AHY: Tenaga Honorer Kurang Diperhatikan Selama Masa Jokowi

AHY: Tenaga Honorer Kurang Diperhatikan Selama Masa Jokowi

Kondisi di masa Jokowi ini, menurut AHY, sangat berbeda dengan masa pemerintahan SBY.

Dawainusa.com Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menyoroti kinerja Jokowi. Kali ini terkait dengan nasib tenaga honorer yang kurang diperhatikan selama masa Jokowi. Menurutnya, hingga kini masih banyak tenaga honorer yang belum menjadi pegawai negeri sipil.

Menurut AHY, tenaga honorer ini belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini menyebabkan kesejahteraan mereka bersama keluarganya kurang terjamin. Kondisi di masa Jokowi ini, demikian AHY, sangat berbeda dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Masih banyak yang belum tentu nasibnya. Mereka hanya mendapatkan Rp150.000-Rp250.000 per bulan,” kata AHY di Jakarta, Minggu,(24/3/2019)

Apa yang didapatkan oleh tenaga honorer, lanjut AHY, tidak sesuai dengan standar hidup yang layak. Apalagi tenaga  honorer bekerja penuh waktu dari pagi sampai sore. Kondisi ini tentunya harus tidak boleh dipertahankan dan segera diperbaiki.

BacaGubernur Khofifah Bantah Tuduhan Romahurmuziy Soal Rekomendasi

Soal Nasib Guru Honorer di Masa Jokowi

Lebih lanjut AHY menjelaskan, ada masalah besar yang menghambat honorer tidak bisa menjadi PNS. Masalah tersebut yakni soal aturan untuk mengikuti tes PNS. Di mana, tenaga honorer dengan usia di atas 35 tahun boleh mengikuti tes.

Aturan ini, kata AHY, kurang memberi rasa keadilan bagi semua warga negara. Bagi tenaga honorer yanh sudah usia 35 tahun tentu sangat diskriminatif. Sementara, mereka dituntut untuk memberikan nafkah kepada keluarganya masing-masing.

“Di Jakarta apakah masih banyak guru-guru honorer? Nasib mereka bagaimana? Tidak jelas betul,” ungkapnya.

AHY melihat ini masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Ini persoalan terkait dengan kebutuhan untuk mempertahankan hidup warga negara. Jika ini dibiarkan, masalah sosial seperti kekerasan pasti muncul dengan sendirinya.

“Ibu-ibu, yang muda-muda susah dapat kerja. Mereka cerita, Mas AHY saya ini sudah lulus kuliah begitu lulus susah dapat kerja,” jelas AHY.

BacaBawaslu Segera Bentuk Tim Patroli Awasi Masa Tenang

Ia juga melihat adanya masalah daya beli masyarakat yang cenderung turun. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang mendapatkan penghasilan yang cukup setiap hari. Selain itu, angka penjulan dari pelaku UMKM semakin menurun.

“Mereka mengeluhkan penjualan hancur, karena daya beli masyarakat sepi, apalagi harga tiket pesawat itu,” kata AHY.

Penjelasan Berbeda dari Rieke Diah Pitaloka

Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka, memberikan penjelasan berbeda soal tenaga honorer. Ia menegaskan, pemerintahan Jokowi telah memberikan perhatian penuh kepada tenaga honorer. Hal ini dibuktikan dengan pengakatan Pegawai Tidak Tetap(PTT) jadi PNS.

Adapun jumlah Pegawai Tidak Tetap tersebut yakni sebanyak 39 ribu orang. Pengakatan tersebut, ungkap Rieke, sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Keputusan ini juga sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

“Saya dapat informasi dari Menteri Seskab, kalau bulan September kemarin Presiden Jokowi telah melakukan pengangkatan PNS dari tenaga kesehatan,” ungkapnya.

BacaIni Hasil Terbaru Survei Litbang Kompas Terkait Pilpres 2019

Adapun PTT yang diangkat menjadi PNS yakni dari tenaga kesehatan. Usia PTT yang diangkat menjadi PNS rata-rata di bawah 35 tahun. Sementara, PTT yang usia di atas 35 tahun masih dipertimbangkan oleh pemerintah.

“Yang usia di atas 35 tahun dan awalnya belum diangkat PNS jumlahnya masih ada sekitar 4 ribu,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, pemerintahan masih mencari jalan keluar untuk PTT di atas 35 tahun. Tenaga honor ini pasti mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah. Pemerintah juga tidak pernah membuat perbedaan di antara mereka yang sudah mengabdi.

Namun demikian, jelas Rieke, pemerintah Jokowi harus tunduk dengan ketentuan yang ada. Pemerintah tidak boleh melanggar aturan soal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil(PNS). Karena, kebijakan seperti sangat beresiko bagi negara dan juga pemerintah.

“Kendalanya, mereka ini tua dalam pengabdian, awal bekerja di usia 20 tahun. Meski demikian, Presiden Jokowi sudah mempertimbangkannya, bahkan sudah tanda tangan Keppres-nya,” pungkasnya.*

COMMENTS