Ancam Cabut Dana di PBB dan Veto AS yang ke-43

Ancam Cabut Dana di PBB dan Veto AS yang ke-43

Nikki mengancam bahwa negeri Paman Sam itu akan menarik dana bantuan jika PBB tidak mendukung keputusan yang dikeluarkan AS. (Foto: Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley - ist)

AS, dawainusa.com – Perdebatan soal posisi mayoritas negara di Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang tidak mendukung keputusan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel kembali disoroti Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley.

Nikki mengancam bahwa negeri Paman Sam itu akan menarik dana bantuan jika PBB tidak mendukung keputusan yang dikeluarkan AS. Ancaman itu pernah disampaikan Haley melalui halaman Facebook dan Twitter, dan kembali ia ulangi ketika berbicara sebelum sidang voting Majelis Umum PBB, Kamis (22/12).

“Amerika Serikat adalah kontributor (dana) terbesar untuk PBB dan badan-badannya. Kami melakukan ini, dalam sebagian hal, untuk menyokong nilai-nilai dan kepentingan kami. Ketika hal itu terjadi, partisipasi kami di PBB bisa menghasilkan kebaikan untuk dunia. Bersama-sama kami memberi makan, pakaian, dan pendidikan untuk orang-orang yang sedang dalam keputusasaa,” ujar Haley.

Baca juga: Ini yang Akan Diboikot FPI 25 Desember Nanti

Haley mengkritik keras negara-negara yang kontra dengan keputusan AS soal Yerusalem. Menurutnya, sikap negara-negara tersebut adalah cara yang tidak menghormati AS yang selama ini memberikan kontribusi berharga terhadap PBB.

“Namun kami akan jujur dengan Anda. Ketika kami membuat kontribusi berharga untuk PBB, kami juga memiliki ekspektasi bahwa kebaikan kami akan diakui dan dihormati. Ketika sebuah bangsa diserang di organisasi ini, maka bangsa itu sedang tidak dihormati. Terlebih lagi, negara itu tetap diminta untuk membayar “hak istimewa” untuk tidak dihormati.” tegasnya.

Jalan Buntu

Dalam pemungutan suara Majelis Umum PBB yang digelar di New York, AS, sebanyak 128 negara mendukung resolusi untuk meminta Amerika Serikat menarik keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sebanyak sembilan negara lainnya menentang, dan 35 negara abstain dalam voting itu.

Sidang Majelis Umum PBB itu merupakan upaya lanjutan dari para penentang Trump terkait keputusannya yang pro-Israel.

Baca juga: Sebastian Pinera, Miliader Konservatif yang Menangkan Pilpres Chile

Upaya sebelumnya di Dewan Keamanan PBB, pada Senin (18/12), menemui jalan buntu. Pasalnya, AS menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang digagas Mesir yang hendak menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Dalam pidatonya sebelum pemungutan Majelis Umum PBB tersebut, Haley juga menegaskan bahwa keputusan PBB tidak akan mempengaruhi keputusan AS, dan hanya akan mempengaruhi cara AS memandang negara lainnya di masa depan.

“Amerika akan menempatkan kedutaan kami di Yerusalem. Ini yang diinginkan rakyat Amerika, dan ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tak ada satu pun voting PBB yang bisa mempengaruhi itu. Namun voting ini akan berpengaruh pada cara rakyat Amerika memandang PBB dan cara kami melihat negara-negara yang meremehkan kami di PBB. Dan voting ini akan kami ingat,” tegas Haley.

Veto yang ke-43

Sebelumnya, Amerika Serikat pada Senin (18/12) lalu memveto sebuah rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak organisasi internasional itu menolak keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Seperti dikutip dari alaraby.co.uk pada Rabu (20/12/2017), veto AS pada Senin lalu tercatat merupakan yang ke-43 kalinya yang digunakan Negeri Paman Sam untuk melindungi Israel.

Veto pertama yang digunakan AS untuk membela sekutu utamanya, Israel, terjadi pada tahun 1972. Saat itu Washington menentang resolusi terkait keprihatinan mendalam pada “situasi yang memburuk di Timur Tengah” dan agresi Israel di perbatasan Lebanon. Resolusi serupa juga diveto oleh AS pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 1975, ketika perang saudara pecah di Lebanon, resolusi S/11898 mendesak Israel agar segera menghentikan seluruh serangan militer melawan Lebanon. Dan AS tercatat sebagai satu-satunya negara yang memveto putusan tersebut.

Tahun 1982 dilihat sebagai momentum yang paling menunjukkan dukungan AS terhadap Israel. Saat agresi Israel mencapai puncaknya, AS memveto tujuh resolusi, termasuk sanksi yang dijatuhkan kepada Israel karena mencaplok Dataran Tinggi Golan dan kecaman atas upaya pembunuhan terhadap Wali Kota Nablus, Bassam Shakaa.

Pada tahun 1985, 1986 dan 1988, AS memveto resolusi serupa. Perang saudara di Lebanon sendiri berakhir pada 1990, namun Israel tidak kunjung menarik diri dari selatan negara itu hingga tahun 2000.

Pada tahun 1983, Washington memveto sebuah rancangan resolusi yang mengecam pembantaian pengungsi Palestina di kamp Sabra dan Shatila di Lebanon. AS juga telah melindungi Israel saat rancangan resolusi mengecam pelanggaran kesucian Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, pengambilalihan tanah Palestina, serta tindakan keras dan represif Israel terhadap warga Palestina.

Pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat juga telah memicu respons DK PBB, namun lagi-lagi AS selalu menggagalkannya melalui hak veto termasuk dua rancangan resolusi yang diajukan pada Maret 1997.

Rancangan resolusi DK PBB juga pernah berusaha mengutuk Israel atas pembunuhan beberapa personel PBB serta penghancuran gudang Program Pangan Dunia (WFP) yang dilakukan dengan sengaja.* (AT)