Tragedi ‘Provinsi Mayat’, Dari Monopoli Swasta Hingga Tanggung Jawab Pemerintah

Tragedi ‘Provinsi Mayat’, Dari Monopoli Swasta Hingga Tanggung Jawab Pemerintah

Di luar negeri mereka diperlakukan semena-mena, disiksa hingga pada akhirnya tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa. Tak heran, jika selain menyandang predikat provinsi miskin dan korup, NTT juga mendapat predikat 'Provinsi Mayat'. (Ilustrasi TKI - ist)

KUPANG, dawainusa.com – Puluhan peti mati berisi jasad Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terus dikirimkan dari luar negeri ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Memilukan, sebab mereka, warga NTT yang awalnya pergi mengadu nasib di negeri orang dengan mimpi bisa menikmati kehidupan yang lebih baik, ternyata mengalami kisah yang tragis.

Di luar negeri mereka diperlakukan semena-mena, disiksa hingga pada akhirnya tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa. Tak heran, jika selain menyandang predikat provinsi miskin dan korup, NTT juga mendapat predikat ‘povinsi mayat’.

Data dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) menyebutkan, sepanjang Januari 2015 sampai Februari 2018 ada sekitar 145 orang TKI asal NTT yang meninggal di luar negeri.  Adapun mereka yang dipulangkan dalam keadaan tak bernyawa tersebut berasal dari wilayah kabupaten/kota yang ada di NTT.

Baca juga: Melihat Banyak TKI NTT Pulang dengan Peti Mati, Ini Rencana Lebu Raya

Dalam rentang waktu tersebut, dapat diketahui jumlah TKI yang meninggal dari berbagai kabupaten/kota di NTT dengan perincian, Kabupaten Belu (8 orang), Kabupaten Malaka (17 orang), Sumba Barat (4 orang), Ngada (4 orang), Ende (14 orang), Manggarai (4 orang), TTS (29 orang), Sumba Barat Daya (7 orang), Sikka (4 orang), Kabupaten Kupang (11 orang).

Kemudian dari Kabupaten Rote sebanyak (2 orang), TTU (14 orang), Kabupaten Nagekeo (14 orang), Kota Kupang (3 orang), Kabupaten Flores Timur (5 orang), Kabupaten Lembata (1 orang), Kabupaten Manggarai Timur (3 orang), Kabupaten Manggarai Barat (1 orang), Kabupaten Sumba Timur (1 orang) dan Kabupaten Sumba Tengah (1 orang).

Data yang sama juga menyebutkan, jumlah TKI yang meninggal berdasarkan jenis kelamin, di mana terdiri dari 95 orang laki-laki dan 52 orang perempuan. Sementara, berdasarkan tahun, jumlah kematian terbanyak terjadi pada tahun 2017 sebanyak 62 orang, kemudian menyusul tahun 2016 sebanyak 46 0rang, pada tahun 2015 sebanyak 26 orang dan tahun 2018 sebanyak 11 orang.

Adapun kematian TKI selama tahun 2018 terhitung cukup banyak karena dalam rentang waktu satu bulan (Januari-Februari) sudah terdapat 11 kematian TKI. Sementara Kabupaten yang tidak ditemukan kematian TKI terdapat di dua tempat yakni Kabupaten Alor dan Manggarai.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT mencatat, sebagian besar TKI NTT yang meninggal di luar negeri adalah mereka yang berangkat melalui jalur tidak resmi atau ilegal. Fakta ini dibuktikan dengan data TKI yang meninggal dunia sepanjang 2016 hingga Maret 2018,.

“Umumnya TKI yang meninggal di luar negeri adalah TKI ilegal. Kalau yang legal bisa diantisipasi karena melalui pelatihan dan memiliki dokumen resmi yang bisa dipertanggung jawabkan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Bruno Kupok di Kupang, Kamis (5/4).

Kematian TKI Semakin Tinggi

Jumlah TKI asal NTT yang meninggal dunia tanpa penjelasan yang rinci di luar negeri sejalan dengan kasus perdagangan manusia yang semakin tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) Lia Wetangterah pada 2017 lalu.

