Tokoh Agama di NTT Diminta Kerja Sama Atasi Persoalan TKI Ilegal

Tokoh Agama di NTT Diminta Kerja Sama Atasi Persoalan TKI Ilegal

setiap tokoh agama sebaiknya selalu memanfaatkan kesempatan seperti ketika menyampaikan kotbah untuk menyosialisasikan kepada para umat agar tidak menjadi pekerja ilegal di luar negeri. (Ilustrasi TKI - ist)

KUPANG, dawainusa.com Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bruno Kupok meminta kepada seluruh tokoh agama dan semua pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri secara ilegal.

“Pemerintah NTT minta supaya tokoh agama dan orang tua ikut berperan aktif di dalam mencegah TKI ilegal, sehingga tidak sekedar menuduh pemerintah kalau ada TKI yang meninggal,” kata Bruno di Kupang, Rabu (18/4).

Menurut Bruno, setiap tokoh agama sebaiknya selalu memanfaatkan kesempatan seperti ketika menyampaikan kotbah untuk menyosialisasikan kepada para umat agar tidak menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Tokoh agama, lanjut Bruno, harus mampu mengajak setiap umat yang berniat bekerja di luar negeri agar dapat mengikuti prosedur yang resmi, yakni sesuai aturan hukum.

Baca juga: Melihat Banyak TKI NTT Pulang dengan Peti Mati, Ini Rencana Lebu Raya

“Jangan menggunakan jalur tidak resmi karena sangat berisiko jika disebut sebagai pendatang haram, karena memasuki wilayah suatu negara tidak melalui prosedur resmi,” jelas Bruno.

Sementara itu, terang Bruno, peran para orang tua juga dapat dilakukan dengan harus ikut menjaga anak-anak mereka, dan tidak terbuai dengan iming-iming dari oknum-oknum yang bekerja merekrut tenaga kerja di desa-desa.

Pemerintah sendiri, demikian Bruno, akan selalu melakukan sosialisasi ke desa-desa terkait masalah ini. “Jadi sudah saatnya, kita tidak perlu bicara di forum-forum seminar tetapi langsung ke desa-desa karena calon TKI tidak ada yang mendengar apa yang disampaikan di forum seminar tersebut,” ujar Bruno.

Jumlah TKI Ilegal asal NTT Sebanyak 4.000 Orang

Masalah TKI ilegal memang telah menjadi salah satu persoalan serius di provinsi berbasis kepulauan ini. Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTT, tercatat, ada 4.000 orang tenaga kerja ilegal asal NTT yang bekerja di luar negeri.

“Pendataan yang kami lakukan hingga posisi Februari 2018, jumlah TKI asal NTT yang dikirim ke luar negeri melalui jalur resmi tercatat sebanyak 4.000 orang,” terang Kepala Bidang Pengawasan Dinas Nakertrans NTT Thomas Suban Hoda di Kupang, Rabu (18/4).

Baca juga: Atasi Persoalan TKI, Pemprov NTT Bentuk Satuan Tugas

Thomas menerangkan, berbagai TKI ilegal asal NTT tersebut tersebar di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Brunei Darusalam. Kebanyakan di antara mereka bekerja sebagai pelaksana rumah tangga dan perkebunan.

“Kalau yang ilegal datanya tidak pasti tetapi kami perkirakan jumlahnya banyak sekali. Kalau yang legal sekitar 4.000 lebih,” jelas Thomas.

Selain itu, Thomas juga merincikan, pada 2016 TKI ilegal asal NTT berjumlah 2.046 orang, terdiri dari perempuan 1.667 orang dan laki-laki 379 orang. Pada 2017 berjumlah 1.739 orang, terdiri dari laki-laki 191 orang dan perempuan 1.548 orang.

Sementara pada Februari 2018 jumlah TKI ilegal yang dikirim keluar negeri berjumalh 467 orang, terdiri dari laki-laki 75 orang dan perempuan 392 orang. “Umumnya TKI/TKW kita dari NTT bekerja sebagai pelaksana rumah tangga dan di sektor perkebunan di Malaysia, Singapura, Hongkong dan Brunei Darusaalam,” terang Thomas.

Thomas menjelaskan, berdasarkan aturan, para TKI tersebut bekerja di luar negeri dengan kontrak kerja selama dua tahun. Setelah itu, mereka harus kembali ke Indonesia. Kontrak kerja itu, jelas Thomas, bisa diperpanjang, tetapi hal itu dilakukan dengan terlebih dahulu mereka kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan perpanjangan kontrak itu.

“Kalau sudah dua tahun bekerja di luar negeri dan tidak kembali untuk memperpanjang kontrak, maka mereka sudah menjadi tenaga kerja ilegal,” jelas Thomas.

Bentuk Satuan Tugas

Adapun pemerintah provinsi sendiri juga telah melakukan berbagai hal untuk mengatasi persoalan TKI ilegal tersebut. Salah satu tindakan yang telah mereka lakukan ialah dengan membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Satuan Tugas (satgas). Langkah Pemprov NTT ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.

“Pertama kami sudah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dengan berbagai unsur terkait ada di dalamnya. Kedua kami sudah punya satuan tugas yang terus bekerja mencekal yang mau keluar secara ilegal,” ungkap Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang, Rabu (28/3).

Baca juga: Catatan Romo Magnis Soal TKI yang Ditembak Mati

Lebu Raya menerangkan, tujuan utama dibentuknya satgas ialah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik secara khusus bagi para calon TKI. Dengan demikian, tuturnya, mereka akan dengan mudah mengurusi hal-hal administratif seperti menyangkut status legal jika ingin bekerja di luar Indonesia.

“Hadirnya kantor satu atap ini untuk mendekatkan pelayanan bagi calon tenaga kerja karena keluhan-keluhan sebelumnya mengenai urusan dokumen ketenagakerjaan yang panjang dan berbelit-belit,” kata Lebu Raya.

Selain itu, ia juga mengatakan, untuk para petugas satgas ini ditempatkan di setiap pintu keluar seperti di pelabuhan dan bandara. Hal itu dilakukan untuk memeriksa para TKI sebelum mereka keluar dari daerah. Adapun satgas ini, demikian FLR,  melibatkan Pemprov NTT, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi bersama unsur TNI dan Polri.*

COMMENTS