Anggota DPR RI dari NTT Ini Dukung Yasona Bebaskan Napi Korupsi

Politikus PDIP itu mengatakan, kebijakan Yasonna itu sudah tepat. Sebab kebijakan dibuat dengan mengedepankan alasan kemanusiaan.

Anggota DPR RI dari NTT Ini Dukung Yasona Bebaskan Napi Korupsi
Yasonna Hamonangan Laoly - ist

dawainusa.com Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II Herman Hery  mendukung rencana Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membebaskan ribuan narapidana, termasuk napi kasus korupsi, untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di lapas.

Politikus PDIP itu mengatakan, kebijakan Yasonna itu sudah tepat. Sebab kebijakan dibuat dengan mengedepankan alasan kemanusiaan.

Baca juga: Telepon Jokowi, Presiden Cina Tawarkan Bantuan Atasi Corona

“Terkait napi yang sudah menjalankan 2/3 masa hukuman yang usianya sudah di atas 60 tahun, atas nama kemanusiaan dan dalam situasi darurat Covid-19, saya pribadi setuju untuk dibebaskan,” kata Herman, Kamis (2/4).

Ketua Komisi III DPR RI itu menjelaskan, keputusan untuk membebaskan ribuan narapidana di tengah corona menjadi kewenangan pemerintah, dalam hal ini diskresi presiden.

Dia juga menjelaskan sekitar 30 ribu narapidana yang dibebaskan juga tak berfokus pada napi korupsi saja. Diskresi itu diutamakan bagi napi lansia.

“Jadi semua napi dengan tindak pidana apapun, asal memenuhi syarat tersebut, bisa dibebaskan,” klaim Herman.

Herman Hery
Herman Hery – ist

Diusulkan Yasona

Sebelumnya, Menkumham Yasona Laoly mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kebijakan itu merespons kepadatan lapas di tengah penyebaran virus corona.

Ada beberapa kriteria narapidana yang mendapat keringanan itu. Pertama, narapidana kasus narkotika masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan.

Baca juga: Perwira Menikah di Tengah Corona, Wakapolri Ternyata Hadir

Kedua, napi korupsi berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Ketiga, narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Lalu keempat, narapidana WNA asing sebanyak 53 orang.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif usulan Menkumham Yasonna Laoly untuk membebaskan narapidana kasus korupsi berusia senja di tengah pandemi virus corona.

“Kami menanggapi positif ide Pak Yasonna sebagai respons yang adaptif terhadap wabah virus Covid-19, mengingat kapasitas pemasyarakatan kita telah lebih dari 300 persen,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Kamis (2/4).

Di sisi lain, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik rencana Menkumham tersebut. Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menganalogikan rencana pembebasan narapidana korupsi saat pandemi corona, seperti pencuri yang sedang melakukan aksinya di tengah bencana.

“Ini adalah semacam penyelundupan, ya, semacam, tanda kutip merampok di saat suasana bencana, kira-kira gitu. Dia masuk, menyelinap di tengah kepentingan yang sedang berbahaya,” ujar Isnur dalam video teleconference, Kamis (2/4).*

Artikulli paraprakSoal Corona, Ini yang Dibahas Pemda Matim dengan Mendagri
Artikulli tjetërPenjelasan Polda NTT Soal 7 Calon Perwira yang Diduga Positif Corona