim melakukan hal serupa di tengah mayoritas Kristen.

“Mbok baksos itu enggak usah mengatasnamakan gereja, kan (persepsinya) jadi lain, itu dengan konteks agama lain pun masalahnya juga akan sama, nggak mesti Kristen-Islam,” ujar Sultan, Rabu (31/1).

Sementara itu, Bupati Bantul mengatakan legalitas agama diakui negara sehingga pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan. Menurut dia, tidak boleh ada ormas yang melarang bila suatu kegiatan dijalankan sesuai dengan aturan.

“Semua agama yang diakui di Indonesia harus dihormati, tidak bisa suatu ormas melarang kegiatan dari agama yang diakui itu jika kegiatan itu tidak melanggar aturan berlaku,” ujar Suharsono.

Baksos Gereja Bukan Upaya Kristenisasi

Terkait tuduhan ormas-ormas radikal bahwa ada upaya ‘kristenisasi’, pihak Gereja Santo Paulus menampiknya. Mereka mengaku acara tersebut sengaja dilakukan karena ingin membaur dengan masyarakat setempat.

“Karena memang prinsipnya supaya kita bisa membaur. Gereja bukanlah instansi yang eksklusif tapi kita inklusif. Kita harus ajur-ajer (berbaur) dengan masyarakat sekitar,” ungkap ketua panitia acara, Agustinus Kelikasih.

Menurut Agustinus, acara tersebut sudah sering dilakukan tetapi baru kali ini ada pembubaran. “Sering, sangat sering. Kita bakti sosial itu di dalam duku (dusun), bahkan hari Bhayangkara kemarin kita lakukan di daerah Potorono, sudah sering, biasa,” tandasnya.

Baca juga: Perempuan Muslim Indonesia Berpotensi Jadi Duta Perdamaian

Sebelumnya, dilaporkan sejumlah ormas yang menolak tersebut antara lain Front Jihad Islam (FJI), Forum Umat Islam (FUI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Mereka melarang bakti sosial dengan alasan kristenisasi dan meminta panitia gereja memindahkan kegiatan itu di Gereja.

Adapun baksos tersebut diisi dengan menjual 185 paket sembako murah. Paket itu di antaranya terdiri dari beras, teh, dan gula. Ada juga acara bersepeda bersama warga kampung.

Selain bakti sosial, panitia gereja pada hari yang berbeda telah menggelar tirakatan, syukuran paseduluran dengan mengundang kalangan muslim. Ada juga ziarah ke sejumlah tokoh.

Bantul Tempat Paling Inteloren di Yogyakarta

Fakta pembubabaran kegiatan baksos yang diketahui dalam rangka ulang tahun paroki St. Paulus yang ke-32 ini menegaskan Bantul sebagai kota intoleran di Yogyakarta.

Menurut Aliansi Nasional Bhineka Tungga Ika (ANBTI), Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunung Kidul adalah tempat yang paling intoleran di Yogyakarta karena menjadi domisili ormas keagamaan yang dianggap intoleran.

“Mereka punya sekretariat di wilayah Kabupaten Bantul. Ini juga yang menjadi (pemicu) munculnya peristiwa-peristiwa yang kita tengarai sebagai tindakan intoleransi,” kata Agnes Dwi Rusjiati, Koordinator ANBTI wilayah DIY.

Baca juga: Saling Meminjamkan Lahan Parkir, Toleransi ala Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal

Pernyataan ini berbanding lurus dengan yang diungkap Peneliti Center for Religious dan Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (CRSCS), Samsul Maarif.

Ia  mengatakan praktek intoleransi sangat mengkhawatirkan di daerah yang punya julukan menjunjung toleransi. Penolakan Camat Pajangan, menurut dia, berkaitan dengan serangkaian kasus intoleransi yang terjadi sebelumnya. Juga dia menyebut desakan untuk mencopot baliho Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) sebagai bukti intoleransi di daerah tersebeut.

“Intoleransi menyebar, tampaknya kelompok-kelompok itu mau masuk ke semua lini,” ujar Samsul, Senin (16/1/ 2017) lalu.

Samsul berpandangan bahwa kelompok intoleran semakin mendapat panggung ketika negara membiarkan mereka. Kelompok intoleran di daerah ini menampakkan eksistensinya. “Pelaku intoleransi kelompok itu-itu saja,” ungkapnya.*