Dawainusa.com — Dalam sebulan terakhir, kasus harian di Provinsi DKI Jakarta melonjak signifikan. Dari periode awal hanya berkisar di angka 200 kasus, kini telah melonjak ke angka 1.000 kasus per hari.

DKI Jakarta pada Kamis (3/9) mencatat 1.406 kasus baru, sehingga jumlah akumulatif pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta menjadi 43.709 kasus.

Dengan tingginya kasus penularan Covid-19, empat wilayah di Jakarta kini telah memasuki zona merah, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan, lonjakan kasus di DKI Jakarta terutama disebabkan oleh masifnya pengujian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Anies mengklaim bahwa jumlah pengujian di DKI Jakarta bahkan lima kali lebih tinggi dari batas ideal yang ditentukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Jakarta sekarang mengkhawatirkan, kenapa? Dalam tiga minggu terkahir, angka (penambahan kasus positif harian) naik terus, artinya apa? Kita mendeteksi banyak, penularan juga terjadi angkanya banyak,” kata Anies, mengutip Kompas.com, Jumat (4/9).

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Rp1,7M dari Denda Warga Tak Pakai Masker

Anies: Masyarakat Diminta Terapkan 3M

Mengingat kasus Covid-19 yang makin menggila, Anies pun menghimbau agar warga senantiasa hidup disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan.

Sosialisasi penerapan protap 3M sejak pekan lalu sudah mulai digalakkan pegawai dan aparat keamanan di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Anies, tugas Pemprov DKI Jakarta adalah mengerjakan 3T, yakni testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan).

“Maka PR kita adalah menggalakkan yang 3M, karena yang 3T sudah dikerjakan ini. (Pemprov DKI) Jakarta sudah mengerjakan 3T, sekarang mari kita pastikan masyarakat mengerjakan 3M,” pinta Anies.

Dengan tingkat penularan kasus yang makin tinggi, Pemprov DKI Jakarta pun mengeluarkan kebijakan agar jam bekerja ASN dikurangi.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, waktu bekerja yang bekerja di kantor dibatasi hanya 5,5 jam dari biasanya 8 jam.

Instruksi ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor 02/SE/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

SE ini juga sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) dan Surat Edaran Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jabodetabek.

“Waktu bekerja di kantor paling sedikit 5,5 jam sehari sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja,” ucap Saefullah, Kamis (3/9).

Saefullah menjelaskan, pengaturan jadwal kerja adalah Senin-Kamis masuk pukul 07.00 hingga 12.30 WIB untuk sif 1. Lalu masuk pukul 10.30 hingga 16.00 WIB untuk sif 2.

“Kemudian pada hari Jumat sif 1 masuk pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Dan sif 2 masuk 10.30 sampai dengan 16.30 WIB,” kata dia.

Selain itu, seluruh kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menerapkan sistem kerja 50 persen dari rumah (work from home) dan 50 persen dari kantor (work from office).

“Dengan ketentuan bekerja dari rumah dan bekerja di kantor dengan mempertimbangkan jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di kantor paling sedikit sebesar 50 persen dari jumlah pegawai,” pungkas Saefullah.*