Alasan PKS Jagokan Anies Sebagai Calon Alternatif di Pilpres

Alasan PKS Jagokan Anies Sebagai Calon Alternatif di Pilpres

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya alasan kuat mendorong Anies Baswedan sebagai calon alternatif di Pilpres 2019 mendatang. (Foto: Anies bawedan - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya alasan kuat mendorong Anies Baswedan sebagai calon alternatif di Pilpres 2019 mendatang. Anies memang belum memberikan pernyataan resmi soal kesediaannya untuk bertarung di pilpres. Beberapa peryataan Anies yang dimunculkan di media massa menunjukkan dirinya masih betah dengan jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Mengapa PKS begitu ngotot mengusung mantan Menteri pendidikan dan Kebudayaan itu sebagai calon presiden? Beberapa petinggi partai PKS membeberkan sejumlah alasan, salah satunya adalah Direktur Pencapresan DPP PKS Sahud Aliyudin. Menurutnya, Anies bisa menjadi calon alternatif jika koalisi oposisi mengalami kebuntuan.

“Anies-Aher (Ahmad Heryawan) bisa jadi opsi alternatif di tengah kebuntuan,” kata Suhud, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7) kemarin.

Baca juga: Manuver AHY dan Arah Politik Poros Oposisi

Menurut Sahud, selain menjadi opsi alternatif, Anies dinilai sebagai sosok yang mampu diterima oleh semua kalangan. Saat ini, katanya, nama Anies sedang dibahas serius di internal PKS. Bahkan, rencana PKS untuk mengusung Aher dan Anies akan diupayakan jika koalisi dengan Gerindra batal.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga punya pandangan yang sama. Nama Anies Baswedan yang adalah kader non partai, masih menjadi opsi alternatif dan dipertimbangkan di internal partai, meski PKS telah menyodorkan nama-nama kadernya ke koalisi pendukung Prabowo.

Beberapa waktu lalu, isu PKS pecah kongsi dengan Gerindra sempat beredar. PKS bersikukih agar kadernya mendapat posisi cawapres mendampingi Prabowo. Sikap tersebut bisa dimaklumi mengingat selama ini PKS sudah bekerja sama dengan Gerindra. Sayangnya, nama-nama yang disodorkan PKS kandas dalam beberapa survei.

Tidak Laku Dijual

Nama Anies yang diusung PKS mendapat sorotan dari Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno. Mengutip Tirto, Adi menilai, upaya PKS memajukan Anies sebagai capres merupakan bukti kalau kader mereka tidak laku dijual.

Memang jika dicermati, beberapa nama yang disodorkan PKS tidak mempunyai tingkat elektabilitas yang signifikan. Beberapa survei membuktikan hal itu. Ada sembilan nama yang diajukan PKS diantaranya, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan; Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid; mantan presiden PKS Anis Matta; Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno.

Baca juga: iga Partai Politik Sandera Pencapresan Prabowo Subianto

Ada juga Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman; Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie; mantan presiden PKS Tifatul Sembiring; Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf; dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Merujuk pada hasil survei yang dilakukan Pipuli Center, hanya nama Aher yang muncul sebagai caon presiden dengan tingkat elektabilitas 1,8 persen. Sementara jika sebagai cawapres Prabowo, Aher mendapat elektabilitas 1,8 persen, satu tingkat di bawah mantan Presiden PKS Anis Matta yang mendapat elektabilitas 1,9 persen.

Sementara itu, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menyebut Anies sering masuk lima besar dalam survei di tingkat pemilihan nasional selain Jokowi, Prabowo, dan Jusuf Kalla. Jika Prabowo tak jadi maju, suaranya dapat beralih ke Anies.

Selain itu, dalam survei yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) hanya nama Ahmad Heryawan yang masuk ke radar pilihan calon presiden. Walau begitu dia hanya mampu meraup tingkat survei sebesar 0,7 persen lewat skema pertanyaan tertutup dengan 10 nama.

Adi melihat upaya memajukan Anies dan Aher tidak realistis. Pasalnya, pasangan ini tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Partai Keadilan Sosial hanya mendapat 7 persen suara nasional dalam Pemilu 2018 lalu.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 untuk bisa mengusung calon.*