Antisipasi Korupsi, KPK Akan Gelar Pembekalan Pilkada di NTT

Antisipasi Korupsi, KPK Akan Gelar Pembekalan Pilkada di NTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar program pembekalan 'Pilkada Berintegritas' bagi seluruh calon kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Ilustrasi - Repiblika)

JAKARTA, dawainusa.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar program pembekalan ‘Pilkada Berintegritas’ bagi seluruh calon kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang maju dalam pertarungan politik Pilkada 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK David Sepriwasa di Kupang, Selasa (13/3). David menerangkan, kegiatan pembekalan ini dijadwalkan akan diselenggarakan di Kota Kupang, NTT pada Juni mendatang.

“Pembekalan Pilkada Berintegritas ini akan digelar pada 3 Mei 2018 diperuntukkan kepada 86 calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada di NTT,” ungkap David.

Baca juga: HTI Dukung PBB: Syariat Islam Ditegakkan, Rezim Jokowi Harus Diganti

Menurut David, pembekalan tersebut bertujuan agar setiap calon kepala daerah baik itu gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati memiliki pengetahuan terkait cara untuk mengelolah pemerintahan yang baik dan efektif.

Hal lain juga, lanjut David, ialah agar setiap kepala daerah yang terpilih tidak enggan menjalankan roda pemerintahan secara khusus terkait cara untuk mengelolah segala proyek pembangunan di daerah.

“Ini penting agar para kepala daerah terhindar dari kasus-kasus korupsi seperti yang marak terjadi di tanah air,” tutur David.

Karena itu, pihak KPK nantinya akan menghadirkan berbagai pembicara dari berbagai instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, KPK, Polda, serta Kejaksaan Tinggi NTT.

Akan Ada Deklarasi Harta Kekayaan

Lebih lanjut, David menerangkan, setelah pembekalan ‘Pilkada Berintegritas’ itu selesai, nantinya akan dilanjutkan dengan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari setiap calon yang maju bertarung dalam Pilkada tersebut.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen setiap kandidat untuk menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang transpran sehingga lebih muda dipantau oleh publik dan tidak terjebak dalam skandal korupsi.

Baca juga: Fadli Zon: KPK Harus Hati-hati Tersangkakan Calon Kepala Daerah

“Deklarasi ini sebagai komitmen transparansi setiap kepala daerah terhadap harta kekayaan yang dimilikinya sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik atau masyarakatnya,” tutur David.

David juga mengungkapkan, KPK telah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan mereka sudah mengeluarkan surat ke KPUD untuk mendukung kegiatan ini.

“Mengingat pentingnya kegiatan ini, kami juga sudah bersurat ke dewan pimpinan partai partai politik yang mengusung para pasangan calon kepala daerah terkait hal tersebut untuk hadir mengikuti pembekalan,” ungkap David.

Soal Pilkada Serentak NTT

Adapun Pilkada serentak di NTT akan digelar pada 27 Juni 2018. Untuk Pilgub sendiri, sudah ada empat pasangan calon yang akan maju bertarung untuk merebut kursi kekuasaan dari masa kepemimpinan Gubernur Frans Lebu Raya bersama wakilnya Alexander Benny Litelnoni yang akan berkhir pada Juli 2018.

Keempat calon yang maju dalam Pilgub tersebut ialah pasangan pertama, Esthon Leyloh Foenay dan Christian Rotok yang diusung Gerindra dan PAN. Pasangan kedua, Benny Kabur Harman dan Benny Alexander Litelnoni yang diusung Demokrat, PKPI dan PKS.

Baca juga: Setelah Dikritik, Wiranto Persilakan KPK Umumkan Cakeda yang Jadi Tersangka

Pasangan ketiga, Marianus Sae dan Emelia Julia Nomleni yang diusung PDI Perjuangan dan PKB. Pasangan keempat, Victor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi yang diusung Golkar, Nasdem dan Hanura. Keempat pasangan calon tersebut akan merebut 3.874.006 suara.

Dari keempat pasangan tersebut, saat ini pasangan Marianus Sae dan Emelia Julia Nomleni sedang mendapatkan ‘lampu kuning’. Pasalnya, Marianus Sae yang juga masih berstatus sebagai Bupati Ngada sudah ditangkap oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Januari lalu di salah satu hotel di Surabaya. Saat ini, ia sedang berada dalam tahanan KPK untuk menjalankan proses hukum lebih lanjut.

Selain diadakan Pilgub, secara bersamaan juga akan diadakan pemilihan bupati dan wakil bupati di 10 kabupaten yang di antaranya, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sikka, Alor, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Rote Ndao.*