Terkait Masalah PSI, Bawaslu Tidak Akan Cabut Laporan di Bareskrim

Terkait Masalah PSI, Bawaslu Tidak Akan Cabut Laporan di Bareskrim

Laporan itu dilakukan atas kajian dan kesepakatan bersama antara sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Agung (Foto: Gedung Bawaslu - ist)

JAKARTA, dawainusa.com – Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan bahwa mereka tidak akan mencabut laporan terhadap dua orang pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bareskrim Polri.

“Tidak akan ada pencabutan laporan,” kata anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di Jakarta, Jumat (25/5) menanggapi laporan PSI atas Ketua Bawaslu Abhan bersama anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin ke Ombudsman pada Kamis (24/5).

Baca juga: Diduga Tidak Profesional, PSI Laporkan Bawaslu ke Ombudsman

Dewi menerangkan, Bawaslu tidak akan mencabut laporan tersebut karena hal itu dilakukan atas kajian dan kesepakatan bersama antara sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Agung.

“Karena Bawaslu melaksanakan kewenangan meneruskan laporan dan kajian pelanggaran pidana pemilu yang sudah disepakati bersama 3 unsur di gakkumdu,” ungkap Dewi.

Pihak Bawaslu sendiri, demikian Dewi, juga akan terus mengawal proses penyidikan hal tersebut di kepolisian. “Itu tugas kami selanjutnya,” tutur Dewi.

Bawaslu Lapor PSI ke Bareskrim

Seperti diketahui, pada Kamis (17/5) lalu, Ketua Bawaslu Abhan melaporkan dua orang pengurus PSI ke Bareskrim Polri. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan Bawaslu dan pembahasan di sentra gakkumdu terkait munculnya iklan PSI di beberapa media nasional sebelum massa kampanye dimulai.

“Dari temuan ini, kami sebutkan ada 2 terlapor yang diduga, yakni Sekjen Raja Juli Antoni dan Chandra Wiguna selaku wakil sekjen,” ujar Abhan dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Abhan menjelaskan, dari temuan itu, PSI diduga melanggar Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, PSI juga diduga telah melanggar ketentuan waktu kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Soal Iklan Kampanye, Bawaslu Lapor Sekjen PSI Ke Bareskrim

Karena itu, apa yang dilakukan oleh PSI ini masuk dalam ranah hukum pidana Pemilu. “Kemarin, tanggal 16 sudah final. Kesimpulan atas tindakan PSI diduga ada dugaan pelanggaran pidana pemilu, khususnya kualifikasi kampanye di luar jadwal 492 UU pemilu. Ini sudah memenuhi ayat 35,” kata Abhan.

Adapun iklan partai yang dipimpin Grace Natalie itu muncul di beberapa media cetak nasional dan daerah pada 23 April 2018. Iklan tersebut menampilkan identitas partai seperti lambang partai dan nomor urut peserta pemilu.

Selain itu, dalam iklan tersebut juga ditampilkan foto Presiden Jokowi serta hasil survei partai dengan judul ‘Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo’ yang berisi nama dan foto calon cawapres juga calon menteri periode 2019-2024.

PSI Minta Laporan Dicabut

Tidak menerima laporan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kemudian melaporkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddi kepada Ombudsman RI.

Laporan itu dilakukan karena mereka meliha apa yang dilakukan Bawaslu atas PSI tersebut merupakan sebuah tindakan yang sewenang-wenang dan tidak menunjukan profesionalitas mereka.

“Kami terpaksa melakukan ini karena keputusan Bawaslu sudah tidak adil dan jujur,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal PSI Satia Chandra Wiguna di kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (24/5).

Baca juga: PSI Akan Laporkan Dugaan Intimidasi Massa #2019GantiPresiden

Satia mengatakan, PSI juga melaporkan Bawaslu karena meminta kepolisian untuk segera menetapkan sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal PSI sebagai tersangka atas kasus pembuatan iklan di koran Jawa Pos pada 23 April 2018. Padahal menurut Satia, hal itu sebenarnya bukan merupakan kewenangan Bawaslu.

Sementara itu ketua tim kampanye PSI Adi Budiman mengatakan, melalui laporan tersebut, mereka meminta rekomendasi Ombudsman untuk memberikan peringatan kepada Bawaslu agar bisa bekerja secara profesional dan adil. Apabila mereka mengabaikan rekomendasi tersebut, Ombudsman perlu memberikan sanksi kepada Bawaslu.

Adi juga meminta rekomendasi dari Ombudsman untuk dapat memerintah Bawaslu agar mencabut kembali laporan mereka atas PSI di Bareskrim. “Meminta Bawaslu cabut laporannya di Bareskrim,” kata Adi.

Langkah PSI ini, demikian Adi, merupakan cara PSI untuk tetap menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia. Sebab jika Bawaslu dibiarkan bertindak seperti ini, kualitas pemilu akan sangat diragukan.*

COMMENTS