Terharu, Ini Curahan Hati Novanto Setelah Airlangga Jadi Ketum Golkar

Terharu, Ini Curahan Hati Novanto Setelah Airlangga Jadi Ketum Golkar

Novanto mengaku bangga atas terpilihnya Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartanto sebagai penggantinya untuk menduduki kursi nomor satu di Golkar. (Foto: Setya Novanto - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Partai Golkar telah berhasil memilih dan mengukuhkan Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum Partai periode 2017-2019 menggantikan Setya Novanto melalui Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi yang adalah Anggota Pimpinan Sidang Munaslub tersebut.

“Menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar masa baktinya sampai 2019 dan dapat diperpanjang melalui rapimnas,” kata Dedi di arena Munaslub Golkar, JCC, Jakarta, Rabu (20/12).

Mendengar kabar tersebut, Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto langsung mencurahkan isi hatinya. Ia mengaku bangga atas terpilihnya Menteri Perindustrian RI itu sebagai penggantinya untuk menduduki kursi nomor satu di Golkar. Novanto juga berharap agar Airlangga dapat menjalankan tugas yang diembannya itu dengan baik.

Baca juga: Airlangga: Sejak Hari Ini, Kita Tidak Punya Kelompok-kelompok Lagi

“Ya saya bangga sama Pak Airlangga. Saya harap Pak Airlangga bisa menindaklanjuti program yang sudah berjalan,” ungkapnya seusai mengikuti sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/12).

Selain itu, Novanto juga meminta agar seluruh kader Partai Golkar mesti selalu kompak dan solid untuk mendukung segala bentuk program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

“Harus kompak bersama dan memajukan program pemerintah dan Golkar ke depan,” tutur Novanto yang adalah salah satu terdakwa korupsi e-KTP yang ditaksir telah merugikan anggaran negara sebesar Rp2,3 Triliun itu.

Pemilu 2019, Airlangga Targetkan 16 Persen Suara 

Setelah resmi menjadi Ketum Golkar, Airlangga menargetkan partai yang dinahkodainya itu mesti mampu menggalang 16 persen suara dalam Pemilu 2019 mendatang.

“Kami punya target 16 persen tapi kami punya harapan memperoleh 110 kursi di DPR,” tegas Airlangga di Balai Sidang JCC Senayan, Rabu (20/12).

Baca juga: Pengukuhan Ditunda, Tiga Opsi Jawab Perdebatan Soal Airlangga

Karena itu, lanjutnya, untuk mencapai target tersebut, internal Golkar harus terus melakukan konsolidasi di berbagai lini. Pasalnya, pada pileg 2014, partai ini berhasil merebut 91 kursi di parlemen atau sekitar 14 persen suara nasional.

“Ini kami akan konsolidasi memperkuat barisan, kami kembalikan pada hasil pemilu 2014,” jelas Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga juga mengungkapkan, Golkar akan berusaha untuk fokus terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, katanya, dukungan para kader Golkar sangat dibutuhkan.

“Kader yang ada di DPR, DPRD, kader Partai Golkar di pemerintahan, baik gubernur, bupati wali kota seluruhnya mengupayakan program-program kesejahteraan rakyat jadi program prioritas 2018-2019,” ujarnya.

Akan Ada Perombakan di Internal Golkar

Selain itu, pengukuhan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar juga telah memberikan legitimasi bagi dirinya untuk merombak kepengurusan di internal Partai Golkar.

Hal itu juga ditegaskan oleh Sekretaris Sidang Munaslub Golkar 2017, Muhammad Sarmuji. Ia mengatakan, dengan mandat yang diamanahkan kepada Airlangga, itu berarti Ia telah memiliki wewenang untuk membongkar pasang kepengurusan sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga: Tidak Lagi Haram, FPI Dukung Perayaan Natal di Monas

“Dari segi jumlah bisa ramping, dari segi struktur bisa lebih ramping. Terserah ketua umum,” ungkap Sarmuji di arena Munaslub Golkar, JCC Senayan, Jakarta.

Saat ini, kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar berjumlah sekitar 300 orang. Jumlah tersebut diinformasikan tidak sesuai dengan Pasal 6 AD/ART Partai Golkar. Sebab, dalam pasal itu, dikatakan, jumlah pengurus sebanyak-banyaknya 117 orang.

Adapun saat ini, Airlangga juga sedang menjabat sebagai Menteri Perindustrian Kabinet Kerja Jokowi-JK. Terkait rangkap jabatan itu, Ia mengaku akan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Presiden Joko Widodo. Apalagi, katanya, hal itu merupakan hak prerogratif seorang Presiden.

“Amanah yang diberikan bapak presiden tentu sebagai pembantu beliau wajib untuk menjalankan amanat tersebut,” katanya.* (YAH).