Terkait Penolakan UU MD3, MK: Itu Hal yang Wajar

Terkait Penolakan UU MD3, MK: Itu Hal yang Wajar

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan penolakan UU MD3 merupakan hal wajar sejauh hal tersebut dilakukan melalui prosedur hukum yang benar. (Demontrasi penolakan UU MD3 - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, tuntutan masyarakat yang menolak Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) merupakan hal wajar sejauh hal tersebut dilakukan melalui prosedur hukum yang benar.

“Desakan menolak itu wajar, sepanjang ditempuh dengan cara dan di jalur konstitusional,” kata Fajar di Jakarta, Jumat (16/3).

Fajar menerangkan, penolakan masyarakat terhadap UU tersebut merupakan bukti bahwa kesadaran mereka akan hidup bernegara sudah mulai meningkat. Baginya, sikap seperti itu mencerminkan, setiap masyarakat sudah mulai sadar akan hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Baca juga: Revisi UU MD3 Disahkan, Jokowi Dinilai Plin-Plan

“Manakala ada hak konstitusional terlanggar karena berlakunya suatu UU, maka sontak mereka tergerak,” ujar Fajar.

Adapun terkait UU MD3 ini telah ditentang oleh berbagai kalangan masyarakat dan aktivis. Beberapa hari lalu Solidaritas Mahasiswa Sidoarjo (Somasi), Presidium Rakyat, dan Koalisi Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menyatakan menolak revisi UU ini karena dinilai dapat mengancam proses pemberantasan korupsi serta berpotensi mencederai demokrasi.

Tidak Ada Kriminalisasi dan Proses Hukum

Meski banyak penolakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menegaskan, UU MD3 tetap berlaku walaupun tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Ia juga menambahkan, setelah UU MD3 berlaku, tidak akan ada kriminalisasi serta proses hukum kepada masyarakat dan pers yang mengritik DPR.

Baca juga: Ini Dua Anak Muda yang Berani Gugat UU MD3 ke MK

“Saya pastikan siapapun yang mengkritik DPR tidak akan ada yang dikriminalisasi atau dibawa ke ranah hukum,” jelas Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (15/3).

Selain itu, Bambang juga meminta agar setelah berlakunya UU MD3 ini, masyarakat tidak boleh takut untuk mengritik DPR.  Kritikan, demikan Bambang, justru sangat diperlukan demi kebaikan dan peningkatan kualitas kinerja DPR. Tetapi, katanya, masyarakat harus mampu membedakan antara kritikan dan ujaran kebencian.

“Kritik justru sangat diharapkan karena itulah vitamin bagi DPR. Yang tidak boleh adalah menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah,” tutur Bambang.

Sejumlah Catatan untuk UU MD3

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun membeberkan sejumlah catatan terhadap UU MD3 yang sudah sah meski tanpa ditandatangani presiden itu. Pertama, pasal terkait penambahan satu kursi pimpinan di DPR dan tiga kursi pimpinan di MPR.

Refly mengatakan, pasal ini bermasalah karena pemberian kursi pimpinan dalam pasal tersebut ingin dikembalikan kepada pemilik kursi terbanyak.

Baca juga: Tidak Ada Jalan Pulang, Tolak UU MD3

Menurut Refly, seharusnya hasil untuk kursi terbanyak diterapkan setelah pemilu legislatif tahun depan, karena apabila diterapkan sekarang, akan ada perlakuan yang berbeda terhadap setiap partai.

“Ada partai yang mendapatkan pimpinan secara pemilihan dan partai mendapatkan pimpinan karena kursi terbanyak. Ini menimbulkan perlakuan yang berbeda,” jelas Refly.

Kedua, pasal-pasal terkait DPR yang dianggap dapat mengkriminalkan masyarakat serta memberikan proteksi berlebihan terhadap anggota DPR oleh polisi.

Hal ini, baginya dapat dilihat dalam pasal 122 yang menyebutkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum terhadap perorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Selain itu, ada juga pasal 73 yang menyebutkan DPR berhak memanggil paksa hingga melakukan penyanderaan melalui kepolisian kepada para pengkritiknya.

DPR juga memasukkan pasal yang memperkuat imunitas anggota dewan terhadap hukum. Pasal 245 menyebutkan pemeriksaan anggota DPR dalam tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.

“Ini merusak paradigma bernegara kita. Kenapa? Mereka wakil rakyat. Seharusnya mereka mewakili kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan hubungannya dengan eksekutif atau agar presiden bekerja baik untuk masyarakat. Tidak muncul sebagai yang otoriter,” tutur Refly.

Dengan menimbang sejumlah catatan tersebut, demikian Refly, pengesahan UU MD3 justru tidak memiliki kontribusi yang efektif bagi peran DPR, justru hal sebaliknya yang akan terjadi. Apalagi, lanjut Refly, UU tersebut berpotensi dijadikan sebagai dalil bagi DPR untuk menyerang masyarakat.

“Apalagi pasal-pasal yang bisa (dianggap) merendahkan (DPR), tidak ada ukurannya,”  ungkapnya.*

COMMENTS