4 Stasiun Televisi Ini Masih Bandel, KPI Keluarkan Surat Peringatan

4 Stasiun Televisi Ini Masih Bandel, KPI Keluarkan Surat Peringatan

Komisioner KPI Hardly Stefano mengatakan, masih ada stasiun televisi swasta di Indonesia yang bandel dalam penyiaran karena diketahui menayangkan konten kampanye sebelum masa kampanye berlangsung. (Ilustrasi Penyiaran - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Komisioner KPI Hardly Stefano mengatakan, masih ada stasiun televisi swasta di Indonesia yang bandel dalam penyiaran. Ia menyebut, stasiun televisi tersebut diketahui menayangkan konten kampanye sebelum masa kampanye berlangsung. Karena itu KPI mengeluarkan surat peringatan terhadap empat stasiun televisi tersebut.

“Masih ada empat stasiun televisi yang bandel dan kami sudah keluarkan surat,” kata Stefano di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2).

Adapun stasiun televisi yang dimaksud adalah INews, RCTI, GTV, dan MNC TV yang menyiarkan konten berbau kampanye Partai Perindo. Menurut Stefano, kesalahan penyiran tersebut bukanlah tanggungjawab stasiun televisi semata, tetapi tanggung jawab kedua belah pihak.

Baca juga: Memori PK Ahok Diterima, Penanganan Perkara Lanjut ke MA

“Kebandelan ini terjadi dua belah pihak karena ada permintaan dan ada penawaran. Partainya juga bandel,” ujar Komisioner KPI yang menkoordinatori Bidang Pengawasan Isi Siaran tersebut.

Hardly menerangkan, jika pihaknya sampai mengeluarkan hingga tiga kali peringatan, maka stasiun televisi terkait akan diancam sulit mendapatkan perpanjangan izin siar.

“Partai yang bandel ditertibkan KPU dan Bawaslu, sementara TV-nya kami yang tertibkan,” tutup Hardly.

Selain Perindo diketahui NasDem pun sempat terkena teguran, namun lembaga penyiaran terkait langsung menurunkan iklan yang berkonten kampanye.

“Tapi kalau yang satunya (empat stasiun) sampai kemarin belum mencabut,” tegas Hardly.

Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden baru akan dimulai pada 23 September 2018. Di luar ketentuan itu. KPU RI melarang aktivitas kampanye untuk kepentingan pemilu yang digelar pada 2019 tersebut.

Belum Memperoses Pengesahan RUU Penyiaran

Hingga saat ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR belum akan memproses pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran sebelum revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) selesai.

Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo berjanji akan memproses pengesahan RUU itu jika sudah ada kesepemahaman antara Baleg dan Komisi I terkait perdebatan soal sistem penyiaran televisi digital antara konsep single mux dan multi mux.

Baca juga: Sebut Rezim Orde Baru, JK Tolak Maju di Pilpres 2019

Model single mux adalah di mana penguasaan frekuensi siaran sepenuhnya ada di tangan negara. Sementara itu, untuk model multi mux berarti penguasaan frekuensi dipegang banyak pemilik lisensi, meliputi pihak pemerintah dan pihak-pihak swasta.

Jika belum menemui titik temu, Firman mengatakan Baleg akan menjadwalkan ulang pengesahan RUU Penyiaran yang pada mulanya ditargetkan selesai pada masa sidang ini.

Meski begitu, secara pribadi Firman menggarisbawahi bahwa RUU Penyiaran harus sesuai dengan konstitusi. Salah satunya, sambung dia, harus menghindari lahirnya diskriminasi baru melalui praktik monopoli dari pihak manapun.

“Kita harus lihat pertumbuhan dalam dunia penyiaran, yang kita jaga demokrasi penyiaran kita, independensi. Kalau dikanalisasi ini kembali set back seperti zaman orde baru,” ujarnya.*