Terkait OTT Kepala Daerah, Setiap Partai Politik Diminta Evaluasi Diri

Terkait OTT Kepala Daerah, Setiap Partai Politik Diminta Evaluasi Diri

Maraknya praktik korupsi sebagaimana dilakukan oleh para kepala daerah yang sudah terjaring OTT disebabkan oleh biaya kampanye politik yang terlalu mahal. (Foto: Ilustrasi - ist)

JAKARTA, dawainusa.com – Banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT Kepala Daerah) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini mesti menjadi bahan evaluasi sejumlah pihak secara khusus bagi setiap partai politik di Indonesia.

Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesis (Alpha) Azmi Syahputra mengatakan, fakta buruk ini mesti menjadi sebuah catatan kritis bagi setiap partai politik secara khusus dalam hal proses rekruitmen anggota dan pendidikan politik di internal masing-masing partai.

“Tidak ada cara lain untuk memperbaiki ini. Partai harus evaluasi sistem rekrutmen dan harus tegas menerapkan komitmen dan sanksi kepada kadernya yang menjadi bagian penyelenggara negara,” kata Syahputra di Jakarta, Minggu (10/6).

Baca juga: Antisipasi Korupsi Kepala Daerah, KPK Adakan Pembekalan Antikorupsi

Syaputra mengungkapkan bahwa maraknya praktik korupsi sebagaimana dilakukan oleh para kepala daerah yang sudah terjaring OTT disebabkan oleh biaya kampanye politik yang terlalu mahal.

Hal lain juga, kata dia, ialah akibat dari kebutuhan untuk merebut suara pemilih sebagai dampak dari Pilkada Langsung. Karena itu, selain partai politik, dalam hal ini pemerintah juga mesti mengevaluasi kembali hal ini.

“Tidak ada cara lain untuk memperbaiki ini. Partai harus evaluasi sistem rekrutmen dan harus tegas menerapkan komitmen dan sanksi kepada kadernya yang menjadi bagian penyelenggara negara,” ujar dia.

OTT Kepala Daerah Sangat Politis

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Operasi Tangkap Tangan terhadap sejumlah kepala daerah (OTT Kepala Daerah) yang dilakukan oleh KPK selama ini sangat politis.

Hal itu, kata dia, terbukti bahwa banyak calon kepala daerah yang terjaring OTT itu ialah mereka yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi.

“Kesan adanya kepentingan politik ini dapat dicermati pada kasus OTT terhadap Samanhudi Walikota Blitar dan Syahri Mulyo calon bupati terkuat di Tulungagung,” ujar Hasto di Jakarta, Minggu (10/6).

Menurut Hasto, hal ini dapat dilihat dari penangkapan kader PDIP oleh KPK, yakni  Wali Kota Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Samanhudi. Penangkapan kedua orang ini, kata dia, seolah sudah menjadi target.

Baca juga: Soal Penetapan Tersangka Cakeda, Ini Alasan KPK Tolak Permintaan Wiranto

“Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?” kata dia.

Sebagaimana diketahui, dua kepala daerah yang merupakan kader PDIP tersebut ditangkap KPK karena diduga terlibat dalam kasus suap proyek infrastruktur. Jauh sebelumnya, beberapa calon kepala daerah juga telah ditangkap oleh KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Mereka ialah Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae yang maju sebagai calon Gubernur NTT.

Selain itu, juga ada Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai petahana dan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang hendak maju dalam Pilgub Lampung. KPK sendiri juga telah mensinyalir bahwa masih ada banyak kepala daerah dan calon kepala daerah yang juga akan segera ditersangkakan.

Bukan Kegagalan KPK

Terkait dengan maraknya OTT terhadap kepala daerah ini, pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) juga angkat bicara. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, penangkapan terhadap sejumlah calon kepala daerah tersebut sebenarnya bukan merupakan bentuk kegagalan KPK dalam mencegah praktik korupsi di negeri ini.

Menurut Husodo, hal itu sesungguhnya terjadi karena kegagalan partai politik dalam merekrut dan mendidik setiap kader partainya.

“KPK satu institusi saja, pegawainya belum sampai 2 ribu, terus disuruh menyelesaikan masalah korupsi yang diciptakan oleh partai politik? Tanggungjawabnya ada di partai politik,” ujar Husodo di Jakarta, Sabtu (17/2).

Baca juga: Cakeda Tersangka Korupsi Bisa Digugurkan, Begini Caranya

Berbeda dengan pihak KPK, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda justru menyalahkan KPK terkait banyaknya OTT tersebut. Ia mengatakan, hal ini sebenarnya merupakan bukti bahwa KPK belum bekerja secara maksimal dalam memberantas korupsi di negeri ini.

“OTT menunjukkan kegagalan pencegahan korupsi. Kalau bicara soal pemberantasan korupsi, itu kan baik penindakan maupun pencegahan (seimbang),” tutur Huda.

“Padahal pekerjaan KPK tidak ditentukan oleh OTT, tapi bagaimana bisa dicegah, pelayanan publik menjadi lebih baik tanpa korupsi,” lanjut dia.*

COMMENTS