Apakah Strategi Neuropolitik Trump akan Diadopsi di Pemilu 2019?

Apakah Strategi Neuropolitik Trump akan Diadopsi di Pemilu 2019?

SENANDUNG, dawainusa.com Niklas Altemark & Linda Nyberg dalam makalahnya berjudul Neuro Problems, Knowing Politics Through the Brain (2018) mengatakan bahwa, pada tanggal 26 Juni 2016, sebuah artikel dengan hasil penelitian yang unik muncul di Pschology Today.

Penelitian tersebut mengulas tentang bagaimana rasa takut tergambar dalam otak ketika seseorang berhadapan dengan kelompok sosial yang berbeda. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa alasan di balik Brexit memiliki hubungannya dengan rasa takut.

Otak dapat menjadi bukti bagaimana reaksi psikologis masyarakat yang berhadapan dengan komentator politik elit terbentuk. Enam bulan kemudian, analisis yang sama dipakai juga untuk menjelaskan kemenangan kampanye Trump. Seperti yang sudah diketahui, Trump menggunakan slogan xenofobia untuk menciptakan rasa takut terhadap orang asing di Amerika Serikat.

Baca juga: Pos Islamisme Sandi, Akankah Toleran Terhadap Non Muslim?

Reaksi psikologis ini betul-betul dibaca oleh tim kampanye Trump untuk memperoleh kemenangan dalam Pemilu AS 2016. Penjelasan Neurosains dipakai untuk mengulas fenomena ‘ketakutan masal’ yang tidak diprediksi oleh ilmuwan sebelumnya.

Dalam politik, perasaan ini begitu dieksploitasi khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini dalam kebangkitan populisme. Dalam makalah Altemark dan Nyberg dikatakan bahwa hasil pemilu atau referendum di atas dapat dianalisis dengan memahami bagaimana otak manusia bereaksi dengan ketakutan yang diransang oleh ahli strategi politik melalui wacananya.

Apakah reaksi yang muncul dalam otak pemilih sesuai dengan harapan ahli strategi tersebut? Lebih lanjut, makalah Altemark dan Nyberg mengatakan bahwa kita perlu memahami bagaimana otak menggambarkan secara objektif perasaan kita terhadap pemimpin tertentu.

Apakah pemimpin yang mengeluarkan slogan ‘ketakutan’ dapat diterima oleh masyarakat? Dalam konteks politik, pertautan antara neurosains dan ilmu politik disebut sebagai neuropolitik.

Strategi Kerja Neuropolitik

Neuropolitik merupakan ilmu pengetahuan terapan yang digunakan untuk memahami perilaku, keputusan, atau sikap politik masyarakat tertentu. Penggunaan ilmu syaraf dalam politik telah menjawab pertanyaan-pertanyaan politik tradisional seperti mengapa demokratisasi berlangsung lama, mengapa pemerintah sulit mengubah pola perilaku warganya, dan mengapa beberapa politisi gagal mencapai keputusan yang baik.

Namun, bagaimana realitas psikologis tersebut ditangkap oleh ahli strategi? Dalam instrumen seperti apa data massal tersebut diolah? Kevin Randall dalam artikelnya di New York Times berjudul Neuropolitics, Where Campaigns Try to Read Your Mind memberikan deskripsi tentang lobi sebuah gedung perkantoran Mexico City.

Baca juga: Post-Truth dan Fenomena Hoaks dalam Cyber Space di Indonesia

Di area perkantoran tersebut, orang-orang berlarian ke sana kemari, menatap singkat pada papan reklame digital yang mendukung seorang kandidat untuk Kongres pada bulan Juni.  Menariknya, selain membaca papan reklame, benda tersebut sebenarnya juga “membaca” diri mereka.

Di dalam papan iklan tersebut terdapat kamera yang dipasang untuk menangkap ekspresi wajah. Algoritma membaca ekspresi wajah yang merupakan reaksi emosional yang muncul seperti sedih, bahagia, atau bahkan takut.

Algoritma yang sama juga memberikan umpan balik yang tidak disengaja kepada ahli strategi untuk mengubah pesan, gambar, suara, atau kata-kata demi menghasilkan versi komunikasi yang disukai pemilih. Randall menambahkan bahwa, di seluruh dunia, kampanye politik yang menggunaan data pemilih yang besar sudah banyak dilakukan.

