Ini 30 Provinsi yang Terkena Perpanjangan PPKM Mikro
Foto/Ist

Dawainusa.com – Pemerintah masih melakukan perpanjangan pemberlakuan penerapan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di 30 provinsi.

Untuk diketahui, perkembangan penanganan kasus pandemi virus Covid-19 di Indonesia saat ini terus diperbaiki.

Dilansir dari RRI.co.id, Rabu (5/5/2021), rata-rata bulanan Konfirmasi Harian dan kumulatif Kasus Aktif Covid-19, secara nasional mengalami penurunan sejak Januari 2021 sampai April 2021.

Baca juga13 Kasus Covid-19 Varian B117 Masuk Indonesia

Perpanjangan PPKM Mikro di 30 Provinsi

Sebagai upaya meminimalisir perluasan perkemabangan pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan kembali melakukan perpanjangan dan perluasan PPKM Mikro.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/5/2021).

“Pemerintah memutuskan PPKM Mikro diperpanjang dan diperluas penerapannya. PPKM Mikro Tahap VII akan dimulai tanggal 4 Mei s.d 17 Mei 2021, sedangkan cakupan wilayah penerapannya juga diperluas menjadi 30 Provinsi, dengan menambahkan 5 Provinsi baru, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat,” kata Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).

“Perlu terus mendorong berbagai upaya untuk menekan jumlah kasus baru dan meningkatkan angka kesembuhan, sehingga jumlah kasus aktif nasional bisa terus ditekan menjadi di bawah 100 ribu, dan terkendali,” terangnya .

Konfirmasi harian di Januari 2021 sebesar 10.810 kasus/hari, sedangkan di April 2021 turun menjadi 5.222 kasus/hari. Demikian juga Akumulasi Kasus Aktif di Januari 2021 sebesar 139.963 kasus, di April 2021 turun menjadi 107.672 kasus.

Parameter lain juga terus mengalami perbaikan. Positivity Rateterus membaik, kalau di Januari sebesar 26,05%, di Februari turun 24,34%, kemudian di Maret turun lagi 13,49%, lanjut di April turun menjadi 11,77%, dan akhirnya di Mei turun lagi menjadi 10,81%.

Sedangkan tingkat Kasus Aktif per 2 Mei 2021 sebesar 6,01% (sebanyak 100.760 Kasus Aktif, dari 1.677.274. Total Kasus

Terkonfirmasi), jauh lebih baik dibandingkan tingkat Kasus Aktif Global yang sebesar 12,75%. Demikian juga dengan tingkat Kesembuhan yang mencapai 91,3%, lebih baik dari global yang sebesar 85,2%.

Hal lain yang perlu dicatat bahwa walaupun jumlah kasus aktif nasional mengalami tren penurunan selama 5 bulan terakhir (Januari-Mei), namun pada 10 hari terakhir ini, sejak minggu keempat April 2021, stagnan di level kisaran 100 ribu kasus, dan belum bisa diturunkan di bawah 100 ribu kasus.

Hal ini menunjukkan penambahan jumlah kasus baru harian mulai meningkat dan melampaui angka kesembuhan harian.

Tetapi, yang patut disayangkan masih ada 5 provinsi yang mengalami peningkatan kasus lebih dari 100% dalam 4 pekan terakhir.

Peningkatan terjadi di Kepulauan Riau (229,75%), Riau (143,69%), Bengkulu (118,16%), Lampung (113,49%), dan Bangka Belitung (106,36%).

Jika melihat total kasus aktif, maka ada 5 provinsi yang mempunyai kasus aktif tinggi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, DKI Jakarta, dan Riau.

Untuk menekan jumlah kasus aktif ini, Pemerintah akan fokus kepada beberapa provinsi dengan jumlah kasus aktif terbesar, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, DKI Jakarta dan Riau.

Selain itu juga fokus ke beberapa provinsi dengan tren kenaikan kasus aktif terbesar, antara lain Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Pada beberapa provinsi tersebut akan dilakukan pengawasan intensif di tingkat kabupaten/kota.

Airlangga meminta supaya para Gubernur bisa memperketat pengawasan PPKM Mikro di wilayahnya, agar kasus aktif tetap bisa terkendali.

Termasuk untuk mengawasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke daerahnya. Untuk beberapa daerah yang menjadi pintu masuknya para PMI, akan ditugaskan Panglima Kodam (Pangdam) untuk mengkoordinasikan pengawasannya.

“Pangdam (Panglima Daerah Militer) bertanggung jawab mengoordinasikan pengawasan terhadap masuknya PMI di 9 daerah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara,” terangnya.

“Koordinasi harus dilakukan juga dengan Imigrasi, Bea Cukai, Kemenkes, maupun perangkat daerah lainnya,” tegasnya.

Airlangga
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Ist

Baca jugaMenkominfo Silaturahmi ke Kapolri, Perkuat Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur TIK

Selain itu, pada PPKM Mikro Tahap VII ini juga akan dilakukan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/wisata/taman dengan menerapkan kewajiban: (1) Penerapan screening-testAntigen/ GeNose, untuk fasilitas yang berbayar dan lokasi wisata indoor; (2) Penerapan Protokol Kesehatan secara ketat, untuk fasilitas umum/wisata outdoor.

“Untuk daerah Zona Merah/Zona Oranye, dilakukan pelarangan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/wisata/taman,” tuturnya.

Pengaturan peniadaan mudik dilakukan melalui Adendum SE Ka Satgas Covid-19 Nomor 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H, yang antara lain mengatur: Pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), selama Pra-Mudik yaitu H-14 sebelum masa peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021), dan selama Pasca-Mudik yaitu H+7 setelah masa peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021).

Sedangkan, selama masa peniadaan mudik (6-17 Mei 2021) tetap berlaku ketentuan Peniadaan Mudik yang diatur dalam SE Nomor 13/2021.

Pada masa peniadaan mudik ini, pelaku perjalanan wajib memiliki surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM), dan harus sudah melakukan tes PCR atau Antigen/GeNose sesuai jenis transportasi yang digunakan.

Aturan peniadaan mudik ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13/ 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H, yang berisi tentang larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang digunakan untuk kepentingan mudik selama masa peniadaan mudik (6-17 Mei 2021).*