TKA Membludak, PMKRI Kritisi Kebijakan Presiden Jokowi

TKA Membludak, PMKRI Kritisi Kebijakan Presiden Jokowi

Membludaknya para TKA ke Republik Indonesia merupakan kelalaian pemerintah yang memberlakukan bebas visa sehingga kepada para pekerja asing itu bebas masuk ke negara kita. (Foto: Pengurus Pusat PMKRI Periode 2018-2020 - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Membludaknya para TKA ke Republik Indonesia merupakan kelalaian pemerintah yang memberlakukan bebas visa sehingga kepada para pekerja asing itu bebas masuk ke negara kita.

Presiden Joko Widodo merestui hal itu dengan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 dan Perpres tentang penggunaan TKA Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebabkan membludaknya TKA illegal dari luar negeri.

Di samping itu, Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang dibentuk untuk mengawasi lalu lintas orang/pekerja asing yang masuk ke Republik Indonesia ternyata tidak bekerja secara maksimal dan tiada menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Baca juga: Fadli Zon dan Fahri Hamzah Resmi Bentuk Pansus Hak Angket TKA

Berangkat dari fenomena ini, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia sangat menyayangkan sikap Pemerintah Republik Indonesia yang tak tegas terhadap masuknya TKA ke Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima dawainusa.com, Selasa (1/5), PMKRI menilai, alih-alih mewujudkan kesejahteraan buruh dan petani lokal, pemerintah justru memiskinkan buruh dan petani dengan mendatangkan dan membiarkan TKA ke Indonesia.

“Lebih dari 9 juta petani Indonesia tak memiliki lahan pertanian dan di saat bersamaan banyak perusahaan-perusahaan besar yang memiliki tanah jutaan hektar,” demikian PMKRI.

Tiga Tuntutan PMKRI

Di sisi lain, PMKRI juga melihat tidak ada keseriusan dari Pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi kalangan buruh dan tani.

Selain ketidakseriusan, pemerintah Joko Widodo justru dengan sengaja mengabaikan buruh-tani Indonesia dan mengizinkan TKA menyerbu Indonesia dengan upah tinggi.

Baca juga: Penjelasan Jusuf Kalla soal Perpres Tenaga Kerja Asing

“Ketidakadilan ini, selain menyebabkan pengangguran dan kemiskinan, juga dapat menghancurkan Republik Indonesia dari dalam,” tulis PMKRI.

Oleh karena itu, PMKRI mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk:

1. Meninjau ulang Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA
2. Mengevaluasi Tim Pora yang bekerja tidak efektif dan abai terhadap maraknya TKA di Indonesia
3. Memajukan kesejahteraan buruh-tani demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Press Rilis PMKRI

Pernyataan Sikap Hari Buruh

 

COMMENTS