Jangan Memanfaatkan Agama Untuk Kepentingan Kekuasaan Politik

Jangan Memanfaatkan Agama Untuk Kepentingan Kekuasaan Politik

Agama merupakan salah satu hal yang sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat, karena itu memanfaatkan isu agama untuk pertarungan politik akan sangat berbahaya. (Ilustrasi Tolak Isu SARA - Antara)

JAKARTA, dawainusa.com – Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Waryono Abdul Ghafur meminta kepada semua pihak agar tidak memanfaatkan agama untuk kepentingan kekuasaan politik dalam Pilkada Serentak 2018.

Ia menjelaskan, agama merupakan salah satu hal yang sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat, karena itu pemakaian isu agama untuk pertarungan politik akan sangat berbahaya.

“Kita tidak perlu menggunakan bahasa agama dalam pilkada nanti karena sangat sensitif dan takutnya bisa disalahgunakan oleh kelompok tertentu atau kelompok radikal untuk memecah belah masyarakat,” tutur Ghafur melalui keterangan tertulis, Selasa (30/1) malam.

Ghafur mengatakan, saat ini, banyak umat beragama di Indonesia ketika agamanya dihina, dicaci maki, mereka cenderung akan menanggapinya secara emosional. Karena itu, agama seharusnya tidak dipakai dalam pertarungan politik.

Baca juga: Tangkal Isu SARA, Bawaslu Akan Gelar Jambore Lintas Iman

“Jadi, hindarilah menggunakan bahasa agama, tidak usah memakai dalil macam-macam, misalnya mengatakan tidak usah memilih orang yang beda agama dari dalil ini, atau menyebut bahasa agama untuk dialamatkan kepada orang lain yang beda agama, tentunya itu tidak pas,” ungkap Ghafur.

Dalam konteks pertarungan politik seperti Pilkada Serentak tahun ini, isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) seringkali digunakan oleh kelompok tertentu demi mencapai hasrat egoistik mereka. Masyarakat akan selalu menjadi korban karena potensi perpecahan atau disintegrasi sosial sangat tinggi.

“Kalangan elit pun sebenarnya juga paham bahwa kalau sudah pakai isu SARA itu ‘sumbu pendeknya’ itu sangat mudah dan enak. Itu sebenarnya yang harus dihindari kalangan elit ini,” kata Ghafur.

Selain itu, Ghafur meminta agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh para provokator yang menggunakan agama untuk kepentingnya.

Ia menegaskan masyarakat sesungguhnya harus sadar bahwa memakai SARA khususnya agama untuk kepentingan tertentu dan merusak kehidupan bersama sama sekali bertentangan dengan ajaran agama yang sesungguhnya. Agama, katanya, sama sekali tidak mengajarkan orang untuk saling bermusuhan dengan pihak yang berbeda.

“Jadi, bagi saya baik kalangan elit maupun masyarakat harus sama-sama bisa menahan diri. Yang elit jangan memanfaatkan atas nama masyarakat dan yang masyarakat pun juga jangan ikut-ikutan serta merta dengan kalangan elit ini,” tutur Ghafur.

“Karena ini kegiatan politik yang rutin maka kita tidak boleh memperpanjang persoalan terutama yang terkait dengan hal-hal yang membuat masyarakat terpecah. Perbedaan pilihan itu karena kita punya alasan tersendiri dan punya rasionalisasinya,” katanya.

Selain itu, Ghafar juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu bersikap kritis terhadap berbagai tokoh yang dianggap sebagai panutan. Pasalnya, para tokoh seperti ini, katanya sangat potensial menjadi seorang provokator atau penghasut yang dapat memecah belah kehidupan masyarakat.

Sikap kritis tersebut juga, kata Ghafur harus dipakai untuk menerima dan mencermati berbagai informasi yang ada secara khusus yang disajikan dari berbagai media sosial.

Tidak Boleh Memakai Mimbar Agama Untuk Kampanye Politik

Isu SARA khususnya agama memang sangat laku dalam setiap pertarungan politik seperti pilkada. Banyak pihak yang memakai SARA sebagai bagian dari strategi politik, karena pemanfaatan isu ini untuk memenangkan pertarungan politik akan sangat kuat.

Akan tetapi, di lain sisi pemakaian SARA dalam konteks politik justru membawa malapetaka besar bagi ketertiban umum dan keharmonisan hidup bersama.

Bahaya pemakaian isu SARA khususnya agama telah terbukti membawa akibat yang sangat fatal bagi integrasi masyarakat. Contoh konkrit dari hal ini ialah dalam pertarungan pilkada di DKI Jakarta pada 2017 lalu.

Baca juga: Imparsial: Politik Identitas Merupakan Bentuk Pelanggaran HAM

“Pengalaman kita di Pilkada DKI Jakarta memerlihatkan bahayanya isu SARA bahkan melebihi bahaya politik uang. Politik uang berbahaya tapi efeknya tidak panjang,” kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12) lalu.

Oleh karena itu berbagai upaya untuk tidak terulangnya hal seperti ini sangat penting untuk dilakukan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah dengan tidak membiarkan panggung atau mimbar agama dipakai untuk kepentingan kampanye politik.

Untuk hal ini, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Provinsi Bali sudah bersepakat dan berkomitmen untuk tidak menjadikan mimbar agama sebagai medium kampanye politik. Mereka telah menandatangani sebuah kesepakatan bersama yang menyatakan pelarangan memakai tempat-tempat ibadah pada Pilkada 2018.

“Sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan,” jelas Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Denpasar, Selasa (23/1) lalu.

Dalam kesepakatan itu disebutkan, tempat ibadah umat Hindu, Muslim, Kristen, Budha dan Khonghucu hanya boleh dipakai untuk kegiatan ibadah keagamaan.

“Meneriakkan yel-yel yang berkaitan dengan kampanye juga dilarang dalam kegiatan ibadah atau sembahyang,” ungkap Wiarsa.

Selain itu, dalam kesepakatan itu juga disebutkan larangan dharma wacana, dharma desana, khotbah, ceramah, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengandung dan memenuhi unsur kampanye di tempat ibadah.

Keberagaman Harus Dipelihara

Pengaruh isu SARA memang telah mengoyak fakta keberagaman di Indonesia. Padahal, nilai keberagaman ini merupakan salah satu aset besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan telah menjadi kebanggaannya di mata dunia.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi juga terus mengingatkan agar masyarakat Indonesia terus merawat keberagaman ini dengan tidak membiarkannya hancur karena sentimen SARA demi kepentingan politik.

Baca juga: Antisipasi Tensi Panas Pilkada 2018, Polri Bentuk Satgas Nusantara

“Negara kita besar, yakni terdiri dari sebanyak 714 suku dan sebanyak 215 juta penduduk di Indonesia, sehingga jangan sampai ada pertikaian antaragama dan suku hanya karena Pilkada,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/12) lalu.

Menurut Presiden RI ke-7 ini, tidak ada negara lain yang memiliki suku yang banyak seperti Indonesia. Alhasil, keragaman itu harus dipelihara. Bentuknya, berpartisipasi dalam Pilkada secara bertanggung jawab dan tidak memprovokasi.

“Gunakan hak pilih, dan pilihlah pemimpin yang paling baik, dan jangan sampai rakyat dipanas-panasi. Serta jangan sampai karena Pilkada kita menjadi tidak utuh dengan tetangga, kemudian antar kampung atau antar-agama, dan antar-suku,” jelas Jokowi.*