Tidak Ada Jalan Pulang, Tolak UU MD3

Tidak Ada Jalan Pulang, Tolak UU MD3

Di tataran masyarakat sipil, pasal Pasal 122 huruf K UU MD3 dinilai sebagai senjata DPR dalam mematikan budaya demokrasi yang telah dibangun sedemikian rupa dengan segala pengorbanan oleh para pendahulu. (Benidiktus Papa - ist)

SENANDUNG, dawainusa.com Fenomena pasal kontroversial yang lahir dari rahim DPR sudah menjadi kekhasan yang melekat pada lembaga tersebut. UU MD3 sekali lagi mencoba mengkebiri hak demokrasi masyarakat sipil. Bagi kita, tidak ada jalan pulang, tolak UU MD3.

Sejarah panjang DPR dari Komite Nasional Indonesia Pusat 1945, DPR hasil pemilu pertama 1956, DPR dekrit Presiden 1959, DPR orde baru sampai DPR hasil pemilu ke 10 tahun 2014 (DPR sekarang ini) ternyata masih menyisahkan berbagai persoalan laten.

Bukan saja dari aspek legislasi tetapi juga ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Yang ditampilkan lembaga perwakilan ini sangat jauh dari semangat pengentasan kemiskinan, bahkan menumpuknya kasus korupsi di lingkaran nggota DPR menjadi cerminan buruk DPR yang sampai hari ini masih terlihat dengan jelas.

Baca juga: Revisi UU MD3: Wakil Rakyat Lupa Diri

Berdasarkan data dari FORMAPPI akhir tahun 2017 yang mencoba membandingkan dua periode terakhir dari segi legislasi DPR periode ini seolah terjun bebas dari tahun sebelumnya. Kinerja di tahun pertama menjabat, DPR 2009-2014 berhasil menghasilkan 8 RUU, sementara DPR periode ini hanya 3. Di tahun kedua, DPR periode lalu berhasil menghasilkan 12 RUU, yang sekarang hanya 10 RUU.

Lalu di tahun ketiga, DPR periode terdahulu berhasil mengesahkan 10 RUU, sedangkan DPR periode sekarang hanya 6 RUU selain itu kasus korupsi bahkan telah menjadi primadona dalam tubuh parlemen salah satunya kasus E-KTP semakin membuka tabiat DPR yang korup.

Baca juga: PMKRI se-Indonesia Tetap Solid Menolak Revisi UU MD3

Pada 2017 DPR mampu melobi pemerintah untuk meningkatkan anggaran mereka untuk tahun 2018, dari Rp4,7 triliun menjadi Rp5,7 triliun, APBN 2018, salah satu mata anggaran milik DPR adalah bujet pembangunan dan penataan kompleks parlemen di Senayan, sekitar Rp601 miliar. Terlepas dari pro kontra, yang jelas bagi saya secara pribadi nilai itu terlalu tinggi untuk benteng-benteng para bandit korup yang mencoba menghabisis negara ini secara perlahan-lahan.

Dari sedikitnya data diatas kemudian berlanjut hingga lahirnya UU MD3 pada Paripurna DPR 12 Februari 2018. Ada beberapa pasal yang bahkan telah mendapat kecaman khayalak ramai jauh sebelum disahkan.

Penjelasan dan tafsiran-tafsiran akan perubahan UU MD3 telah muncul dalam berbagai forum diskursus baik ditingkatan ahli dan pakar serta dalam diskusi-diskusi ilmiah di kampus dan juga organisasi mahasiswa dan masyarakat.

Di tataran masyarakat sipil, pasal Pasal 122 huruf K UU MD3 dinilai sebagai senjata DPR dalam mematikan budaya demokrasi yang telah dibangun sedemikian rupa dengan segala pengorbanan oleh para pendahulu.

Mematikan Budaya Demokrasi

Di tataran masyarakat sipil, pasal Pasal 122 huruf K UU MD3 dinilai sebagai senjata DPR dalam mematikan budaya demokrasi yang telah dibangun sedemikian rupa dengan segala pengorbanan oleh para pendahulu khususnya dalam menumbangkan rezim orde baru yang dinilai tidak sejalan dengan paham demokrasi.

