Dawainusa.com Penolakan kehadiran tambang batu gamping dan pabrik semen di Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Flores, NTT terus bergullir.

Anggota DPR RI Ansy Lema juga menyoroti hal ini. Dalam pertemuan dengan sejumlah perwakilan Masyarakat Diaspora Manggarai Raya pada Rabu (1/7/2020), politikus PDI Perjuangan itu secara tegas menolak kehadiran tambang di NTT.

Baca juga: Gubernur Buka Peluang Personel Polda NTT jadi Kepala Dinas

Menurutnya, banyak potensi sumber daya alam lain di wilayah itu yang bisa digali untuk menyejahterakan rakyat tetapi tidak berpotensi merusak lingkungan atau membuat masyarat lokal malah termarjinalkan. Pilihannya bukan tambang tetapi bisa pariwisata, perternakan, perikanan, atau pertanian.

Dia mengatakan, 71 persen wilayah NTT adalah perairan yang kaya sumber daya alam. Peternakan NTT pernah menjadi primadona di masa lalu. Ekspor hasil ternak NTT sampai ke China dan sejumlah negara lain.

Sektor pertanian, memang masih tertinggal tetapi itu karena tidak diurus oleh negara. Pertanian umumnya menggeliat karena kerja komunitas, kerja masyarakat bukan hasil kerja pemerintah.

“Negera tidak pernah urus pertanian. Memang paling gampang keluarkan izin untuk pertambangan. Kemiskinan NTT bukan karena lahan tidur, bukan karena manusia tidur tapi karena negara yang tidur panjang, karena negara tidak mampu lalu cari gambang keluarkan izin (pertambangan),” kata Ansy.

“Soal tambang, posisioning saya tegas, menolak (tambang)!” ujar dia.

Penolakan Masyarakat Diaspora Manggarai Raya

Sebelumnya, perwakilan Masyarakat Diaspora Manggarai Raya melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Mereka menolak kehadiran tambang batu gamping dan pabrik semen di Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Flores, NTT, karena pertanian dan peternakan merupakan basis ekonomi masyarakat di sana saat ini.

“Pertambangan dan pabrik semen itu persis berdiri di lahan produktif yang merupakan basis ekonomi masyarakat dan jelas-jelas mengancam ketahanan ekonomi mereka dalam jangka panjang,” demikan pernyataan mereka yang ditandatangani Flory S Nggagur, koordinator Perwakilan Masyarakat Diaspora Manggarai Raya, NTT.

Mereka juga menilai pertambangan batu gamping dan pabrik semen mengancam kelestarian lingkungan hidup, secara khusus Kawasan Bentang Alam KARST (KBAK) serta kawasan cekungan air tanah seluas 80.000 hektare atau 33 persen dari luas Kabupaten Manggarai Timur.

Mereka menyatakan pabrik semen merupakan pabrik yang polutif dan berisiko tinggi mendatangkan penyakit bagi warga, baik buruh pabrik maupun warga Manggarai Timur.

Pertambangan dan pabrik semen juga dinilai kontraproduktif dengan rencana pemerintah pusat dan rencana Pemprov NTT yang akan menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi Flores melalui Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores/BOP-LBF.

Lokasi tambang dan pabrik itu berada di pantai utara yang memiliki beberapa destinasi wisata unggulan yang saat ini belum digarap pemerintah daerah.

Atas dasar itu mereka menuntut Pemkab Manggarai Timur dan Pemprov NTT menghentikan sosialisasi dan pembebasan lahan warga untuk pertambangan tersebut.

“Pemerintah daerah mestinya fokus pada pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata yang menjamin sustainability (ketahanan ekonomi dalam jangka panjang serta kelestarian alam dan lingkungan hidup) dengan mendorong ekstensifikasi dan intesifikasi pertanian lahan kering dan lahan basah, mengusahakan intervensi teknologi terapan baik untuk produksi maupun pasca panen, mendukung pemasaran semua produk hasil pertanian, membangun infrastruktur untuk memperlancar jalur distribusi barang dan jasa, serta menggalakkan pengembangan pariwisata alam dan budaya,” kata mereka dalam peryataanya itu.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Pemerintah Provinsi NTT sedang memproses perizinan penambangan batu gamping dan pabrik semen di Desa Satar Punda itu di atas lahan seluas 600 hektare.

Investor kini sedang berupaya memmbebaskan lahan, termasuk merelokasi dua kampung untuk memuluskan eksploitasi batu gamping yang ada di bawahnya.*