Dawainusa.com — Bara perseteruan antara politikus PDIP Adian Napitupulu dan Menteri BUMN Erick Thohir makin panas di tengah upaya pemerintah memerangi pandemi virus corona. Berulang kali, Adian melayangkan kritik pedas terhadap kinerja Erick di BUMN.

Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis 98 itu menilai bahwa kebijakan Erick untuk merekstrukturisasi tubuh BUMN dan penanganan krisis selama pandemi keliru.

“Perang terbuka” kedua orang penting di lingkaran istana ini telah berlangsung selama lebih dari dua bulan, dan diperkirakan akan terus memanas di bulan-bulan mendatang.

Terlebih, “perang terbuka” ini makin panas di tengah penunjukkan Erick Thohir sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sesuai Permintaan Presiden

Adian menepis isu yang mengatakan bahwa dirinya ikut terlibat dalam menyodorkan nama-nama komisaris di BUMN tetapi kemudian tidak diakomodasi oleh Erick.

Pentolan 98 itu memberikan klarifikasi dengan mengatakan bahwa nama-nama yang disodorkan dirinya memang ada. Namun nama-nama itu tidak diberikan kepada Erick Thohir, tetapi kepada Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Tim Penilai Akhir (TPA).

Sembari mengutip pernyataan salah satu pembicara dalam acara Ngopi Kritis, Adian mengatakan bahwa pada prinsipnya, semua nama direksi dan komisaris harus melalui TPA karena sesuai dengan Perpres Nomor 177 Tahun 2014.

“Saya tidak pernah bertemu Erick Thohir sejak Pilpres selesai, tidak pernah Whatsapp dan SMS-an. Nama-nama itu saya berikan pada Presiden karena Presiden yang minta,” ujarnya di acara Ngopi Kritis di Warung Bencingah, Denpasar, Bali, Minggu (2/8), melansir Gesuri.

“Jika memang menurut Perpres-nya demikian, maka sebenarnya nama-nama yang diminta oleh Presiden Joko Widodo dari kalangan aktivis 98 dan relawan sudah melalui prosedur seperti yang diamanahkan oleh Perpres 177/2014,” imbuhnya.

Ia pun memberikan alasan mengapa berulang kali melontarkan kritikan terhadap kinerja Erick Thohir di BUMN. Menurut Adian, BUMN sejatinya menjadi penggerak ekonomi bangsa jika sungguh-sungguh mengelola aset BUMN senilai 8.000 triliun.

Hal itu karena semua sektor kehidupan rakyat, diantaranya sektor pertanian, pangan, kesehatan, infrastruktur, persenjataan, dan sebagainya, dipayungi oleh BUMN.

“Dengan demikian, jika BUMN bisa dimaksimalkan maka BUMN bisa menjadi lokomotif yang menarik bangsa ini keluar dari krisis,” pungkasnya.

Erick Ingkar Janji

Adian menilai bahwa Erick Thohir mengingkari janji yang pernah dilontarkannya pada 3 April 2020 lalu terkait kebijakan penanganan di BUMN terdampak Covid-19.

Kala itu, seperti dilaporkan Genpi, Erick memberikan ultimatum agar perusahaan plat merah tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun kenyataannya, ada beberapa BUMN yang melakukan PHK dan merumahkan karyawan.

Secara akumulatif, Adian mencatat bahwa sudah ada 3.225 karyawan BUMN terkena PHK dan dirumahkan pada Februari-Juli 2020. Data tersebut, kata Adian, bisa saja akan terus membesar jika Erick tidak mengambil langkah strategis.

Jika merujuk pada perhitungan sederhana, maka setiap BUMN, dari total 1.200 BUMN, akan melakukan PHK dan merumahkan seratus karyawan pada Juli-Desember 2020.

Adian pun sangat mendukung bilamana Presiden Jokowi melakukan reshufle kabinet. Harapannya, menteri yang terpilih memiliki kemampuan lebih baik demi menjaga stabilitas ekonomi bangsa di masa krisis terbesar abad ini.* (WE/Genpi/Gesuri)