Survei Wahid Intitute Sebut 58 Persen Anggota Rohis Ingin Berjihad

Survei Wahid Intitute Sebut 58 Persen Anggota Rohis Ingin Berjihad

Mereka yang dipilih dalam survei tersebut, ialah anak-anak yang tergolong pintar di sekolahnya (Foto: Yenny Wahid - ist).

JAKARTA, dawainusa.com – Direktur Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid merilis hasil survei pihaknya terkait potensi jihad yang dimiliki oleh para pelajar di beberapa sekolah di Indonesia. Ia mengatakan, dari hasil survei tersebut, ada sekitar 58 persen anggota Rohani Islam (Rohis) di berbagai sekolah berkeinginan untuk berjihad di Suriah.

Anak-anak tersebut, demikian Yenny, bukan merupakan anak-anak sembarang. Mereka yang dipilih dalam survei tersebut, kata Yenny, ialah anak-anak yang tergolong pintar di sekolahnya.

Baca juga: Sila Kelima, Resep Kunci Tangkal Radikalisme

“Ini alarm tanda bahaya betul bagi kita dan kita sikapi dengan segera lakukan pencegahan agar mereka tidak makin tergerus,” ungkap Yenny dalam diskusi publik di kantor The Wahid Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5) kemarin.

Survei ini, jelas Yenny, memang dilakukan dua tahun silam. “Ini kerja sama dengan Departemen (Kementerian) Agama dan kami membagikan kuesioner yang diisi anak-anak dari seluruh Indonesia ini,” jelas Yenny.

Meski begitu, ia tetap meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak menyalahkan apalagi mencap semua anak Rohis seperti itu. Banyaknya pelajar di Rohis yang seperti ini, kata Yenny, menandakan bahwa ada suatu masalah di dalam sistem pendidikan di tempat tersebut.

Potensi Jihad Tinggi, Butuh Perhatian Pemerintah

Selain itu, dengan tingginya potensi jihad seperti ini, Yenny menekankan kembali tentang pentingnya peran dan perhatian pemerintah. Pemerintah, kata dia, mesti berani membuat suatu kebijakan agar hal-hal terkait radikalisme tidak menyasar dan bertumbuh subur di sekolah-sekolah.

“Sekolah harus mawas diri untuk mewaspadai agar kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tak dijadikan ajang perekrutan radikalisme,” tutur Yenny.

Baca juga: Tangkal Radikalisme, Sejumlah Organisasi di Palembang Gelar Dialog Publik

Apabila ada sekolah yang memberikan ruang dan membiarkan radikalisme berkembang, demikian Yenny, pemerintah harus bertindak tegas. Pemerintah harus segera masuk dan menangkalnya, yakni seperti dengan pendekatan persuasif dan dialog dengan pihak pengurus sekolah.

“Kalau ternyata tidak sadar baru membuat rencana aksi untuk membangun kesadaran baru tentang NKRI. Kalau sekolah-sekolah itu secara sadar melakukan pelanggaran hukum, harus ditindak,” kata Yenny.

Perhatikan Kurikulum di Sekolah

Selain mengatakan demikian, Yenny juga menekankan kembali tentang pentingnya untuk melakukan evaluasi terhadap kurikulum di sekolah. Selama ini, jelas Yenny, kurikulum di sekolah cenderung membuka kemungkinan bahwa ajaran radikal itu masuk dalam sistem pendidikan.

Persoalan ini, demikian Yenny, mesti segera diperhatikan oleh pemerintah. Setiap kurikulum di sekolah, tegas Yenny, mesti mampu menanamkan sikap kewarganegaraan bagi setiap peserta didik. Kurikulum tersebut, kata dia, harus mengajarkan kepada setiap pelajar tentang nilai-nilai Pancasila, yakni nilai tentang pentingnya merawat keberagaman, menghargai setiap orang yang berbeda, menjungjung tinggi solidaritas dan toleransi antarsesama dan lain sebagainya.

“Mereka bukan hanya belajar ilmu di sekolah tapi juga belajar nilai. Nilai-nilai itu yang secara aktif harus ditanamkan. Proses pembentukan nilai itu harus ada. Nilai kecintaan terhadap tanah air dan penghargaan terhadap kebhinekaan kita,” tegas Yenny.

Selain soal perhatian pada kurikulum, Yenny juga mengatakan, perhatian pada kualitas dan integritas guru atau pendidik juga sangat penting. Peran pendidik sangat menentukan ilmu atau pemikiran yang akan diperoleh oleh para peserta didik.

Baca juga: Radikalisme Islam Transnasional dan Ancaman Terhadap Ketahanan Nasional

Apabila gurunya memiliki pola pikir sempit dan tidak paham tentang nilai bangsa, potensi penyebaran radikalisme oleh guru tersebut juga pasti akan besar. “Kualitatif dan kuantitatif itu harus diperhatikan. Harus ada peningkatan kualitas guru itu jelas,” ucap Yenny.

Untuk diketahui, belakangan ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan maraknya peristiwa terorisme yang diindikasikan oleh menguatnya cara berpikir radikal dan intoleran di tengah masyarakat. Misalnya serangan bom bunuh diri seperti yang terjadi di Jawa Timur, yakni di Surabaya dan Sidoarjo, Minggu (13/5) lalu.

Saat itu, satu anggota keluarga nekat melakukan aksi teror dengan meledakan bom. Pertama terjadi pukul 07.13 WIB di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Jalan Ngagel Madya, Minggu (13/5) lalu. Setelah itu disusul ledakan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan di Jalan Arjuno. Terakhir di Gereja Kristen Indonesia Diponegoro 146 di Jalan Raya Diponegoro.

Tidak berhenti di situ, pada malam hari, yakni sekitar pukul 21.20 WIB, ledakan bom kembali terjadi di area rusunawa kawasan Wonocolo, Sidoarjo. Dalam ledakan bom tersebut ada tiga orang terduga pelaku yang tewas, yakni Anton (47) beserta istrinya, Puspita Sari (47), dan anak pertamanya, LAR (17).

Sementara pada Senin (14/5) pagi sekitar pukul 08.50 WIB, ledakan bom kembali terjadi di depan Polrestabes Surabaya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, aksi pengeboman ini dilakukan oleh empat pelaku dengan memakai dua buah sepeda motor. Semua pelaku itu meninggal dunia.*

COMMENTS