Dawainusa.com — Rapat antara Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM dan PT Freeport Indonesia, Kamis (27/8) siang, berlangsung panas.

Seperti diberitakan Detik.com, anggota Komisi VII Fraksi PKB Marthen Douw sampai menggebrak meja lantaran Presiden Direktur PTFI Tony Wenas tidak hadir.

Dalam rapat tersebut, Kementrian ESDM dihadiri oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin, sedangakn PTFI diwakili oleh Wapres Direktur Jenpino Ngabdi.

Dengan ketidakhadiran Tony Wenas, Marthen Douw pun meminta agar pimpinan rapat menjadwalkan ulang rapat dengan holding tambang BUMN MIND ID dan PTFI.

“Ini ada satu perumpamaan misalnya rambutan di rumah saya terus dipanen tetangga saya marah tidak? Marah. Sama pula seperti Freeport dan Inalum in. Pimpinan mohon jadwalkan, saya sakit, tolong betul hormat pimpinan jadwal ulang untuk hal ini,” kata mantan Ketua DPRD Kabupaten Nabire itu.

Marthen Douw mengaku sedih melihat kondisi Papua yang terus menjadi provinsi miskin, di mana angka kemiskinan di Papua yang paling tinggi.

Berbicara dengan nada marah, ia pun meminta DPR memanggil pemerinah Papua dan Papua Barat juga dihadirkan dalam rapat mendatang.

Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno selaku pimpinan rapat pun mengatakan Komisi VII akan menjadwalkan pertemuan MIND ID dan PTFI.

“Tadi sudah sampaikan kita masih 8 hari kerja di akhir sidang pertama ini. Nanti kita jadwalkan MIND ID hadirkan seluruh jajaran Freeport kita minta hadir lengkap dengan agenda komprehensif,” katanya.

Baca Juga: Nikita Mirzani Bakal Maju Caleg DPR RI 2024, Dapil Mana?

Kronologi Anggota DPR Gebrak Meja

Kemarahan Marthen Douw bermula ketika Jenpino Ngabdi, sebagai perwakilan Tony Wenas, memberikan paparan terkait progres pembangunan smelter.

Namun dalam rapat tersebut, rupanya pihak PTFI rupanya belum memberikan bahan paparan kepada anggota DPR sehingga sempat diingatkan oleh pimpinan sidang.

Jenpino tetap melanjutkan paparannya dan mengatakan bahwa progres pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, di bawah target karena pandemi virus corona.

Ia juga meminta agar pembangunan diundur dari target menjadi tahun 2024. Namun penundaan tersebut mendapat respon kurang baik dari anggota DPR.

Syafruddin Maming, anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP mengkritik langkah yang diminta Freeport. Ia pun meminta penjelasan terkait kendala pembangunan ini.

“Saya kurang sreg dengan Freeport bahwasanya smelter minta ditunda 2024. Saya mohon jelaskan kami-kami yang di Komisi VII apa kendalanya pembangunan smelter ini,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Ramson Siagian meminta agar rapat dengan Freeport dijadwalkan ulang. Ia juga ingin mendalami utang yang bertambah besar.

“Saya usulkan kita jadwalkan kita masih ada waktu 8 hari kerja yang belum terjadwal agenda rapat. Kita jadwalkan MIND ID lengkap dengan Freeport termasuk utang tambah besar,” ujarnya.

Marthen kemudian mendapat giliran. Ia menekankan, rapat ini bukanlah untuk main-main. Ia juga meminta agar pemerintah daerah turut dihadirkan.

“Ini serius Pak, kalau bisa masukan kepada pimpinan nanti sekalian pemerintah Papua hadirkan terus dari Freeport dan kami Komisi VII karena ini bukan hal main-main, kita serius lah. Kita bicara buang-buang waktu. Waktu berjalan terus,” ungkapnya.

Ketika diberi kesempatan untuk berbicara kedua kalinya, Marthen pun menggebrak meja karena marah. Ia pun eminta agar pimpinan rapat menjadwalkan ulang rapat dengan holding tambang BUMN MIND ID dan PTFI.

“Ini ada satu perumpamaan misalnya rambutan di rumah saya terus dipanen tetangga saya marah tidak? Marah. Sama pula seperti Freeport dan Inalum ini pimpinan mohon jadwalkan, saya sakit, tolong betul hormat pimpinan jadwal ulang untuk hal ini,” ucap politikus 30 tahun dari Dapil Papua tersebut.*