Australia Akui Yerusalem Barat Sebagai Ibukota Negara Israel

Australia Akui Yerusalem Barat Sebagai Ibukota Negara Israel

SYDNEY, dawainusa.com – Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan pada Sabtu (15/12), pemerintahnya telah memutuskan untuk mengakui secara resmi wilayah Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel.

Pengumuman itu sekaligus mengakhiri kebijakan Australia selama satu dasawarsa sebelumnya yang mengakui Tel Aviv sebagai ibu kota Israel.

“Australia kini mengakui Yerusalem Barat, yang menjadi lokasi Knesset (parlemen Israel) dan banyak institusi pemerintah lain, sebagai ibukota Israel,” ujar Morrison sebagaimana dilansir Reuters.

Baca jugaPindahkan Kedutaan ke Yerusalem, 10 Negara yang Ikuti Jejak AS

Langkah tersebut akan ditindaklanjuti dengan membuka kantor perwakilan perdagangan dan pertahanan Australia di wilayah Yerusalem Barat.

“Pemerintah Australia akan mendirikan kantor perdagangan dan pertahanan di Yerusalem Barat. Dengan memperdalam hubungan industri pertahanan dan perdagangan Australia-Israel sekarang senilai US$ 1,3 miliar (Rp 19 triliun) per tahun, ini akan membantu terus membangun hubungan perdagangan bilateral yang kuat,” ungkap Morrison.

Pengakuan tersebut dinilainya sebagai sebagai posisi yang “seimbang” dan “terukur”, mengingat Pemerintah Australia juga telah memutuskan untuk mengakui aspirasi rakyat Palestina atas sebuah negara masa depan dengan ibukotanya di Yerusalem Timur.

Karenanya, meski telah secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel, pemerintah Australia belum akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv hingga tercapai penyelesaian damai antara Israel dan Palestina.

Tanggapan Indonesia Terkait Pengakuan Atas Yerusalem Barat

Menanggapi sikap Australia terkait pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, Indonesia disebut akan mencatat sejumlah poin penting. Diantaranya mengenai pernyataan bahwa Australia tidak memindahkan kedutaan di Tel Aviv ke Yerusalem.

“Indonesia mencatat pernyataan Australia yang tidak memindahkan kedutaannya ke Yerusalem,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir seperti dikutip parstoday.com, Sabtu (15/12).

“Indonesia juga mencatat dengan baik posisi Australia untuk mendukung prinsip two-state solution dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina,” lanjutnya.

Baca jugaPidato Lengkap Yahya Cholil Staquf Soal Israel-Palestina

Arrmanatha menuturkan, bagi Indonesia, isu Yerusalem harus terus dinegosiasikan dan diputuskan. Langkah ini merupakan bagian akhir dari perdamaian komprehensif antara Palestina dan Israel dalam kerangka solusi dua negara.

“Indonesia mengajak Australia dan semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengakui Palestina dan bekerja sama guna tercapainya perdamaian berkelanjutan dan kesepakatan antara Palestina dan Israel berdasarkan prinsip solusi dua negara,” jelasnya.

pemandangan kota yerusalem

Pemandangan kota Yerusalem – saudigazette.com.sa

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat, Indonesia harus tetap pada pendirian bahwa Yerusalem adalah Yerusalem, terlepas ada pembagian di dalamnya antara Barat dan Timur.

“Perlu diketahui Indonesia tidak menyetujui rencana Australia memindahkan kedutaannya ke Jerusalem. Ketidak-setujuan Indonesia diwujudkan dengan memanfaatkan daya tekan untuk tidak menandatangani Perjanjian Perdagangan yang seharusnya dilakukan bulan Desember ini,” jelasnya seperti dilansir Republika.co.id, Sabtu (15/12).

Baca jugaFahri Hamza Sebut MUI Perlu Haramkan Soal Kunjungan ke Israel

Pernyataan Australia untuk membedakan Yerusalem Barat dan Timur karena Yerusalem Timur adalah wilayah di mana kota suci tiga agama berada. Sedangkan, Yerusalem Barat adalah wilayah yang dijadikan Ibu Kota oleh Israel.

Juawana menilai, Perdana Menteri Australia Scott Morrison seolah ingin menyampaikan pesan bahwa Australia tetap menghormati resolusi PBB sekaligus sikap Indonesia yang menyatakan kota suci tiga agama tetap merupakan wilayah yang berada dibawah PBB.

“Taktik politik Morisson tentunya harus disikapi oleh Indonesia dengan tidak mengubah kebijakan untuk tidak menandatangani Perjanjian Perdagangan,” terangnya.

Karena itu, Indonesia harus tetap pada pendirian bahwa Yerusalem adalah Yerusalem terlepas ada pembagian di dalamnya antara Barat dan Timur.

“Pesan yang harus disampaikan oleh Indonesia kepada Australia adalah, tidak seharusnya Australia menyetujui tindakan Israel untuk menjadikan Jerusalem sebagai Ibu Kota negaranya yang sebelumnya adalah Tel Aviv,” pungkasnya.

Negara-negara Pendukung Yerusalem Sebagai Ibukota Israel

Sebelumnya, dalam sidang Majelis Umum PBB pada 21 Desember 2017 lalu, tercatat sebanyak sembilan negara menentang resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Yerusalem sebagai wilayah Palestina.

Ini sekaligus berarti, negara-negara tersebut mendukungan langkah Amerika Serikat (AS) yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Kesembilan negara yang menentang resolusi PBB itu Guatemala, Honduras, Israel, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, Togo, dan Amerika Serikat.

Baca JugaAS Donatur Terbesar Palestina, Bagaimana dengan Indonesia?

Sebagaimana dilaporkan Times of Israel, dalam sidang Majelis Umum PBB pada 21 Desember 2017, sebanyak 172 negara anggota memberikan suara mengenai kedudukan Yerusalem.

Dari pemungutan suara tersebut, sebanyak 128 negara mendukung resolusi PBB yang mengecam kebijakan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sekaligus meminta negara-negara PBB tidak memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Adapun 35 negara lainnya dilaporkan abstain atau tidak memberikan suara di antaranya, Kolombia, Meksiko, Malawi, dan Rwanda.

Resolusi PBB atas Yerusalem

Resolusi PBB atas Yerusalem – un.org

Usai pemungutan suara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel menolak resolusi PBB. Netanyahu menganggap sikap PBB tidak masuk akal.

” Yerusalem adalah ibu kota kita – selalu selalu demikian,” tegasnya.

Meski demikian, Netanyahu mengapresiasi upaya negara-negara anggota PBB dalam pemungutan suara yang disponsori oleh Turki dan Yaman tersebut.*

COMMENTS