Soal Puan dan Pramono di Skandal E-KTP, Jokowi: Diproses Saja!

Soal Puan dan Pramono di Skandal E-KTP, Jokowi: Diproses Saja!

Soal Puan dan Pramono di Skandal E-KTP Jokowi menuturkan dirinya mempersilahkan pihak penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memproses secara hukum dua politis PDI Perjuangan itu. (Foto: Jokowi - ist)

JAKARTA, dawainusa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal dua pembantunya, yakni Puan Maharani (Menteri Koodinator  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dan Pramono Anung yang disebut ikut menerima aliran dana haram dari mega proyek E-KTP.

Presiden ketujuh Republik Indonesia itu menuturkan dirinya  mempersilahkan pihak penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memproses secara hukum dua politis PDI Perjuangan itu.

Menurut Presiden Jokowi yang juga kader PDI Perjuang, semua orang harus berani bertanggung jawab dengan perbuatannya masing-masing, termasuk dua pembantunya itu jika benar terbukti menerima aliran dana dari proyek yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3,2 trilius dari total proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Baca juga: Skandal E-KTP: Novanto Sebut Puan Maharani Ikut Terima Uang

“Diproses saja. Semua harus berani bertanggung jawab,” kata Jokowi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (23/3), sebagaimana diberitakan cnnindonesia.com.

Adapun nama Puan Maharani dan Pramono Anung disebutkan oleh terdakwa skanda lmega proyek itu, Setya Novanto dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3).

“Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” ujar Novanto kepada majelis hakim, sebagaimana diberitakan kompas.com, Kamis (22/3).

Puan dan Pramono Bisa Diperiksa (?)

Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan sebelumnya selalu mendengungkan hukum sebagai panglima. Atau dengan formulasi lain, mantan walikota Solo itu mengatakan, “serahkan kepada pihak penegak hukum”.

Demikian halnya dengan Puan Maharani dan Pramono Anung. Mantan Gubernur DKI Jakarta (2012-2014) itu mengatakan keduanya bisa diperiksa secara hukum.

Baca juga: Puan Maharani: Ada Kemungkinan Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019

Indonesia, kata Jokowi, adalah negara hukum dan harus dibuktikan secara hukum. “(Bisa diperiksa) Dengan catatan tadi harus ada fakta-fakta serta bukti hukum yang kuat,” ucap politikus PDI Perjuangan.

Berbeda dengan Jokowi. Sekkretaris Jenderal (Sekjend) PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya membantah keterlibatan dua rekan separtainya tersebut dalam menerima uang haram itu. Hasto beralasan, PDIP saat proyek itu bergulir berstatus sebagai  partai oposisi.

Oleh karena itu, demikian Hasto dalam keterangan yang disampaikan melalui pesan berjejaring whatsapp, PDIP dan kader-kadernya di DPR kala itu tidak pada posisi sebagai designer proyek tersebut.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” Ujar Hasto, Kamis (22/3).

Riwayat Nama Puan dan Pram Disebut Novanto

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/3), Novanto menyebut, dua politisi PDIP ikut menerima uang dari proyek e-KTP.

Pramono Anung yang kini menduduki kursi Menteri Sekretaris Kabinet disebut menerima uang sejumlah 500 ribu dollar Amerika. Jumlah uang yang sama juga diterima Puan Maharani yang kini menduduki kursi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Baca juga: Korupsi e-KTP: Disebut Novanto, Menseskab Pramono Anung Berang

“Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” tutur Novanto kepada majelis hakim, Kamis (22/3).

Menurut Novanto, aliaran dana ke kantong cucu presiden pertama itu dan juga ke kantong Pramono Anung diketahuinya dari keterangan Made Oka dan Andi Naragong. Ketika ia bertanya untuk siapa uang sebesar itu, kedua oknum itu menyebut nama Puan dan dan Pramono Anung.

“Saya tanya, ‘Wah untuk siapa?’. Disebutlah tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf, ada Andi untuk Puan Maharani 500.000 dan Pramono 500.000,” ungkap mantann Ketua Umum Partai Golkar itu.

 Adapun Made Oka ialah salah satu tersangka kasus E-KTP.  Dia seorang pengusaha dan tercatat sebagai pemilik PT Delta Energy, yakni perusahaan di bidang investasi yang berlokasi di Singapura.

Made Oka pernah menerima 6 juta dollar AS dari pihak-pihak yang terkait dengan proyek pengadaan e-KTP. Sementara Andi Narogong adalah pengusaha dan pelaku utama yang mengakibatkan kerugian uang negara sebesar Rp2,3 triliun dalam proyek tersebut.*

COMMENTS