Dalam pasal tersebut disebutkan DPR bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Upaya melindungi kepentingan pribadi dan kelompok agar semakin ekskulif dengan kebobrokannya jelas menjadi cerminan DPR yang anti kritik.

Baca juga: Tak Mau Teken UU MD3, Fahrih Hamzah Sebut Jokowi Pencitraan

Padahal tidak bisa juga dipungkiri bagian yang tidak terpisahkan di alam demokrasi sekarang ini adalah kritik itu sendiri, sebab tanpa kritik maka niscaya perorangan maupun lembaga akan sangat susah untuk keluar dari zona nyaman kinerja dan produktifitasnya. DPR membentengi diri dengan segala kebobrokannnya adalah sesuatu yang memang tidak wajar.

Kehadiran UU MD3 revisi tahun 2018 telah mengakangi semangat dan historisitas dari lembaga tersebut sebagai penyambung lidah masyarakat terpinggir dan termarginalkan.

Melihat data dari FORMAPPI, maka menurut saya ada kotrakdiktif yang terlampau besar antara upaya membentengi diri dari kritikan masyarakat luas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh DPR sendiri yang jauh dari harapan masyarakat. Paripurna DPR 12 Februari 2018 telah dan akan menjadi hari kelam demokrasi Indonesia jika benar-benar dilaksanakan.

Kehadiran UU MD3 revisi tahun 2018 telah mengakangi semangat dan historisitas dari lembaga tersebut sebagai penyambung lidah masyarakat terpinggir dan termarginalkan. Nyatanya memang nuansa kepentingan pribadi, kelompok dan nuansa politik tidak terhindar lagi dengan kehadirian revisi UU MD3 yang sangat konyol ini.

Polemik ini akan semakin riuh menjelang diteken oleh presiden sebagai wakil eksekutif meskipun kita tahu bahwa dalam jangkah waktu tertentu tanpa diteken presiden pun UU ini akan secara otomatis dapat berlaku, jika hari ini Presiden Joko Widodo masi diam tentu membuat kita mulai waswas kalau saja sedang berjalan grand design yang sangat besar di kalangan elit untuk meluluhlantakkan sistem demokrasi bangsa ini.

Tidak Ada Jalan Pulang

Merespon hal itu, berbagai ormas telah turun jalan sebagai jalan terakhir menggagalkan diterapkannya UUD MD3 tersebut. Aksi OKP Cipayung di Banjarmasin, demonstrasi OKP Cipayung di kota Surabaya yang berakhir ricuh.

Tak hanya itu, aksi organisasi kemasyarakatan di Makassar dan Bulukumba, Sulawesi Selatan juga menjadi bukti nyata bahwa pasal tersebut telah mencoba menabrak hak masyarakat Indonesia dalam menyuarakan keadilan yang bertumpuh pada rasa kemanusiaan yang mendalam.

Baca juga: Revisi UU MD3, Ketua DPR: Untuk Menjaga Kehormatan Dewan

Dalam hal ini, menurut saya satu pembenaran mutlak bagi kita adalah bahwa ketika ruang demokrasi semakin dibatasi dan ditutup dengan dalil-dalil politik maka sebenarnya kita sedang membuka ruang selebar-lebarnya bagi bangasa ini untuk kembali ke zaman orde baru.

Ketika ruang demokrasi semakin dibatasi dan ditutup dengan dalil-dalil politik maka sebenarnya kita sedang membuka ruang selebar-lebarnya bagi bangasa ini untuk kembali ke zaman orde baru.

Rezim yang sangat akrab dengan segala kediktatorannya, dibungkamnya kebebasan, kiritik dianggap sebagai penghinaan. Ini  merupakan langkah mundur dalam mewujudkan demkorasi yang sehat di Indonesia.

Tidak ada jalan pulang, tolak UU MD3, bagi kita merupakan sebuah pilihan dan komitmen yang rasional dan sangat tepat melihat intisari dari perubahan UU tersebut karena kita tidak mau lembaga sebagai pilar bangsa tersebut menjadi tempat para bandit politik koruptor.*

Penulis: Benidiktus Papa*
(Mahasiswa Teknik Pertambangan UPRI Makassar, Ketua Presidium PMKRI Cabang Makassar Periode 2016/2017)

COMMENTS