Ulah Novanto, Akbar Tandjung Cemas

Ulah Novanto, Akbar Tandjung Cemas

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku cemas dengan elektabilitas partai karena ulah Novanto. (Foto: Akbar Tandjung - lensaindonesia)

JAKARTA, dawainusa.com Sang Pucuk pimpinan Partai Golkar, Setya Novanto sedang terbelit persoalan. Sejak terpilih menjadi Ketua Umum dalam Munas Luar Biasa Partai Golkar di di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016 yang lalu sang Ketua Umum dua kali ditetapkan jadi tersangka dalam kasus yang sama yaitu dugaan terlibat melahap uang negara (baca: korupsi) yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp2,3 terliun.

Penetapan tersangka yang pertama berhasil ditepis, yang oleh rekan sejawatnya di DPR RI, Fahri Hamzah disebut sebagai orang sakti, setelah menang dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (29/9). Novanto yang pada saat dipanggil KPK mangkir karena alasan sakit pun bebas. Publik pun geram sementara loyalisnya bergembira ria.

(Baca juga: Meskipun Berlindung di Balik Imunitas, Proses Hukum Novanto Tetap Berjalan)

Tak lama berselang dari putusan bebas dalam praperadilan, sang papa (baca: kasus papa minta saham) kembali ditetapkan tersangka oleh Komisi Anti Korupsi (KPK) pada Jumat (10/11). Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Akbar Tandjung Cemas

Rentetan kasus yang dialami sang ketua umum membuat Akbar Tanjung gamang. Dilansir tribunnews.com, Selasa (14/11), kegamangan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar tersebut karena citra Novanto bisa menurunkan citra dan elektabilitas partai yang lahir zaman Orde Baru itu.

“Kalau pemimpinnya dianggap di mata publik katakanlah tidak akseptabel, bisa mengakibatkan tren publik juga memberikan penilaian terhadap Golkar juga mengalami penurunan,” ujar mantan Ketua Umum Golkar (1998-2004) tersebut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/11).

(Baca juga: Pemprov Sumsel Didesak Rampungkan Pembangunan Wisma Atlet Baru)

Menurutnya, situasi partai yang membesarkan namanya itu sekarang menunjukkan tren penurunan perolehan suara.

“Sekarang saya dengar sudah sekitar 7 persen. Kalau tren penurunan itu terus 6 persen, 5 persen, bahkan kemudian bisa di bawah 4 persen boleh dikatakan, ya dalam bahasa saya, bisa terjadi kiamat di partai Golkar ini,” ujar Akbar yang juga mantan Ketua DPR itu.

Akbar menilai, catatan raihan tingkat kepercayaan terhadap Golkar saat ini dalam kondisi terburuk. Padahal, kata dia, Golkar merupakan partai yang selalu berjaya selama era Orde Baru. Raihan suara Pemilu pun selalu berada di atas 60 persen.

Golkar, Ganti Ketua Umum?

Sejumlah pihak mendesak partai yang berkuasa selama Orde Baru tersebut untuk menggantikan sang Ketua Umum. Akbar Tanjung melihat untuk menyelamatkan partai dalam kondisi yang tengah terpuruk seperti sekarang ini, harus ada kesiapan dari seluruh pemangku kepentingan di Golkar. Butuh perbaikan dan perubahan di internal partai.

“Perbaikan dan perubahan itu dari berbagai aspek yang ada di dalam organisasi. Bahkan kalau memang itu yang kita anggap terbaik untuk Golkar, termasuk perubahan dalam kepemimpinan. Bagaimana caranya? Saya kira satu-satunya cara adalah bagaimana supaya Golkar ini secara organisasi memiliki soliditas yang tinggi, terkonsolidasi dengan baik dan juga terjadi perubahan dalam kepemimpinan,” ungkap Akbar.

Usulan menggantikan pucuk pimpinan partai beringin itu juga datng dari Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago (dilansir Cnnindonesia.com, Minggu, 12/11). Menurutnya, mempertahankan Novanto sebagai ketua umum akan menimbulkan gesekan di internal partai yang berimbas pada penurunan elektabilitas partai.

“Citra dan elektabilitas Golkar ke depannya akan semakin tergerus jika Setnov terus dibiarkan memimpin Golkar. Harusnya Golkar sudah mulai berkaca karena elektabilitasnya terganggu karena kasus korupsi yang menyandera ketua umum dan kadernya. Golkar butuh penyegaran sehingga bisa memompa kembali trust building masyarakat terhadap Golkar. PR utama Golkar adalah menemukan sosok figur baru mengantikan Setnov,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjend Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pergantian pucuk pimpinan tidak bisa dilakukan hanya karena desakan segelintir orang. Pergantian pimpinan menurut Idrus begitu dirinya disapa diatur melalui musaywarah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

“Itu udah ada di sana. Munas satu dan dua ditentukan DPD 1. Itu ada AD/ARTnya,” kata Idrus di kantor DPP Partai Golkar, bilangan Jakarta Barat, Minggu (12/11).* (RSF)