Tawaran Pakar Soal PKPU tentang Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg

Tawaran Pakar Soal PKPU tentang Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg

Kebijakan KPU tersebut masih tetap akan sulit diterapkan dan dipertahankan karena hal ini tidak mendapat dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). (Foto: Ilustrasi - ist)

JAKARTA, dawainusa.com – PKPU tentang larangan mantan koruptor untuk mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif mendapat dukungan dari pakar hukum tata negara dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Khairul Fahmi.

Ia mengaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut merupakan bagian dari kesadaran KPU bahwa selain Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka juga memiliki pengaruh untuk membangun kehidupan bangsa dan negara yang bebas dari praktik korupsi.

Meski demikian, kebijakan KPU tersebut masih tetap akan sulit diterapkan dan dipertahankan. Apalagi, hal ini tidak mendapat dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Baca juga: Soal PKPU, Jusuf Kalla Beda Pendapat dengan Presiden Jokowi

Kemenkumham sendiri telah mengembalikan PKPU tersebut ke KPU karena mereka menilai bahwa kebijakan itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena itu, Khairul mengatakan bahwa sebaiknya KPU mesti mengajukan larangan ini kepada setiap Partai Politik. Larangan ini mesti dijadikan seabgai aturan di internal masing-masing partai.

“Kalau menurut saya, salah satu solusinya ini didorong sebagai kesepahaman partai saja untuk tidak mengajukan calon untuk menegaskan catatan itu. Kalau mau diformalkan di PKPU akan sulit, karena undang-undang kita tidak mengatur demikian,” kata Khairul di Jakarta, Rabu (13/6).

Larangan ini, demikian Khairul, memiliki kelemahan di PKPU itu sendiri. Padahal aturan tersebut mesti menjadi materi muatan Undang-undang. Situasi ini, jelas dia, membuat KPU semakin tidak dapat memaksakan aturan itu.

“Sulit dipaksakan menjadi aturan formal di PKPU, baik itu tidak sesuai dengan undang-undang dan itu bukan materi yang semestinya dimuat di PKPU tapi dalam undang-undang,” ujar Khairul.

PKPU tentang Larangan Mantan Koruptor  Harus Dikomunikasikan ke Partai Politik

Selain itu, Khairul juga menyarankan pihak KPU agar melakukan komunikasi soal PKPU tentang Larangan Mantan Koruptor ini ke Partai Politik. KPU mesti secara insentif menyosialisasikan larangan tersebut kepada setiap partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019.

Partai Politik juga, kata dia, mesti mendukung langkah KPU tersebut. Dengan demikian, mereka secara bersama-sama tidak membiarkan mantan narapidana korupsi maju dalam Pemilu tersebut.

“Ide ini harus ditransfer ke partai supaya menerapkan itu dalam proses seleksi calegnya. Kalau partai menerapkan itu kan tidak perlu susun PKPU-nya atau memuatnya di undang-undang. Kalau itu jadi kebijakan partai, itu persoalan (tarik-menarik KPU dan Kemenkumham) sudah selesai,” ujar dia.

Baca juga: Soal Larangan Koruptor Jadi Caleg, Antara UU Pemilu dan Moralitas?

Sebagaimana diketahui, PKPU ini sendiri mendapat penolakan dari DPR RI. Mereka mengatakan bahwa larangan ini bertentangan dengan UU Pemilu.

Selain DPR, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa PKPU ini juga tidak perlu diterbitkan. Ia menilai bahwa larangan KPU melalui PKPU tersebut seharusnya tetap memerhatikan hak untuk berpolitik setiap orang. Sebagai warga negara, jelas dia, semua orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Karena itu, untuk mantan narapidana korupsi, mereka bisa saja ikut dalam kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) tersebut. KPU sendiri, kata dia, juga memiliki hak untuk membuat aturan seperti memberikan tanda bahwa caleg tersebut merupakan mantan narapidana korupsi tanpa harus melarang mereka untuk menjadi caleg.

“Kalau saya, itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik. Tapi KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” ungkap Jokowi di Universitas Uhamka, Jakarta timur, Selasa (29/5).

Sangat Disayangkan

Sikap Presiden Jokowi ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat secara khusus dari para pegiat pemilu dan aktivis pemberantasan korupsi. Salah satu pihak yang menanggapi hal itu ialah Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem).

Mereka menilai, sikap Jokowi tersebut patut disayangkan. Jokowi seharusnya mendukung aturan KPU tersebut, karena hal itu merupakan salah satu komitmen mereka untuk mewujudkan Pileg yang berkualitas, yakni bebas dari hal-hal koruptif.

Baca juga: Hanafi dan Goenawan Mohamad dalam Kolaborasi 57×76

“Tentu kami menyayangkan pandangan Presiden yang seperti itu. Mestinya Presiden membiarkan saja KPU melaksanakan kewenangannya dengan mandiri. Meski para pihak punya pandangan berbeda,” tutur Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Selasa (29/5).

“Namun KPU secara kelembagaan harus tetap menjaga dan mempertahankan kemandirian institusi KPU agar untuk memperkuat kepercayaan publik atas proses pemilu yang berjalan,” lanjut dia.*

COMMENTS