Tolak UU MD3, PMKRI DKI Jakarta Lakukan Judicial Review

Tolak UU MD3, PMKRI DKI Jakarta Lakukan Judicial Review

Permohonan Judicial Review itu dilakukan untuk menggungat sejumlah pasal dalam UU MD3 yang dinilai bermasalah, yakni pasal 73, pasal 122 huruf K, dan pasal 245. (Foto: Aktivis PMKRI se DKI Jakarta gelar aksi tolak UU MD3- ist)

JAKARTA, dawainusa.com – Lima cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) se-DKI Jakarta menyerahkan perhomonan Judicial Review terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang baru saja disahkan ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (16/3).

Kelima cabang tersebut ialah PMKRI cabang Jakarta Pusat, PMKRI cabang Jakarta Timur, PMKRI cabang Jakarta Barat, PMKRI cabang Jakarta Utara dan PMKRI cabang Jakarta Selatan.

Ketua Presidium PMKRI cabang Jakarta Pusat Jurdil Kathonna Maure menjelaskan, permohonan Judicial Review itu dilakukan untuk menggungat sejumlah pasal dalam UU MD3 yang dinilai bermasalah, yakni pasal 73, pasal 122 huruf K, dan pasal 245.

Baca juga: Terkait Penolakan UU MD3, MK: Itu Hal yang Wajar

Ketiga pasal tersebut, demikian Kathonna, dinilai dapat merusak asas-asas demokrasi dan bisa menjadikan DPR sebagai lembaga anti kritik dan kebal terhadap hukum.

“Ada beberapa pasal yang secara jelas menempatkan DPR sebagai lembaga yang anti kritik dan kebal terhadap hukum. Ini jelas-jelas kemunduran dan pengangkangan terhadap nilai-nilai demokrasi. Karena itu, kami mengecam dan menentang hal ini,” kata Kathonna di Jakarta, Jumat (16/3).

“Sebagai bagian dari suatu solusi agar pasal-pasal yang dirasa telah mengangkangi asas-asas demokrasi dapat dicabut atau tidak diberlakukan, Judicial Review adalah salah satu cara untuk sampai pada tujuan itu,” lanjutnya.

Selain Judicial Review, jelas Kathonna, memang ada cara lain yang dapat dilakukan untuk membatalkan pasal-pasal bermasalah dalam UU MD3 tersebut, yakni melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang bisa dikeluarkan langsung oleh Presiden.

Akan tetapi, lanjut Kathonna, sejauh ini Presiden Jokowi sendiri enggan melakukan hal tersebut dan justru menyerahkan masalah ini kepada masyarakat.

Jokowi Terkesan Sedang ‘Mencuci Tangan’

Sikap Presiden Jokowi yang tidak menyikapi masalah terkait pengesahan UU MD3 ini juga mendapat tanggapan dari Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI cabang Jakarta Pusat Raineldis Bero.

Ia mengatakan, langkah Jokowi yang menyerahkan masalah ini kepada masyarakat ialah wujud dari ketidakberanian pemerintah menghadapi dan mengatasi persoalan yang ada.

Baca juga: Revisi UU MD3 Disahkan, Jokowi Dinilai Plin-Plan

“Sikap Jokowi yang enggan mengeluarkan Perppu dan menyerahkannya ke masyarakat untuk melakukan Judicial Riview terkesan seperti sedang mencuci tangan dan terkesan main aman karena ingin menjaga citra dari apa yang sebenarnya menjadi tanggungjawab pemerintah,” tutur Raineldis.

“Hal ini karena dalam pembahasan pemerintah dilibatkan melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, namun pasal-pasal ini tidak dipersoalkan, dan diperparah dengan terlambatnya laporan Menteri Hukum dan HAM kepada Jokowi,” lanjutnya.

Karena itu, ia meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera keluarkan Perppu untuk mengatasi persoalan ini. “Jokowi harus keluarkan Perppu, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah,” ujar Raineldis.

Adapun selain menyerahkan berkas permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, kelima cabang PMKRI tersebut juga melakukan aksi damai di depan gedung MK dan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan.*

COMMENTS