Tiga Negara Ini Bahas Kerja Sama Pariwisata di Labuan Bajo

Tiga Negara Ini Bahas Kerja Sama Pariwisata di Labuan Bajo

Dalam rangka memperkuat kerja sama, tiga negara yakni Indonesia, Timor Leste, dan Australia menggelar pertemuan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dimulai 11-13 April 2018. (Desa Adat Wae Rebo di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur - KompasTravel)

KUPANG, dawainusa.com Dalam rangka memperkuat kerja sama, tiga negara yakni Indonesia, Timor Leste, dan Australia menggelar pertemuan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dimulai 11-13 April 2018.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT Marianus Ardu Jelamu, pertemuan tersebut merupakan langkah lanjutan dari program yang telah lama dicanangkan oleh pemerintah sejak masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

Marianus menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda yang akan dibahas ialah soal kerja sama dalam bidang pariwisata antara tiga negara tersebut.

Baca juga: Pulau Sumba di NTT Terpilih Sebagai Pulau Terbaik Dunia

“Pertemuan tiga negara ini merupakan pertemuan atau kerja sama lanjutan yang sudah dimulai sejak pemerintahan Pak SBY 2012 lalu. Salah satu yang akan dibicarakan dalam pertemuan itu yakni kita mau tingkatkan lagi di bidang pariwisata,” jelas Marianus seperti diberitakan KompasTravel, Selasa (10/4).

Selain membahas soal pariwisata, tiga negara tersebut juga akan membahas tentang kerja sama dalam bidang ekonomi, investasi, bisnis, konektivitas baik darat, laut maupun udara, kerja sama komunitas budaya, peternakan, pertanian, pendidikan dan kesehatan.

Tidak hanya itu, adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini juga bertujuan untuk terus mempererat hubungan antara tiga negara tersebut.

Bahas Konektivitas Udara Australia-Labuan Bajo

Pertemuan tersebut juga akan membahas tentang pembukaan konektivitas udara baik penerbangan dari Darwin (Australia) menuju Kupang, maupun menuju Labuan Bajo. Hal itu, demikian Marianus, dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan sektor pariwisata secara khusus soal pariwisata di NTT.

Menurut Marianus, usulan tersebut dilakukan setelah dibukanya penerbangan dari Dili (Timor Leste) menuju Kupang dan sebaliknya, termasuk juga konektivitas darat dari Kupang ke Dili.

Baca juga: Festival Komodo Diharapkan Mendongkrak Kunjungan Wisatawan

Sebelumnya, dalam kesempatan rapat yang digagas oleh Kadin NTT di Kupang beberapa waktu lalu dan dihadiri oleh delegasi dari tiga negara tersebut di atas, seorang senator asal Australia meminta dan mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada maskapai yang ada di Darwin agar dapat melakukan akses penerbangan ke Kupang.

“Harapan saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, agar tidak hanya dari Darwin ke Kupang, tapi juga dari beberapa kota lainnya di Australia seperti Canberra atau Sydney maupun Melbourne ke Kupang, maupun ke Labuan Bajo,” jelas Marianus.

Untuk kebutuhan pertemuan tersebut, jelas Marianus, pihaknya akan mempresentasikan berbagai hal terkait potensi pariwisata di NTT. Hal itu dilakukan agar negara tersebut memiliki informasi dan pengetahuan tentang keberadaan pariwisata di provinsi kepulauan itu.

Masalah Pariwisata di NTT

Adapun langkah Kepala Dinas Pariwisata untuk mempresentasikan berbagai hal terkait dengan potensi pariwisata di NTT patut didukung. Pasalnya, meskipun potensi pariwisatanya sangat tinggi, sejauh ini pengembangan potensi pariwisata tersebut masih sangat jauh dari perhatian penuh pemerintah.

Pengembangan pariwisata di provinsi kepulauan ini belum dikelolah secara terintegritas. Padahal, sebagaimana dikatakan Prof Dr Daniel Kameo pada September 2017 lalu, dengan potensi pariwisata di NTT yang sangat tinggi, hal itu dapat dijadikan sebagai mesin penggerak atau lokomotif untuk menarik gerbong sektor lain seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa.

Baca juga: Pada 2017, Wisata Komodo Raup Pendapatan Sebesar Rp 29,1 Miliar

Prof Daniel menyebutkan, kondisi pariwisata di NTT secara khusus soal infrastruktur jalan menuju objek wisata masih sangat tidak memadai. Hal lain juga, terang Prof Daniel, ialah soal pengadaan infrastruktur fisik di beberapa lokasi objek wisata yang tidak optimal dalam memanfaatkan bahan dan arsitektur lokal, cenderung tidak ramah lingkungan dan jauh dari konsep ecotourism.

“Untuk itu kita perlu kajian yang mendalam dan deskripsi yang jelas terkait kondisi existing dan potensi pengembangan sektor pariwisata serta keterkaitan sektor pariwisata dengan sektor-sektor ekonomi lainnya baik keterkaitan ke belakang (backward linkages), keterkaitan ke depan (forward linkages) maupun keterkaitan secara horizontal (horizontal linkages), ” jelas Professor Daniel.*

COMMENTS