Usul Terbitkan Perppu, Ketua Pansus RUU Terorisme Minta Tito Mundur

Usul Terbitkan Perppu, Ketua Pansus RUU Terorisme Minta Tito Mundur

Syafi'i mengatakan, rentetan peristiwa teror tidak perlu terjadi dan bukan persoalan revisi UU Terorisme yang belum selesai (Foto: Muhammad Syafi'i - YouTube).

JAKARTA, dawainusa.com Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i meminta Kapolri Jendral Tito Karnavian mundur dari jabatannya setelah mantan Kapolda Papua itu mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Terorisme.

Muhammad Syafi’i menyampaikan hal itu kerena menurutnya, usulan itu dinilai tidak pantas karena rentetan peristiwa teror yang terjadi baik di rutan Mako Brimob Depok hingga ledakan bom di Surabaya dan Sidoarjo merupakan bentuk kelalaian pihak kepolisian.

“Saya minta kepada pak Tito Karnavian agar dia mencabut pernyataannya itu. Jadi kalau anda tidak profesional jangan kemudian ujug-ujug mengusulkan Perppu,” kata Syafii di Jakarta Senin (14/5).

“Kalau memang Kapolri tidak sanggup lagi memimpin kepolisian ini untuk melaksanakan UU Nomor 2 Tahun 2002 yang melayani, mengayomi dan mengamankan masyarakat, mundur saja deh dari Kapolri,” lanjutnya.

Baca juga: Indonesia Darurat Terorisme, Ini Perintah Presiden Joko Widodo

Syafi’i yang juga politikus Partai Gerindra itu menuturkan, rentetan peristiwa teror tidak perlu terjadi dan bukan persoalan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang belum selesai.

Di Rutan Mako Brimob, kata dia, seharusnya tidak perlu terjadi kerusuhan karena memiliki tingkat keamanan dan pengawalan yang sangat ketat. “Lalu saya mau bilang apa kecuali kan kelalaian dan ketidakprofesionalan Polri,” katanya.

Sedangkan, peristiwa di Surabaya yang terjadi di tiga gereja berbeda kata dia, seharusnya juga tidak perlu terjadi jika polisi tidak lalai. Sebab, gereja merupakan salah satu tempat ibadah yang mendapatkan pengawalan dari kepolisian.

“Lalu kemudian kalau terjadi dua insiden berdekatan itu orang kemudian mengaitkan pembahasan RUU Terorisme yang berlangsung, ini kan aneh. Jangan alihkan ketidakprofesionalan polisi itu dengan pembahasan RUU Terorisme,” ujarnya.

Sebelumnya Tito mengemukakan usulannya setelah terjadi serangkaian serangan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya pada Minggu (13/5). Tito menyebut polisi kesulitan untuk menindaklanjuti penyelidikan mereka dengan payung hukum yang ada saat ini.

“Kami harapkan UU cepat dilakukan revisi. Bila perlu, kami mohon pada Bapak Presiden membuat Perppu,” ujar Tito dalam jumpa pers di Surabaya.

Intelijen Kecolongan

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Roy Suryo menilai aksi bom bunuh diri yang terjadi di tiga Gereja di Surabaya seharusnya tidak terjadi apabila Intelijen Negara tidak kecolongan. Karenanya, ia menuturkan insiden ini mengemuka akibat kalalaian negara, dalam hal ini melemahnya peran pihak intelejen.

“Negara harus hadir melawan terorisme, jangan sampai kecolongan lagi seperti ini,” kata Roy di Jakarta, Senin (14/5).

Untuk itu, ia kemudian mendesak intelijen lebih proaktif sehingga kejadian teror yang berturut-turut terjadi selama sepekan ini tidak terjadi lagi. “Saya selaku Komisi I DPR mendesak agar intelijen lebih berperan dan aktif lagi,” tegas Roy.

Menurut Roy, secara teknologi sebetulnya intelijen sudah mampu melakukan deteksi dini terhadap aksi teror. Jika deteksi dini dilakukan secara maksimal, dia yakin kejadian teror tidak akan terjadi lagi.

“Deteksi dini agar tidak semakin banyak korban lagi. Saya turut berduka atas korban-korban bom gereja di Surabaya,” tutur Roy.

Baca juga: Cerita Saksi Mata Soal Ledakan Bom di Gereja Surabaya

Berbeda dengan Roy, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menemukan dalang aksi-aksi teror belakangan ini.

“Saat ini, saudara-saudara, jangan salah-menyalahkan, dan saya kira tidak perlu ada komentar-komentar yang tidak semestinya. Mari kita beri kesempatan kepada para aparat keamanan dan penegak hukum untuk mencari dan menemukan siapa perancang, dalang dan penggerak dari serangan para teroris ini,” ujar SBY dalam video yang diunggah di laman Partai Demokrat, Minggu (13/5) malam.

Menurutnya, sepekan terakhir adalah periode yang berat bagi bangsa Indonesia karena terjadi insiden kekerasan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, dan serangan teroris di Surabaya.

“Negara dalam menghadapi terorisme harus selalu waspada tidak boleh lengah. Peran aparat intelejen, kepolisian, komando teritori TNI amat penting,” ujar dia, yang juga Presiden RI ke-6 itu.

SBY pun mengutuk aksi-aksi para teroris yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban itu.”Aksi terorisme,apapun dalih dan atas nama apapun, tidak pernah dibenarkan. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus bersatu melawan dan mengalahkan aksi terorisme tersebut,” ucapnya. ‎

Pemerintah dan aparat keamanan, lanjut SBY, mesti menjamin perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan masyarakat semua agar bisa tinggal dan menjalankan ibadah dengan aman.

Aksi Teror, Lambannya Pengesahan RUU Terorisme

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo mengatakan, terjadinya aksi teror yang akhir-akhir ini menimbulkan ketakutan, salah satunya disebabkan oleh lambannya pengesahan RUU Terorisme di DPR. Padahal menurut Jokowi, pembahasan RUU Terorisme di DPR sudah berlangsung lama,memakan waktu lebih dari dua tahun.

“Ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat, Polri, untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan,” kata Jokowi seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta, Senin, 14 Mei 2018.

Karena itu, Ia menuturkan Jokowi menuturkan, jika hingga akhir masa sidang berikutnya, yaitu pada Juni 2018, DPR tak kunjung mengesahkan RUU Terorisme tersebut, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). “Kalau nantinya di bulan Juni, di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perpu,” ucapnya.

Baca juga: Pernyataan Gubernur NTT Soal Aksi Teror di Mako Brimob dan Surabaya

Sebelumnya, hal senada disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto. Setyo mengatakan salah satu hambatan besar dalam mencegah aksi terorisme adalah belum adanya payung hukum bagi kepolisian untuk melakukan upaya preventif. “Polisi belum ada payung hukum untuk memproses aksi terorisme kalau belum ada tindakan terornya,” kata Setyo.

Setyo pun meminta Dewan Perwakilan Rakyat memberikan payung hukum bagi polisi untuk melakukan upaya preventif tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme. Menurut Setyo, dengan adanya payung hukum tersebut, kepolisian bisa langsung menangani suatu gerak-gerik yang mencurigakan, bahkan memproses pihak yang menyimpan bahan peledak.

“Atau kegiatan yang terafiliasi dengan kelompok teror. Kalau sudah ada payung hukum, polisi bisa memporsesnya,” ujarnya.

COMMENTS