Ardy Mbalembout soal Pemanggilan James Riady oleh KPK

Ardy Mbalembout soal Pemanggilan James Riady oleh KPK

JAKARTA, dawainusa.com Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta Ardy Mbalembout menilai, keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil CEO Lippo Group James Riady merupakan terobosan paling tepat.

Diketahui, pemilik Lippo Group ini akan dimintai keterangannya berkaitan dengan kasus meikarta dengan tersangka bupati Bekasi. Pemanggilan terhadap James Riady ini akan beriringan dengan saksi lain dari pemerintahan Bekasi dan pemerintahan Jawa Barat.

Dalam keterangan kepada dawainusa, Ardy Mbalembout mengatakan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedapat mungkin mendapatkan keterangan yang pasti dan sifatnya menyeluruh berkaitan dengan kasus suap pengembangan proyek meikarta.

Baca juga: Melihat Polemik di Balik Moratorium Pengiriman TKI oleh Gubernur NTT

Keterangan ini menurut Ardy dibutuhkan oleh pihak penyidik sebagai bukti untuk memilih langkah yang tepat dalam menyelesaikan kasus ini selanjutnya.

“Penyidik perlu mendapatkam.keterangan secara valid ,agar dapat mengambil langkah selanjutnya sesuai di atur dalam KUHAP pasal 184,” kata Ardy di Jakarta, Senin (29/10).

Alumnus doktor hukum Unpad tersebut mengatakan, kasus suap meikarta ini dapat dikatakan sebagai skandal besar dalam dunia koorporasi karena melibatkan perusahaan besar dan nilai korupsinya sangat tinggi.

Karenanya, dibutuhkan langkah yang berani dan tegas dari KPK untuk mengusut semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dengan demikian, kasus ini terang -benderang dan masyarakat mendapatkan keadilan hukum.

Meminta Pertanggungjawaban Hukum Koorporasi

Lebih lanjut Ardy menjelaskan, langkah Komisi Pemberantasan Komisi(KPK) menetapkann Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka dalam kasus suap proyek meikarta belum belum selesai.

Mengingat kasus hukum ini melibatkan perusahaan dengan status sebagai perseroan terbatas(PT). Dengan demikian, KPK berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban hukum dari orang-orang yang memiliki wewenang dalam PT tersebut.

Baca juga: Total dan Modus Kepala Daerah Terkena OTT KPK Sepanjang 2018

“Intinya tanggung jawab korporasi tidak berhenti pada ketersangkaan para direkturnya,harus juga diusut para komisarisnya meikarta,” jelas Ardy.

Dalam UU PT terbaru, demikian Ardy, seorang direktur utama memiliki tanggungajawab dalam mengelola sebuah perusahaan dengan status badan hukum seperti perseroan terbatas. Ia bertanggunjawab terhadap urusan ke luar dan ke dalam pada sebuah PT.

Namun demikian, menurut Ardy, KPK juga wajib meminta keterangan dari dewan komisaris karena ia bertanggjungjawab dalam memberikan persetujuan terhadap keputusan yang diambil oleh direktur utama.

“Walau di atur dalam UU PT 40 thn 2007 direktur utama adalah orag yg bertanggungjawab keluar dan ke dalam ,tetapi dalam menjalankan kebijakanya dia harus mendapat persetujuan dari dewan komidaris,” ungkap Ardy.

Ardy juga mengingatkan tentang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Karena disebut sebagai kejahatan luar biasa, maka proses penanganannya harus dengan cara-cara yang luar biasa pula. Karena itu, KPK wajib mempertimbangkan hukuman yang tepat kepada tersangka.

Banyaknya kepala daerah termasuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang terjaring OTT dari KPK memberikan bukti bahwa korupsi di Indonesia belum berhenti.

KPK diminta untuk memberikan hukuman maksimal kepada pelaku termasuk pihak meikarta yang terlibat. Dengan demikian, ada efek jera yang timbul dari proses hukum tersebut.

“Kepada para ASN yg menerima suap termasuk bupati bekasi ini adalah kejadian yg sudah ratusan kali KPK melakukan OTT,artinya mental korup di negeri ini luar biasa dan sulit utuk dibasmi,saya usul Hukuman Mati kepada para koruptor karena ini adalah extra ordinari crime,sehingga penanganannya juga harus luar biasa agar menimbulkan efek jera,” jelas Ardy.

KPK Diminta Periksa Tim Sukses Jokowi

Adry juga menegaskan, KPK merasa pantas untuk melakukan pemeriksaan terhadap tim sukses Jokowi di pilpres 2019 berkaitan dengan kasus suap proyek meikarta.

Menurutnya, pemeriksaan ini cukup beralasan karena Bupati Bekasi merupakan tim pemenangan pasangan Jokowi untuk wilayah Jawa Barat.

Baca juga: Iwan Manasa: Sumpah Pemuda, Kesempatan Mereguk Energi Persatuan

Dengan pemeriksaan tersebut, lanjut Ardy, bertujuan untuk menemukan aliran uang suap proyek meikarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihata apakah uang suap ini berhenti di tangan Bupati Bekasi atau melibatkan orang-orang kuat di tim sukses capres petahana.

“Ya pasti patut di duga mengalir ke team pemenang Jomari karena bupati beksi ini adalh team inti Jomari untuk wilayah Jabar,” jelas Ardy.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus suap perizinan proyek meikarta. Adapun tersangka yang sudah ditetapkan yakni Bupati Bekasi Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Selain dua orang yang telah disebutkan di atas, KPK juga menetapakan beberapa orang baik dari pihak meikarta maupun pemerintahan bekasi sebagai tersangka. Diataranya adalah konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaludin.

Nama lain yakni Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.*