Baiq Nuril, Solidaritas Warga di Balik Denda Sang Terdakwa

Baiq Nuril, Solidaritas Warga di Balik Denda Sang Terdakwa

JAKARTA, dawainusa.com Baiq Nuril akhirnya mendapat hukuman enam bulan penjara dan denda sebesar Rp500 juta atas kasus perekaman konten kesusilaan.

Hukuman dan denda yang harus ditanggung mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu memantik aksi solidaritas warga terutama di dunia maya.

Petisi online hingga penggalangan dana untuk membayar denda Rp500 juta yang dibebankan kepada Baiq Nuril mulai bermunculan. Di situs penggalangan dana kitabisa.com, ada dua kampanye galang dana terkait kasus Baiq Nuril.

Baca juga: Sejumlah Fakta tentang Foto Syur Ketum PSI Grace Natalie

Satu kampanye berjudul ‘Bantu Ibu Baiq Nuril Maknun 500 Juta’ yang diinisiasi oleh warga Yogyakarta bernama Budi Hermanto dan satu lagi berjudul ‘Bantu Ibu Nuril Membayar Denda Rp 500 Juta’ dibuat oleh Anindya Joediono . Kedua kampanye dibuat pada 14 November 2018.

Hingga Kamis (15/11) pukul 06.37 WIB, Budi Hermanto berhasil mengumpulkan dana Rp1.058.576, sedangkan dalam kampanye Anindya, terkumpul Rp75.709.371.

“Bagi saya, Baiq Nuril adalah korban UU ITE sehingga ia terhukum karena disangka melanggar. Ini tidak adil, Baiq Nuril harus dibantu untuk mendapatkan keadilan,” tulis Budi Hermanto seperti dikutip dari situs galang dana Kitabisa.com.

Senada dengan Budi, Anindya mengajak warganet untuk berjuang mencari keadilan untuk Baiq Nuril.

“Saya tak ingin diam melihat Ibu Nuril dipenjara. Saya ingin mengajak Anda untuk berdiri bersama Ibu Nuril dengan mengangkat kasusnya dalam diskusi-diskusi, seminar atau panggung budaya di tempat kalian tinggal. Mari, bantu suarakan Bu Nuril yang berjuang mencari keadilan,” tulis Anindya.

Anindya yang juga menjabat sebagai sekretaris Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) mengatakan, kasus Baiq Nuril merupakan cermin institusi hukum yang gagal melindungi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual.

“Kami yang seharusnya dilindungi, malah dijadikan pelaku kriminalitas,” kata Anindya.

Tak hanya penggalangan dana, warganet juga membuat petisi online untuk mendukung perjuangan Baiq Nuril. Regional Coordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto memulai petisi berjudul ‘Bebaskan Ibu Nuril dari Jerat UU ITE #SaveIbuNuril’ di situs change.org.

Petisi itu, hingga Kamis (15/11) telah ditandatangani 32.941 warganet. Petisi ditujukan kepada Pengadilan Negeri Mataram dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

“Tuntutan petisi ini sederhana: Bebaskan Ibu Nuril dan hukum pelaku pelecehan seksual tersebut seberat-beratnya,” tulis Damar dalam keterangan dalam petisi yang dibuatnya.

Kronologi Kasus Baik Nuril

Dalam situs change.org, kasus Baiq Nuril ini terjadi sekitar tahun 2016 dan masuk di persidangan tahun 2017. Bermula saat Baiq kerap dilecehkan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram saat itu, Muslim.

Saat itu, Baiq masih berstatus sebagai Pegawai Honorer di SMAN 7 Mataram. Satu ketika dia ditelepon oleh Muslim. Perbincangan antara Muslim dan Baiq berlangsung selama kurang lebih 20 menit.

Dari 20 menit perbincangan itu, hanya sekitar 5 menitnya yang membicarakan soal pekerjaan. Sisanya, Muslim malah bercerita soal pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya.

Baca juga: Banyak Peserta Tes CPNS Tak Lolos SKD, Ini yang Akan Dilakukan Menpan RB

Perbincangan itu pun terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Baiq. Terlebih Muslim menelepon Baiq lebih dari sekali. Baiq pun merasa terganggu dan merasa dilecehkan oleh Muslim melalui verbal. Tak hanya itu, orang-orang di sekitarnya menuduhnya memiliki hubungan gelap dengan Muslim.

Merasa jengah dengan semua itu, Baiq berinisiatif merekam perbincangannya dengan Muslim. Hal itu dilakukannya guna membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan atasannya itu. Kendati begitu, Baiq tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya terancam.

Hanya saja, ia bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerja Baiq, soal rekaman itu. Namun, rekaman itu malah disebarkan oleh Imam ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram.

Diketahui, penyerahan rekaman percakapnnya dengan Muslim, hanya dilakukan Baiq dengan memberikan ponsel. Proses pemindahan rekaman dari ponsel ke laptop dan ke tangan-tangan lain sepenuhnya dilakukan oleh Imam.

Merasa tidak terima aibnya didengar oleh banyak orang, Muslim pun melaporkan Baiq ke polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal rekaman tersebut disebarkan oleh Imam, namun malah Baiq yang dilaporkan oleh Muslim.

Kasus ini pun berlanjut hingga ke persidangan. Setelah laporan diproses, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Baiq tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota.

Kalah dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Singkat cerita pada 26 September 2018 lalu, MA memutus Baiq bersalah.

Petikan Putusan Kasasi dengan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang baru diterima 9 November 2018 menyatakan Baiq Nuril bersalah melakukan tindak pidana, “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ia kemudian dihukum enam bulan penjara dan dipidana denda senilai Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.*

COMMENTS