Tausiah Politik Amien Rais, Wajah Destruktif Politik Indonesia

Tausiah Politik Amien Rais, Wajah Destruktif Politik Indonesia

JAKARTA, dawainusa.com – Baru-baru ini, Amien Rais dalam tausiah politiknya, mendikotomikan partai-partai yang ada di Indonesia ke dalam dua kelompok besar yakni, kelompok partai setan dan kelompok partai Allah.

Ketua Dewan Pembina partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan hal itu pada Jumat pekan lalu di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

“Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dan kekuatan dengan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra dan kelompok yang membela agama Allah yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? Untuk melawan hizbusy syaithan,” ujar Amien.

“Orang-orang yang anti Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, itu partai setan. Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya…Tapi di tempat lain, orang yang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya hizbullah, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan,” imbuh Dia.

Baca juga: Klaim Amien Rais soal Dukungan Para Ulama kepada Prabowo

Pernyataan Amien Rais tersebut di atas, tampaknya sedang menunjukkan kecenderungan wajah politik Indonesia yang destruktif. Dalam situasi seperti ini, pernyataan kontraversial dari elite politik, jika tidak dikelola secara bijak, bukan hanya berpotensi menimbulkan kegaduhan di level elite, melainkan juga di akar rumput yang risiko terburuknya bisa memicu konflik sosial.

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ubed menyebut sejumlah hal yang membuat politik Indonesia mengarah pada bentuk yang destruktif. Menurutnya hal itu salah satunya disebabkan oleh tidak adanya kedalaman wacana dari pernyataan-pernyataan para elit.

“Tidak ada kedalaman ontologis dalam bahasa saya. Elite hanya menyampaikan sesuatu secara parsial. Tidak menyeluruh. Terkadang dengan logika melompat,” kata Ubed di Jakarta, Senin (16/4) pagi.

Adapun sebelumnya Partai PAN sendiri telah menyampaikan klarifikasi perihal pernyataan mantan Ketua MPR itu. Dalam klarifikasi itu PAN menyatakan dikotomi yang disampaikan Amien tak merujuk langsung pada partai-partai yang ada di Indonesia. Selain itu PAN menyebut pernyataan Amien Rais merujuk pada kitab Suci Alquran.

Terkait hal itu, Ubed mengatakan sama sekali tidak menafikan klarifikasi dari Partai Amanat Nasional. Namun meski begitu ia mengatakan, klarifikasi itu sendiri tak cukup meredam kegaduhan politik karena publik dan elite lebih dulu merespons pernyataan Amien Rais seturut tafsiran mereka masing-masing.

Pernyataan Elite Harus Disertai Penjelasan yang Utuh

Ubed sendiri lebih longgar menyikapi pernyataan politik dalam bahasa keagamaan. Ia tak keberatan dengan hal itu selama dibarengi dengan penjelasan yang utuh kepada publik.

Penjelasan utuh ini untuk mencegah liarnya penafsiran atas pernyataan-pernyataan kontroversial. Dalam kasus Amien, kata Ubed, kegaduhan tetap terjadi karena cepatnya respons publik dan elite.

Baca juga: Kritik Pedas Amien Rais Kepada 5 Presiden, Kepada Siapa Paling Menohok?

Respons yang cepat ini difasilitasi oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi dan informasi itu tak dibarengi dengan tingkat literasi yang memadai, khususnya dari kalangan masyarakat.

Ubed menuturkan rendahnya tingkat literasi di tengah kemajuan pesat teknologi informasi, menjadi faktor lain yang mempengaruhi politik Indonesia berjalan ke arah yang destruktif.

“Padahal dalam Alquran itu penjelasan soal Partai Allah dan Partai Setan ini panjang. Ini yang tidak disampaikan secara utuh kepada publik yang tingkat literasinya rendah. Karena tidak disampaikan utuh dan direspons cepat, yang muncul hanya kegaduhan,” tuturnya.

Hal serupa, menurut Ubed, juga terjadi pada kasus pernyataan Prabowo Subianto soal Indonesia 2030.
Prabowo, kata dia, seharusnya memberi penjelasan yang utuh pernyataannya tentang Indonesia 2030. Ketua Umum Gerindra itu juga harus memberi tahu konteks dan literatur yang menjadi rujukannya agar publik mendapat pemahaman yang memadai.

Ubed meyakini pernyataan-pernyataan kontroversial seperti terlontar dari Amien Rais dan Prabowo akan terus muncul hingga pemilihan presiden 2019 mendatang. Ia menyarankan para elite untuk duduk bersama berbicara soal upaya mencegah ketegangan di akar rumput menjelang dan selama tahun politik. Perlu ada kematangan politik dari para elite.

Upaya Menjelaskan Perbedaan Kelompok Pemerintah dan Oposisi

Sementara itu, Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai pernyataan Amien tentang partai setan dan partai Allah sebagai upaya menjelaskan perbedaan antara kelompok Pemerintah dan Oposisi.

Dalam sistem demokrasi lanjut Siti, pembedaan oposisi dan pemerintah adalah wajar. Namun Sity tak setuju jika pembedaan itu diungkapkan lewat bahasa keagamaan seperti yang diungkapkan Amien Rais.

Baca juga: Jusuf Kalla: Amien Rais Sudah Biasa Kritik Pemerintah

“(Pernyataan Amien) ini menggelikan. Enggak perlulah nama-nama yang kita agungkan dimainkan. Tuhan menciptakan Manusia, Setan, Iblis dan Makhluk lain. Tapi Tuhan tak pernah membuat partai,” tutur Siti.

Alih-alih memperkuat sistem Demokrasi Siti menyebut pernyataan Amien Rais justru menghambat demokratisasi. Siti pun meminta para elite politik menahan diri menimpali pernyataan Amien agar tidak memperkeruh suasana.

Karena itu, Siti pun menyarankan para elite berusaha membangun demokrasi yang bermanfaat. Saran ini berlaku tak hanya untuk kelompok oposisi. Sebab, menurut Siti, manuver politik Amien pekan lalu juga tak lepas dari apa yang sedang diperlihatkan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Siti menyebut kubu Jokowi selaku petahana, dalam beberapa kesempatan telah aktif melakukan kampanye politik jelang Pilpres 2019. Itu dilakukan baik oleh elite partai pendukung Jokowi hingga barisan relawan.

“Misalnya Projo yang mulai gencar bergerak sosialisasi. Dalam situasi yang seperti itu, oposisi juga enggak akan mau kalah. Mereka akan merespons sedemikian rupa karena mereka ingin menciptakan keseimbangan sehingga tak ada dominasi,” imbuh Siti.

Atas dasar itu, Siti menyebut upaya membangun demokrasi yang bermanfaat menjelang dan selama tahun politik juga menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini semua elemen pendukung Jokowi.

Selama belum memasuki masa kampanye Pilpres, kata Siti, kelompok pendukung Jokowi harus sadar diri dan memiliki komitmen atau protap perihal kapan memulai kampanye dan kapan mengakhiri kampanye.*

COMMENTS