Terkait UU MD3, Jokowi Didesak Segera Keluarkan Perppu

Terkait UU MD3, Jokowi Didesak Segera Keluarkan Perppu

Sejumlah pihak terus mendesak agar pengesahan UU MD3 mesti dibatalkan. Jokowi pun didesak segera keluarkan Perppu (Foto: Jokowi - Nusantaranews)

KUPANG, dawainusa.com – Polemik terkait revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masih berlanjut sampai saat ini. Sejumlah pihak terus mendesak agar pengesahan UU tersebut mesti dibatalkan.

Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Nusa Tenggara Timut (NTT) Acry Deodatus, misalnya, mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai langkah alternatif untuk membatalkan pengesahan UU MD3 tersebut.

“Perppu merupakan langkah bijak untuk menghargai suara asli dari rakyat Indonesia yang menolak, dan mendesak pemerintah mengeluarkan perppu untuk merevisi atau membatalkan sejumlah ketentuan dalam UU tersebut,” kata Acry di Kupang, Rabu (21/3).

Desakan tersebut, demikian Acry, merupakan perintah rakyat Indonesia karena mereka menganggap pengesahan UU MD3 itu dapat merusak keberadaan negara ini sebagai sebuah negara yang demokratis.

Baca juga: Terkait Penolakan UU MD3, MK: Itu Hal yang Wajar

“UU No.2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD resmi berlaku Kamis (15/3), namun sejumlah elemen masyarakat terus menggalang dukungan untuk menolaknya setelah Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak menandatangani UU tersebut,” ungkap Acry.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi memang memiliki hak untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) yang dapat membatalkan revisi UU MD3 itu. Akan tetapi, sejauh ini, Jokowi enggan melakukan hal tersebut.

Leadership Jokowi Diragukan

Desakan agar Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan pengesahan revisi UU MD3 ternyata ditanggapi secara lain oleh politisi Demokrat sekaligus Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Atgas. Ia mengatakan, kalau Jokowi berani mengambil langkah dramatis itu, sisi kepemimpinannya akan diragukan.

Supratman menyebut kehadiran menteri saat pembahasan revisi UU MD3 tersebut tak lain adalah representasi kehadiran pemerintah. Karena itu apabila pemerintah akan mengeluarkan Perppu, itu merupakan sebuah tindakan pembangkangan.

Baca juga: Revisi UU MD3 Disahkan, Jokowi Dinilai Plin-Plan

“Sangat dilematis menurut saya perdebatannya. Kalau kemudian Presiden akan mengeluarkan Perppu, kan kehadiran pemerintah, menteri itu mewakili presiden (saat pengesahan di DPR), ya kan? Itu artinya kalau itu yang terjadi, maka Presiden dalam hal ini tentu dari sisi leadership kita ragukan ya, karena ini kan masa ada pembangkangan pada pembantunya (menteri Jokowi)?” tutur Supratman di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/3).

Menurut Supratman, solusi terbaik saat ini bagi UU MD3 adalah mengajukan judicial review (JR). Sebab, menurut politikus Partai Gerindra ini, dorongan untuk mengeluarkan Perppu akan membebani Jokowi.

“Menurut saya, yang paling penting sekarang, paling bagus itu ada saluran konstitusional dalam bentuk JR. Jangan membebani Presiden dengan hal-hal yang menurut saya itu nggak bijak,” kata Supratman.

“Walaupun itu hak konstitusional presiden dalam keadaan yang sangat genting dan memaksa, tapi keadaan memaksanya apa? Alasannya apa? Kan nggak ada yang memaksa,” lanjutnya.

Ia pun kemudian menegaskan, apa pun sikap yang diambil oleh Jokowi terkait UU MD3, itu merupakan hak konstitusional seorang presiden. “Sekali lagi, kita menegaskan bahwa apa pun yang dilakukan presiden, mau ditandatangani atau tidak, atau mau mengeluarkan perppu, itu hak konstitusi ada di tangan presiden. Tentu kita juga hargai,” ujarnya.

Ajukan Judicial Review

Menyikapi pengesahan revisi UU MD3 tersebut, sejauh ini memang sudah ada pihak yang telah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Misalnya, pada pekan lalu, dua orang anak muda, yakni Zico Leonard Djagardo Sumanjuntak (21) dan Josua Satria Collins (20) mengajukan gugatan uji materi terkait UU MD3 tersebut ke MK, Jumat (9/3).

Keduanya merupakan penggugat perseorangan UU MD3. Selain Zico dan Josua dua penggugat lain UU tersebut adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Zico dan Josua boleh dibilang “bocah kemarin sore” yang dibilang cukup berani.

Baca juga: Leadership Jokowi Diragukan Jika Terbitkan Perpu UU MD3

Pasalnya FKHK dikomandani kuasa hukumnya Irman Putra Sidin yang dikenal luas sebagai pakar hukum tata negara. Sementara PSI dikomandani Advokat berpengalaman Kamarudin. Kamarudin juga tercatat sempat mengajukan permohonan uji materi UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Meski belum berpengalaman, Zico dan Josua tetap menunjukkan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. “Ini pengalaman pertama kami (mengajukan gugatan di MK),” ujar Josua saat keluar dari ruang sidang.

Adapun dasar gugatan mereka adalah pasal 122 huruf k UU MD3 yang isinya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Zico dalam dalil-dalil yang disampaikan di depan majelis hakim menilai pasal tersebut memiliki semangat untuk mempidanakan rakyat yang mengkritik DPR atau anggota DPR.

Hakim MK sendiri atas permohonan uji materi UU MD3 yang dilayangkan Tito dan Josua memberikan sejumlah catatan kritis untuk diperbaiki. Namun meski begitu para hakim memuji keberanian dua anak muda tersebut.

“Semangat adik-adik ini luar biasa, anak mudah ini, nanti diperbaiki ya,” ujar Hakim MK Suhartoyo. Dia mengatakan kehadiran Zico dan Josua menunjukkan semangat baru, keberanian anak-anak muda yang merasa hak terancam sehingga melakukan langkah hukumnya ke MK.*

COMMENTS