Tanggapan Mendagri Soal PKPU Pembatalan Cakeda Tersangka Korupsi

Tanggapan Mendagri Soal PKPU Pembatalan Cakeda Tersangka Korupsi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) terkait pembatalan calon kepala daerah (Cakeda) yang terlibat dalam skandal korupsi. (Foto: Mendagri Tjahjo Kumolo - Tirto.id).

JAKARTA, dawainusa.com Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan setuju apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) terkait pembatalan calon kepala daerah (Cakeda) yang terlibat dalam skandal korupsi.

Menurut Tjahjo, langkah itu dilakukan karena saat ini pemerintah tidak bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggantikan Cakeda yang  berstatus tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kemendagri prinsipnya mendukung langkah KPU untuk mengeluarkan PKPU,” tutur Tjahjo di Jakarta, Senin (26/3), seperti diberitakan CNN, Selasa (27/3).

Baca juga: KPK Sebut Cakeda yang Terima Suap untuk Modali Kampanye

Ia menjelaskan, di tengah banyaknya Cakeda yang diduga melakukan praktik korupsi saat ini, langkah untuk menerbitkan PKPU sangatlah rasional ketimbang menerbitkan Perppu.

Adapun sebelumnya, Mendagri memutuskan untuk tidak menerbitkan Perppu. Hal itu dilakukan dengan merujuk pada parameter objektif sebagaimana dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138 tahun 2009.

Menurut Tjahjo, dalam putusan MK tersebut tercatat tiga penerbitan Perppu. Pertama, ada keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum.

Kedua, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga ada kekosongan hukum. Ketiga, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan pembuatan Undang-Undang (UU) karena membutuhkan waktu yang lama, sementara keadaan sudah sangat mendesak untuk diberikan solusi.

Penerbitan PKPU Ada Dasar Hukumnya

Adapun, menurut Tjahjo, penerbitan PKPU ada landasan hukumnya. Pihak KPU, kata dia, dapat memakai UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Ia menjelaskan, dua UU tersebut dapat dijadikan dasar legitimasi dari KPU untuk menerbitkan PKPU dalam rangka membatalkan Cakeda tersangka korupsi. “Untuk itu solusinya lebih tepat diberikan oleh KPU melalui peraturan KPU,” kata Tjahjo.

Baca juga: Cakeda Tersangka Korupsi Bisa Digugurkan, Begini Caranya

Adapun sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta pemerintah untuk menerbitkan Perppu. Ia mengatakan, langkah itu jauh lebih baik ketimbang pemerintah meminta KPK untuk membatalkan penegakan hukum bagi Cakeda tersangka korupsi.

“Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat Perppu pergantian calon terdaftar bila calon tersebut tersangkut pidana,” tutur Situmorang di Jakarta, Selasa (13/3).

Tiga Usulan Untuk KPU

Sementara itu, terkait masalah status Cakeda tersangka korupsi, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memberikan tiga usulan kepada KPU.

Pertama, mengubah PKPU terkait mekanisme pergantian Cakeda yang terjerat kasus hukum. Kedua, penerbitan Perppu. Ketiga, revisi terbatas terhadap UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Namun demikian, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya belum ingin menjalankan berbagai usulan tersebut. Ia menerangkan, KPU masih perlu melakukan kajian akan hal itu dengan merujuk pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Hal itu dilakukan, demikian Arief, agar PKPU tidak berpotensi untuk digugat ke MK. “Ketika PKPU di-judicial review bisa kalah kalau kita enggak punya argumentasi yang kuat, jadi KPU belum ambil sikap soal itu,” kata Arief.

Baca juga: Terkait Korupsi Cakeda, Perludem Minta KPK Segera Lakukan Proses Hukum

Sejauh ini KPK telah menetapkan banyak Cakeda yang akan bertarung pada Pilkada Serentak 2018 sebagai tersangka korupsi. Mereka ialah Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae yang maju sebagai calon Gubernur NTT.

Selain itu, juga ada Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai petahana dan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang hendak maju dalam Pilgub Lampung.

Pihak KPK juga menyebutkan masih ada banyak kepala daerah dan Cakeda yang juga terindikasi melakukan tindak pidana korupsi ini. KPK telah berjanji akan segera mengumumkan status tersangka kepada Cakeda yang terjaring korupsi tersebut.*

COMMENTS