Dia menuturkan, NTT sebenarnya menempati urutan kesembilan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Meski kuota pengiriman hanya 2.000-4.000 per tahun, namun kasus perdagangan orang (Human Tracffiking) terbilang cukup tinggi.

Baca juga: Sebulan Tidur di Luar Rumah Bersama Anjing, TKI Asal NTT Ini Meninggal

Terkait NTT yang menjadi lumbung perdagangan manusia tersebut, hal itu disebabkan oleh minimnya perusahaan perekrut tenaga kerja yang benar-benar profesional di NTT. Dari ratusan perusahaan perekrut yang terdaftar, hanya 40 yang masih aktif dan hanya satu yang punya balai latihan di Nusa Tenggara Timur. Selain itu proses penjaringan pun sering dilakukan secara janggal.

“Data yang kami punya, hampir semua TKI yang berangkat itu tak memenuhi syarat,” katanya.

Dalam temuan lain, para calon hampir tak memperoleh latihan dan pembekalan. Mereka diinapkan dua sampai tiga hari di perusahaan, lalu diterbangkan. Beberapa di antara mereka tidak membawa paspor dan baru membuat paspor selama berada di Batam. Untuk menjerat korban menurut Lia, para penipu menggunakan modus utang.

Para calon pekerja tak dimintai ongkos terbang dan akomodasi selama di tempat penampungan, namun gaji mereka dipotong selama enam bulan hingga setahun. Gaji yang diterima Pekerja rata-rata 450-800 ringgit Malaysia. “Modus utang ini berbahaya. Kalau dia tidak lolos seleksi ke luar negeri, namun sudah sampai Surabaya siapa akan bayar mereka,” katanya.

Sementara itu, Anis Hidayah, selaku direktur Migran Care mengatakan, penyelewengan perekrutan TKI di daerah terjadi sesudah pengesahan Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI.

“Sejak saat itu, mekanisme penempatan TKI dilakukan oleh Swasta. Peran mekanisme migrasi yang dimonopoli oleh Swasta ini besar andilnya dalam melahirkan hal itu,” katanya.

Menurut Anis, peran untuk perekrutan dan pemberangkatan diserahkan ke pemerintah, dan Swasta hanya menyalurkan ke Agen ke luar negeri. Selain lebih murah, Negara juga dianggap melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Ia tak heran angka dugaan kasus Human Tracffiking asal NTT meningkat darstis selama 12 bulan terakhir. Apalagi NTT sebagai target jaringan jaringan perdagangan manusia karena tingkat ekonomi yang rendah.

Cegah Kematian TKI, Maksimalkan Tanggung Jawab Kepala Daerah

Untuk mencegah perlakuan yang tidak adil terhadap TKI asal NTT, Menteri hukum dan Ham Yasonna H Laoly meminta kepala daerah berperan memastikan tidak terjadi manipulasi identitas para calon TKI dan mereka harus mendapat pelatihan kerja sebelum disalurkan.

“Pada saat yang sama tanggung jawab pemerintah berhubungan dengan negara-negara penerima TKI untuk lebih menegakkan aturan yang ada agar mereka memenuhi standar-standar internasional dalam perlindungan HAM bagi pekerja-pekerja migran,” kata Yosanna di Kupang, Sabtu (7/4).

Baca juga: Selama 2017, Sebanyak 62 TKI Ilegal Asal NTT di Malaysia Meninggal Dunia

Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pendidikan vokasi agar setiap calon tenaga kerja memiliki keahlian atau keterampilan khusus untuk kebutuhan dunia kerja.

“Kemampuan teknis seperti juru las, juru masak, mekanik, tukang jahit, dan lain-lain sangat penting dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan dunia kerja,” katanya.

Selain itu, ia meminta Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar lebih bertanggung jawab memberikan pelatihan kepada para calon TKI.

“Saya meminta kepada semua perusahaan pengirim TKI untuk lebih bertanggung jawab memberikan pelatihan maupun pendidikan kepada orang-orang sebelum dikirimkan ke luar negeri,” katanya.

Menteri Yasonna H Laoly berada di Kupang dalam rangka membuka rapat koordinasi rencana aksi nasional hak asasi manusia (Ranham) yang dihadiri semua kepala daerah se-NTT pada Jumat (6/4) di Kupang.*

COMMENTS