TKI Zaini Dipancung dan Dalil Guru Besar Filsafat

TKI Zaini Dipancung dan Dalil Guru Besar Filsafat

Berdasarkan laporan pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, otoritas Kerajaan Kerajaan Saudi Arabia sama sekali tidak memberitahu mengenai eksekusi mati ini kepada perwakilan Republik Indonesia. (Ilustrasi Hukum Pancung - ist)

FOKUS, dawainusa.com Minggu (18/3), tepat pukul 11.30 waktu setempat, Muhammad Zaini Misrin Arsyad menghembuskan nafas terkahir di Arab Saudi.  Dilansir BBC, tenaga kerja asal Indonesia ini dihukum pancung di negara monarki absolut itu.

Kabar eksekusi mati atas buruh migran asal Madura itu memantik amarah publik. Sejumlah kelompok aktivis buruh migran pun berdemonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Arab Saudi untuk RI. Mereka memprotes eksekusi hukuman pancung terhadap Zaini.

Apalagi, berdasarkan laporan pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, otoritas Kerajaan Kerajaan Saudi Arabia sama sekali tidak memberitahu mengenai eksekusi mati ini kepada perwakilan Republik Indonesia.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengamini keterangan itu. Bahkan, menurutnya, Kemlu RI “tahu dari sumber tidak resmi beberapa saat sebelum eksekusi dan saat itu semua akses sudah ditutup“.

Baca juga: Catatan Romo Magnis Soal TKI yang Ditembak Mati

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melayangkan protes resmi kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yakni Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi. Tak hanya itu, Duta Besar RI di Arab Saudi juga melayangkan nota protes dari Indonesia langsung ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Bahkan, sebelum eksekusi dilakukan, Presiden Joko Widodo sempat menyurati Raja Salman sebanyak dua kali untuk meninjau kembali kasus pidana Zaini. Rupanya, nota protes pemerintah Indonesia tidak direspon Arab Saudi. Zaini tetap kembali ke tanah air bersama peti mati.

Masih Ada WNI yang Terancam Pancung

Eksekusi tanpa pemberitahuan yang dilakukan Arab Saudi, bukanlah pertama kali terjadi. Pada 2015 lalu, Arab Saudi mengeksekusi mati Siti Zaenab, seorang TKW asal Madura. Zaenab dipancung karena dituduh terlibat pembunuhan pada 1999. Dalam pekan yang sama, Karni binti Medi Tarsim dieksekusi di dekat Madinah.

Meski eksekusinya pernah ditunda karena ada lobi dari Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), proses eksekusi Zaenab tetap berlangsung tanpa pemberitahuan.

Baca juga: Setelah Adelina, Ada Milka dan Mateus yang Pulang Bawa Peti Mati

Laporan Migrant Care menyebut, saat ini 142 WNI terancam hukuman mati. Sebanyak 21 orang berada di Arab Saudi, 2 orang TKI sudah divonis yakni Tuti Tursilawati dan Eti asal Majalengka Jawa Barat, sementara 19 TKI dalam proses hukum.

Sementara itu, data yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa selama periode 2011-2018 terdapatt 102 TKI divonis hukuman mati. Dari 102 kasus, Pemerintah Indonesia telah berhasil membebaskan 79 TKI dari hukuman mati.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan, pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI akan terus berupaya untuk melindungi seluruh tenaga kerja Indonesia ( TKI) yang terancam hukuman mati, khususnya yang ada di Arab Saudi.

“Pada prinsipnya pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah yang terbaik diperlukan untuk membantu membebaskan atau meringankan hukuman mereka,” ujar Hanif seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (20/3).

Hanif menjelaskan, jika bertolak pada kasus Zaini Misrin, pemerintah telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan. Sejak 2004, pemerintah telah memberikan advokasi, pendampingan hukum, langkah diplomatik, non-diplomatik dan multi-track.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo dalam tiga kali pertemuan dengan Raja Arab Saudi telah membicarakan soal TKI yang divonis hukuman mati.

