Alasan SBY Walk Out dari Deklarasi Kampanye Damai di Monas

Alasan SBY Walk Out dari Deklarasi Kampanye Damai di Monas

JAKARTA, dawainusa.com Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walk out saat mengikuti acara Deklarasi Kampanye Daamai di Monas, Jakarta, Minggu (23/9).

Menurut Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, aksi SBY walk out lantaran kesal dengan KPU yang dinilai memiliki banyak aturan main yang tidak disepakati.

“Beliau turun dan walkout meninggalkan barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” ujar Hinca.

Baca juga: Doakan Megawati Cepat Meninggal, Ustad Yahya Waloni Dipolisikan

Hinca mengatakan, SBY juga marah karena tidak bisa menerima banyaknya bendera dan atribut partai serta pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden, terutama dari pihak Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Ia menganggap itu tak sesuai ketentuan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menceritakan kronologi SBY walk out saat deklarasi.

Eddy mengatakan, awalnya dia bersama-sama SBY dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di dalam mobil golf yang sama. Mobil golf tersebut disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi pimpinan parpol pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengikuti pawai.

Menurut Eddy, masalah timbul ketika mobil golf keluar dari kawasan Monas menuju Jalan Medan Merdeka Barat.

“Ada gerakan massa yang membangun posko di sana dan gerakan massa itu memang sengaja mengelilingi golf car kami ya,” ujar Eddy.

Massa yang mengelilingi mobil golf tersebut, demikian Eddy, meneriakkan yel-yel yang dianggap bernada provokatif. Saat itu, SBY merasa tindakan itu adalah perlakuan yang tidak adil.

Setelah itu, SBY dan kedua putranya turun dari mobil golf dan memutuskan untuk tidak kembali ke arena pelaksanaan deklarasi kampanye damai.

Ketentuan Deklarasi Kampanye Damai

Aturan KPU sebetulnya membatasi peserta acara parade. Setiap peserta pemilu diperbolehkan membawa maksimal 100 orang. Selain itu ada pakem-pakem lain yang harus ditaati peserta.

Misalnya, peserta pemilu wajib mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah buat memperlihatkan keragaman Indonesia. Peserta juga tak boleh mengenakan atribut sendiri. Semua sudah disediakan KPU.

Baca juga: Coret OSO dari Daftar Caleg DPD, KPU Siap Hadapi Gugatan

“Peserta pemilu yang ikut karnaval tidak diperbolehkan [pakai] atribut sendiri-sendiri. Nanti atribut itu akan difasilitasi KPU berupa logo parpol, bendera merah-putih, dan bendera partai. Peserta pemilu yang mengikuti karnaval tidak diperkenankan membawa atribut sosialisasi dan kampanye sendiri-sendiri,” kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, Sabtu (22/9) kemarin.

Menurut Ketua KPU RI Arief Budiman, keberadaan relawan di luar parade resmi tidak bisa diatur lembaganya. Akan tetapi, ia memastikan sudah mengontrol semua peserta parade di dalam barisan.

“Kami tidak bisa menuntut tiba-tiba banyak orang berdiri di pinggir jalan dan mengibarkan sesuatu. Tidak bisa membatasi. Tapi semua yang di jalur sudah diatur. Kan memang kami mengatur yang di dalam barisan,” ujar Arief.

Pendapat lain disampaikan Komisioner KPU RI Viryan. Menurut Viryan, KPU pasti membersihkan semua atribut yang tak sesuai aturan jika ada di dalam rangkaian parade.

Keberadaan pendukung Jokowi di luar rangkaian parade, ujar Viryan, tidak bisa dicegah dan merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindak mereka, jika terbukti ada pelanggaran kampanye yang dilakukan.

“Kami sudah berusaha membuat sebaik mungkin, memperlakukan seluruh peserta sama. Itu [yang di luar barisan resmi] di luar area kami. Yang pada area kami, kami sterilkan. Di area yang menjadi rute jalan pawai itu clear. Masyarakat semua melihat, tapi begitu keluar dari area kami lihat ada pendukung kedua kubu. Yang di dalam wilayah karnaval anggota partai,” kata Viryan.*