Solusi Paslon Harmoni Soal Korupsi di Birokrasi NTT

Solusi Paslon Harmoni Soal Korupsi di Birokrasi NTT

Berbagai persoalan korupsi yang terjadi dalam ruang birokrasi pemerintah NTT ada karena kurangnya transparansi dari pemerintah itu sendiri dalam mengelolah dan mengatur anggaran untuk kehidupan daerahnya. (Foto: Benny Kabur Harman - ist)

JAKARTA, dawainusa.com – Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan nomor urut tiga Benny K Harman-Benny A Litelnoni (Harmoni) menegaskan, apabila dipilih sebagai pemimpin di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mereka akan menciptakan sistem birokrasi pemerintahan berbasis online. Hal itu dijelaskan oleh Juru Bicara Harmoni Benny K Harman (BKH) dalam debat kedua Pilgub NTT di Jakarta, Selasa (8/5) malam.

Selama ini, menurut BKH, berbagai persoalan korupsi yang terjadi dalam ruang birokrasi pemerintah NTT ada karena kurangnya transparansi dari pemerintah itu sendiri dalam mengelolah dan mengatur anggaran untuk kehidupan daerahnya.

Baca juga: Debat Kedua: Solusi Paslon Soal Penataan Birokrasi di NTT

Karena itu, demikian BKH, untuk mengatasi persoalan ini, mereka berkomitmen untuk menciptakan suatu birokrasi yang kinerjanya dapat dipantau oleh publik, yakni dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital yang ada. Birokrasi di NTT, jelas BKH, akan terhubung secara online sehingga segala aktivitas pemerintahan dapat diketahui dan dipantau oleh publik.

“Untuk mencegah masalah ini, paslon nomor urut 3 akan menerapkan sistem informasi dan komunikasi online untuk semua urusan pemerintahan, termasuk nanti e-planning, e-document, e-bugetting, untuk membangun zona bebas korupsi. Ini yang akan kami lakukan nanti,” jelas BKH.

Harmoni akan Melakukan Pengawasan yang Ketat

Selain itu, lanjut BKH, untuk persoalan di internal birokrasi itu sendiri, pasangan Harmoni juga berkomitmen untuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap kerja aparat birokrat. Pemimpin birokrasi, jelas BKH, harus selalu memberikan pengawasan yang ketat kepada bawahannya sehingga mereka dapat bekerja secara optimal untuk melayani segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat NTT.

“Kita akan membangun sistem administrasi pemerintahan yang betul-betul tranparan dan akuntabel, dalam artian bahwa perlu ada pengawasan yang ketat dari pimpinan kepada bawahan. Selain itu ada pengawasan-pengawasan internal maupun pengawasan fungsional,” tutur BKH.

Baca juga: Komentar Pengamat Politik untuk Debat Kedua Pilgub NTT

Pengawasan ini menjadi hal yang penting, demikian BKH, karena segala bentuk kebocoran anggaran di dalam birokrasi itu selalu terjadi karena lemahnya pengawasan pemimpin di dalamnya. Akibatnya, ruang birokrasi itu sendiri menjadi sebuah panggung transaksional untuk kepentingan pribadi di antara para pejabatnya.

“Biasanya terjadi kebocoran-kebocoran atau ada permainan-permainan yang kurang begitu sehat dalam proses pelelangan barang itu sering terjadi karena masih lemahnya pengawasan melekat. Oleh karena itu, dalam bidang-bidang yang sangat vital kami akan konsekuen untuk menangani masalah tersebut,” lanjut BKH.

Transparansi Sangat Penting

Senada dengan BKH, Ketua Tim Pemenangan Harmoni Pius Rengka juga menegaskan, penyebab utama maraknya praktik korupsi di NTT selama ini ialah karena kurangnya transparansi kinerja birokrasi itu sendiri dalam mengelolah anggaran atau keuangan daerah kepada masyarakat.

Ia mengatakan segala bentuk kebocoran anggaran daerah selama ini terjadi karena sulitnya akses masyarakat terhadap aktivitas di dalam birokrasi. Kondisi ini, jelas Rengka, memungkinkan aparat birokrasi itu cenderung menyalahgunakan wewenangnya, yakni memakai anggaran daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

“Transparansi itu diperlukan supaya tidak terjadi kebocoran. Intinya di situ karena kalau tidak ada transparansi, kemungkinan bocor (anggaran) itu akan sangat banyak. Jadi kalau pemerintah semakin transparan, maka pemerintahan itu akan menjamin tiadanya kebocoran. Tiadanya kebocoran itu juga akan menjamin juga ketiadaan atau menipisnya korupsi,” kata Pius Rengka kepada Dawai Nusa usai debat kedua Pilgub NTT di Studio iNews, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (8/5).

Baca juga: KPU Soal Tempat Pelaksanaan Debat Kedua Pilgub NTT

Menurut Rengka, reformasi birokrasi seperti dengan mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan merupakan hal penting untuk segera ditegakkan di NTT. Sebab, berdasarkan data ICW, daerah berbasis kepulauan ini merupakan provinsi terkorup ketiga di Indonesia.

“Ini sangat berat dan yang melakukan korupsi itu sebenarnya ialah birokrasi. Orang yang masuk dalam birokrasi cenderung membangun sebuah sistem yang memungkinkan mereka untuk melakukan korupsi. Kalau dengan sistem yang dibangun oleh BKH ini adalah sistem yang dibangun untuk tidak memungkinkan terjadinya kebocoran anggaran (korupsi),” jelas Rengka.

Selain menjelaskan demikian, Rengka juga menerangkan terkait program BKH tentang birokrasi berbasis online tersebut. Ia mengatakan, program ini nanti akan didukung dengan salah satu program utama BKH, yakni soal desa menyala. Dengan program ini, jelas Rengka, masyarakat akan dimudahkan untuk mengakses internet sehingga mereka dapat memantau dan mengontrol jalannya roda pemerintahan.*

COMMENTS