Dalil Guru Besar Filsafat

Berita kematian Zaini menyedot simpati salah satu Guru Besar Filsafat Prof. Dr. Frans Magnis Suseno. Menurut pakar etika itu, bangsa Indonesia tak boleh tinggal diam. Harus keras terhadap negara-negara penempatan para TKI.

“Saya kira kita harus keras, karena tidak hanya di Arab karena di mana-mana yang ada TKI, bisa terjadi hal seperti itu,” kata Magnis usai diskusi “Catatan Reflektif 20 Tahun Kontras” di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (19/3/).

Baca juga: Sebulan Tidur di Luar Rumah Bersama Anjing, TKI Asal NTT Ini Meninggal

Magnis rupanya punya dalil soal hukuman mati. Secara tegas ia mengatakan, mengorbankan nyawa seseorang, terlepas dari apakah ia telah dinyatakan bersalah, adalah tidak benar.

Baginya, hukuman mati merupakan hukuman yang tidak bisa dicabut kembali jika toh kemudian yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Apalagi, di tengah sistem hukum yang korup, sangat mungkin keputusan yang diambil keliru dan salah.

Pada 2016 lalu, dalam sebuah diskusi bertajuk “Hukuman Mati di Negara Demokrasi” yang diselenggarakan civitas akademika Universitas Atmaja Jakarta, Magnis menyodorkan beberapa pendasaran mengapa hukuman mati harus ditolak.

Menurut Magnis, rupanya sudah cukup banyak pembuktian dimana hukuman mati sama sekali tidak punya efek jera. Ia pun menceritakan bahwa dirinya pernah terlibat dalam suatu diskusi yang cukup alot.

Dalam diskusi tersebut, ada seorang peserta yang berbicara dengan sangat emosional. Ternyata, pembicara ini punya anak pecandu narkoba yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena hakim dan jaksa telah menjatuhkan putusan hukuman mati.

Selain itu, Magnis menegaskan, pemberlakukan hukuman mati membuat nilai hidup menjadi murah. “Orang berpandangan bahwa nyawa itu bukan lagi sesuatu yang berharga”.

Ia menilai sistem hukum seperti di Indonesia memungkinkan adanya pemberian grasi, makanya ada kewajiban berat di hadapan Allah bahwa setiap kasus itu diperiksa sebelum diputuskan. Kenyataannya tidak demikian.

Tak Hanya Saudi, Indonesia juga Diminta hapus Hukuman Mati

Sebetulnya, desakan untuk mengahpus hukuman mati tak hanya ditujukan ke Arab Saudi. Pada 2017 lalu, dunia internasional kembali meminta Pemerintah Indonesia menghapus kebijakan penerapan hukuman mati.

Permintaan tersebut tercantum dalam 225 rekomendasi yang diterima pemerintah saat Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, 3-5 Mei 2017 lalu. Sebelumnya, rekomendasi yang sama juga pernah diberikan pada UPR siklus kedua tahun 2012.

Baca juga: Meski Baru Wacana, MUI Sepakat Hukum Pancung Diterapkan di Aceh

Saat itu, Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hasan Kleib mengatakan, rekomendasi penghapusan hukuman mati telah masuk dalam kategori rekomendasi yang masih dipertimbangkan oleh pemerintah. Dari 225 rekomendasi, 75 di antaranya belum disikapi secara jelas oleh pemerintah.

Meski demikian, Hasan menilai rekomendasi tersebut sulit untuk dilaksanakan, sebab penerapan hukuman mati masih menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. “Rekomendasi penghapusan hukuman mati sulit dilaksanakan karena masih menjadi hukum positif Indonesia,” kata Hasan seperti dikutip dari Kompas.com (18/5/2017).

Lantas, apakah pemerintah Indonesia tetap menuntut Arab Saudi untuk memberhentikan hukuman mati, sementara di Indonesia sendiri masih menerapakan hukuman yang sama?*

COMMENTS