Anggaran Polisi Seperti KPK, Ini Alasan Kapolri Tito

Anggaran Polisi Seperti KPK, Ini Alasan Kapolri Tito

Dalam rangka memaksimalkan kinerja Polri dalam penangan kasus, Kapolri Tito Karnavian meminta pemerintah agar system anggaran kepolisian seperti sistem yang diterapkan di KPK, yakni sistem at cost atau dibayar sesuai kebutuhan. (Foto: Tito Karnavian - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Dalam rangka memaksimalkan kinerja Polri dalam penangan kasus, Kapolri Tito Karnavian meminta pemerintah agar system anggaran di lembaga yang dipimpinnya itu seperti sistem yang diterapkan di KPK, yakni sistem at cost atau dibayar sesuai kebutuhan.

Hal tersebut disampaikan mantan Kapolda Metro Jaya itu dalam jumpa pers usai menggelar konferensi video bersama Ombudsman dan sejumlah kepala kepolisian satuan wilayah tingkat daerah dan resor di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/1).

“Itu selama ini kami sampaikan kepada pemerintah. Kalau di KPK, menggunakan sistem at cost, sementara di Polri (sistem) indeks. Tidak akan mungkin maksimal bekerja,” kata Tito, Kamis (4/1).

Baca juga: Anggaran Sedang Dihitung, Rekrutmen CPNS 2018 Akan Segera Dibuka

Menurut Tito, kelemahan dari sistem indeks yang diterapkan selama ini yakni penangan kasus menjadi kurang fokus karena harus disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disediakan. Selain itu, sistem indeks juga kerap mengganggu anggaran lain.

Reserse Tidak Diberi Target dan Batas Waktu

Dengan sistem at cost, Jendral bintang empat itu berharap bidang Reserse tidak lagi diberi target dan batas waktu. Karena, menurutnya, sistem at cost memberi kebebasan bagi reserse dalam menangani kasus. Mereka (bidang reserse) tidak tersandra oleh minimnya anggaran.

“Kasusnya hanya dibiayai untuk satu Polres, satu tahun misalnya empat atau lima kasus. Padahal yang dia tangani 20 kasus, biayanya yang mana yang lain?” ucapnya.

Baca juga: Sisi Lain Istana, Selain Jadi Presiden Ternyata Jokowi Jadi Manager Band

Namun, mantan Kapolda Papua (2012-2014) mengakui peningkatan kualitas kinerja reserse tidak hanya berkaitan dengan anggaran.

Ia berharap selain perubahan sistem anggaran, perbaikan management dengan berbasis teknologi sangat penting dan mendukung.

Penanganan kasus masuk dalam satu basis data (database) yang dapat diakses para pimpinan Polri sehingga bisa dipantau semua perkembangan kasus di seluruh Indonesia.

“Pengawasan yang efektif, kalau menggunakan sistem teknologi informasi database, sekarang manual,” harap mantan Kadensus 88/AT Bareskrim Polri (2009-2010).

Total Anggaran untuk Polri

Selama rezim Jokowi – JK, total anggaran untuk lembaga kepolisian Republik Indonesia dua kali lipat dari rezim- rezim sebelumnya.

Pada tahun 2017, setelah tiga tahun berjalannya roda pemerintahan Jokowi, anggaran untuk Polri sebesar Rp 84 triliun. Angka Rp 84 triliun ini dikatakan naik dua kali lipat karena sebelumnya anggaran untuk Polri hanya sebesar Rp 44 triliun.

Baca juga: Tolak Tawaran Prabowo, Yenny Wahid Tak Ingin NU Pecah

Dengan jumlah tersebut, Polri menempati urutan ketiga lembaga penerima anggaran negara terbesar. Dari RAPBN 2017 sebesar Rp2.070.5 triliun, rinciannya, Rp1.310,4 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp760 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa.

Belanja pemerintah pusat ini berkaitan dengan anggaran yang diterima kementerian/lembaga (K/L). Dari banyaknya K/L, Kepolisian RI (Polri) menempati urutan ketiga penerima anggaran terbesar pada RAPBN 2017.*(RSF)