Wiranto: Penegak Hukum Tetap Tembak Mati Bandar Narkoba

Wiranto: Penegak Hukum Tetap Tembak Mati Bandar Narkoba

Wiranto mengatakan, pihak penegak hukum akan tetap menembak mati para bandar narkoba, terlebih jika sudah melawan petugas. (Foto: Wiranto saat pemusnahan barang bukti narkoba - Detik.com)

JAKARTA, dawainusa.com Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan, pihak penegak hukum akan tetap menembak mati para bandar narkoba. Apalagi, kata dia, kalau para bandar narkoba tersebut melakukan perlawanan yang membahayakan para petugas.

“Sudah sejak dulu, tembak saja (kalau membahayakan petugas),” ujar Wiranto di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis (22/3).

Adapun kontroversi terkait penembakan mati terhadap para bandar narkoba ini masih terus berlanjut. Misalnya, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat terus meminta agar kebijakan tembak mati terhadap para pengedar narkoba harus dihentikan. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Riset dan Kebijakan LBH Masyarakat Ajeng Larasati di Jakarta, Senin (5/3) lalu.

Baca juga: Kepala BNN: Pengedar Narkoba Langsung Ditembak Mati

Menurut Larasati, kebijakan tersebut sangat tidak efektif. Pasalnya, meskipun terus ditembak mati, pasokan narkoba dari luar negeri tetap tinggi. Ia menyebutkan, banyak pengedar dan bandar narkoba yang masih berkeliaran sampai saat ini.

Bahkan kalaupun tertangkap, lanjut Larasati, para bandar tersebut tetap bisa mengendalikan jaringan narkoba dari dalam penjara.

Bagi pihak LBH, hal ini terjadi karena pengawasan terhadap narapidana narkotika di Lapas masih sangat rendah. Bahkan sering terjadi kongkalikong antara para petugas dengan para pengedar dan bandar narkoba di dalam penjara.

Kesulitan Bongkar Jaringan Bandar Narkoba

Selain karena tidak efektif, Larasati juga menilai, langkah tersebut dapat membuat para petugas kesulitan untuk membongkar jaringan yang lebih besar.

“Ketika polisi atau BNN menembak mati, justru mereka memutus rantai informasi yang mereka bisa dapatkan ketika orang-orang ini dapat ditangkap dan diproses secara hukum,” kata Larasati, Senin (5/3).

Pihak LBH Masyarakat sendiri mencatat, sepanjang 2017 terdapat 183 penembakan terkait kasus narkoba. Akibat dari itu, terdapat 215 orang menjadi korban penembakan dengan rincian 99 orang meninggal dunia dan 116 mengalami luka-luka.

Baca juga: Eksekusi Terpidana Mati Narkoba Masih Mangkrak, Ini Kata Granat

Dengan merujuk pada data tersebut, demikian Larasati, sebagian besar kasus penembakan hanya menyasar pada para pengedar narkoba kelas menengah ke bawah. Padahal, katanya, mereka yang ditembak tersebut sangat dibutuhkan untuk membongkar dalang di balik peredaran obat-obat terlarang tersebut.

“Ketika yang disasar adalah pengedar kelas menegah dan kecil, maka pengedar yang besar dengan mudah merekrut pengedar menengah dan kecil lainnnya,” tutur Larasati.

Tekan Angka Tembak Mati Pengedar Narkoba

Sebelumnya, pihak Amnesty Internasional Indonesia (AII) juga mengkritisi terkait banyaknya korban tewas akibat tindakan tembak di tempat dalam penanganan kasus narkoba ini.

Mereka menantang Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Herus Winarko yang baru dilantik Presiden Joko Widodo agar bisa menurunkan angka tindakan tembak mati di tempat, sebagaimana sering dilakukan aparat dalam penindakan kasus narkoba selama ini.

“Utamakan prosedur penanganan yang lebih efektif dan mengatasi akar permasalahan narkoba tanpa mengorbankan dasar HAM,” kata Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Bramantya Basuki di Jakarta, Senin (5/3).

Baca juga: Terlibat Bisnis Narkoba, Wakil Ketua DPRD Bali Jadi Buronan

Menurut Basuki, pihaknya memang memahami kesulitan atau tantangan yang dihadapi para petugas untuk memberantas kasus narkoba tersebut. Apalagi, terangnya, banyak petugas yang justru kerap menjadi korban ketika menindak para pengedar obat-obat terlarang itu.

Meski demikian, jelasnya, penanganan kasus narkoba mesti tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Selain itu, dengan banyaknya fakta korban tewas akibat tembak mati di tempat, Basuki juga meminta agar Kepolisian dan BNN harus melakukan investigasi independen.

Ia mengatakan, hal itu sangat penting agar publik dapat mengetahui secara terbuka tindakan prosedur dalam penanganan kasus narkoba. Misalnya, dengan mengajak media sebagai ‘mata’ publik untuk ikut langsung dalam penindakan tersebut.

Adapun ketika BNN masih dipimpin oleh Budi Waseso, pada 2017 lalu terdapat 79 orang ditembak petugas hingga tewas karena berusaha melakukan perlawanan. Sementara itu, tercatat 58.366 orang ditangkap dan dijadikan tersangka.*

COMMENTS