Teknologi seperti pengkodean wajah, biofeedback dan pencitraan otak, demikian Randall, telah lama digunakan oleh perusahaan dengan harapan mendorong batas-batas pemasaran dan pengembangan produk. Tetapi penggunaannya dalam politik dan pemerintahan adalah fenomena yang sedang berkembang.

Dalam media sosial, teknologi pengenalan wajah menghasilkan pemetaan kepribadian tertentu. Konten yang masuk ke dalam beranda seseorang disesuaikan dengan karakter yang telah dianalisis mengenai orang tersebut. Ketika yang dijual adalah ketakutan, narasi politik akan membangun kandidat sebagai penyelamat.

Menurut catatan, kampanye Presiden dan Perdana Menteri di setidaknya tiga benua telah menyewa konsultan ilmu pengetahuan ini untuk memindai otak, tubuh dan wajah pemilih untuk meningkatkan resonansi emosional mereka dengan pemilih.

Neuropolitik “Trump” di Pemilu 2019

Ditengah gempuran teknologi yang semakin massif tersebut, kita lalu bertanya-tanya kembali, apakah kita masih memiliki “sepetak” ruang pribadi yang otonom? Dalam perkembangan alat informasi dan komunikasi, privasi bisa jadi sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lagi.

Apalagi bila modalitas akses terhadap kecanggihan tersebut dipegang sepenuhnya oleh kekuasaan. Kekuasaan pun tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah, tetapi siapa pun yang memiliki modalitas ekonomi yang kuat.

Baca juga: Perkara Meiliana, Antara Penistaan Agama dan Catatan Kritis PBNU

Berhadapan dengan teknologi yang sedemikian menguntungkan ini, apakah di pemilu 2019, strategi neuropolitik “Trump” akan dipakai? Bisa jadi, kontestasi politik yang sudah melekat dengan ekspresi emosional ini akan jatuh pada strategi big data tersebut. Hal ini tentu berbahaya ketika politik ketakutan masih menghiasai wacana publik kita.

Dalam ketakutan, kita masuk dalam emosi yang menandai inferioritas atau keterputusasaan. Hal itu memunculkan kebencian terhadap orang asing, keragaman, atau bahkan kemiskinan. Demokrasi Indonesia semakin candu pada narasi emosional dan terhindar dari diskursus rasional yang ketat.

Jangan heran, bila gambaran politisi kita akan dikonstruksi sebagai penyelamat; “membela kepentingan umat atau toleran pada non muslim”. Pluralisme pun tidak lahir secara alamiah dari kertas kosong dan malah dipenuhi oleh kompromi mayoritas-minoritas dalam pragmatisme politik.

Konteks-konteks seperti inilah yang akan dipantau oleh mata-mata digital tersebut. Dalam kampanye yang menggunakan strategi neuropolitik tersebut, kita akan masuk dalam lingkaran setan emosi yang dihadirkan oleh algoritma dalam skema aksi-reaksi-aksi. Apakah komunis itu riil atau hantu? Sepertinya ia hantu yang begitu riil, karena terus dihadirkan.

Melalui pengolahan data massal tersebut, ekspresi psikologis kita ditangkap, dipelajari, dan kembali didikte agar sesuai dengan kehendak politis ahli kampanye. Menariknya, kita tidak sadar bahwa kehendak kita sudah dibentuk secara perlahan melalui rekayasa tanda tersebut.

Ilusi ini tentu berbahaya, karena cenderung diterima sebagai kehendak yang seolah-olah alamiah. Lalu, apakah pemanfaatan big data ini menandai akhirnya era demokrasi? Pertanyaan ini memang masih butuh banyak diskusi. Tetapi rasanya sulit mengharapkan adanya kedaulatan rakyat – suatu esensi dari proses politik Negara kita – dalam demokrasi yang dicekoki oleh manipulasi tanda tersebut.

Barangkali, tidak seperti Trump, politik ketakutan di Indonesia akan semakin menjauh dari politisasi SARA yang terang-terangan. Pergeseran narasi kedua kubu capres dan cawapres yang berbeda dari 2014 akan membuat “politik ketakutan” barangkali hadir dalam transformasi narasi yang baru. Apakah ekonomi? Entahlah! Pastinya, media sosial dan ruang publik akan menjadi arena pertarungan yang seru bagi para elit dan ilmuwan. Jaga privasimu baik-baik, guys!*

Oleh: Fandis Nggarang* (Alumnus Jurusan Linguistik Budaya Universitas Indonesia)