Tolak PKPU Soal Larangan Eks Napi Jadi Caleg, DPR Dipertanyakan

Tolak PKPU Soal Larangan Eks Napi Jadi Caleg, DPR Dipertanyakan

DPR sendiri tetap mempertahankan bahwa larangan itu tidak bisa diterapkan karena bertentangan dengan UU tentang Pemilu (Foto: Gedung DPR - ist)

JAKARTA, dawainusa.com – Polemik terkait Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKPU) tentang larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif masih terus berlanjut. DPR sendiri tetap mempertahankan bahwa larangan itu tidak bisa diterapkan karena bertentangan dengan UU tentang Pemilu.

Sikap DPR tersebut menuai beragam tanggapan sindiran dari berbagai kalangan. Salah satunya ialah dari dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto.

Menurut Arinanto, penolakan DPR terhadap PKPU tersebut patut dikritisi dan dicurigai. Sebab, ia melihat berbagai bentuk pembelaan diri dari DPR agar PKPU tersebut tidak diberlakukan merupakan tanda bahwa ada hal-hal koruptif di baliknya.

Baca juga: Soal Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, KPU Diapresiasi ICW

“Jangan-jangan banyak calon yang memang banyak yang korupsi. Padahal cari calon yang lain itu dituntut orang yang bersih. Karena ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih,” kata Arinanto di Jakarta, Sabtu (26/5).

Selain mencurigai DPR, Arinanto juga mengkritisi pihak KPU karena melakukan konsultasi atas rancangan PKPU tersebut ke DPR. Ia mengatakan, hal tersebut sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh KPU. Sebab KPU merupakan lembaga independen dan berhak untuk menerapkan suatu norma tertentu.

“Lembaga mandiri tidak perlu konsultasi, kalau tidak sesuai bisa judicial review ke MK jadi ini dari awalnya sudah enggak benar. Jadi rancangan ini kenapa begini (tarik ulur) karena dikonsultasikan dulu,” tutur Arinanto.

Kecurigaan Arintano kepada DPR ditambah ketika DPD justru sependapat dengan KPU. Untuk menjadi DPD, kata dia, aturan serupa juga berlaku bahwa seorang mantan narapidana korupsi tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPD. “Kenapa DPD enggak dipersoalkan padahal menghadapi tantangan yang sama,” tegas Arinanto.

Dalil DPR Tolak PKPU

Sebagaimana diketahui, PKPU tersebut ditentang oleh DPR dengan memakai dalil UU Pemilu pasal 240 ayat 1 huruf g. Dalam pasal tersebut, dituliskan, seorang caleg yang berstatus mantan narapidana dan telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan diri bahawa ia pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Meski demikian, pihak KPU sendiri tetap berkomitmen untuk menegakkan aturan tersebut. Sebab, aturan ini memiliki maksud baik, yakni untuk memastikan kekuasaan legislatif terbebas dari segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Langkah dan komitmen KPU dengan menerbitkan PKPU ini sendiri mendapat tanggapan positif dan apresiatif dari pihak Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina mengatakan, aturan tersebut merupakan langkah progresif dan solutif untuk mengatasi berbagai macam praktik korupsi di negeri ini.

Baca juga: Kontroversi Munculnya Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

“Kami justru sangat mengapresiasi langkah progresif KPU. Apalagi, kalau KPU tetap memasukkan larangan ini dalam Peraturan KPU di tengah ketidaksepakatan dengan Bawaslu, DPR, dan pemerintah,” kata Almas di Jakarta, Jumat (25/5).

Almas mengatakan, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki wewenang untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Mereka, jelas dia, mempunyai kewajiban untuk menghadirkan para calon wakil rakyat yang berintegritas seperti bebas dari praktik koruptif.

Menurut Almas, aturan bahwa seorang mantan narapidana korupsi itu tetap bisa mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif itu sama sekali tidak masuk akal.

Ia mengatakan, meskipun mantan napi korupsi tersebut telah menjalankan hukuman dan mengakui hal itu di hadapan publik, tetap tidak ada alasan bahwa ia memiliki hak untuk kembali mendaftarkan diri untuk bertarung dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Yang penting, KPU sebagai penyelenggara negara sudah menjaga kualitas pemilu dengan cara menghadirkan calon legislator yang paling tidak, tidak pernah dipenjara karena perkara korupsi yang merupakan kategori kejahatan luar biasa. Jadi, tentang dia itu boleh ikut pileg atau tidak, berbeda dengan dia yang sudah selesai menjalani hukuman,” kata Almas.

Soal Kepentingan Rakyat

Almas mengatakan, setiap aturan mesti berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal sama juga berlaku soal aturan tentang Pemilu. UU Pemilu mesti dibuat untuk menciptakan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat.

Menurut Almas, aturan bahwa seorang narapidana korupsi tersebut dapat mendaftarkan diri sebagai caleg sama sekali tidak adil bagi masyarakat. Karena itu, larangan yang dibuat oleh KPU tersebut merupakan upaya untuk mengatasi ketidakadilan ini.

Baca juga: Polemik Aturan KPU Soal Larangan Napi Korupsi Maju dalam Pileg

“Ini adil untuk pihak yang lebih luas, yakni publik atau pemilih. Aturan ini pun kami harapkan juga dapat mencegah legislator yang terpilih ke depan melakukan korupsi,” tegas Almas.

Seperti diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR tentang penyusunan Peraturan KPU, Senin (22/5) lalu, diputuskan bahwa mantan terpidana korupsi diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai caleg.

“Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” jelas Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Mafiroh ketika membacakan kesimpulan rapat.*

COMMENTS