Soal Polemik Masjid Al Aqsa di Sentani-Papua, Ini Solusi MUI

Soal Polemik Masjid Al Aqsa di Sentani-Papua, Ini Solusi MUI

MUI akhirnya menyikapi pernyataan Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura, Papua, yang menuntut pembongkaran menara Masjid Al Aqsa. (Foto: Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau semua pihak melakukan dialog dan membangun komunikasi dari hati ke hati untuk mencari solusi dari persoalan pembangunan menara Masjid Al Aqsa di Sentani, Papua.

“Kami yakin melalui motto Kabupaten Jayapura Khena Mbay Umbay (Satu Hati Ceria Berkarya Meraih Kejayaan) dapat dicapai solusi yang maslahat dan bermartabat di Tanah Papua,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi di Jakarta, seperti diberitakan Antara, Selasa (20/3).

Langkah tersebut dilakukan MUI menyusul pernyataan Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura, Papua, yang menuntut pembongkaran menara Masjid Al Aqsa.

Zainut mengatakan, pernyataan tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan warga bangsa yang hidup bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga: Toleransi Sebagai Kemerdekaan Individu

Hal yang demikian, menurut dia, dapat merusak dan mencederai nilai-nilai persaudaraan kebangsaan yang selama ini dihormati dan dijunjung tinggi.

“MUI menilai hahwa kebhinnekaan adalah rahmat Allah yang harus kita syukuri bukan untuk diingkari. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk merawat dan menjaganya dengan hidup berdampingan secara damai, saling menolong dan bekerja sama dalam membangun Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur,” kata dia.

Selain itu, ia menyebut, tidak boleh ada orang atau kelompok orang yang melarang, menghalangi dan mengintimidasi orang lain dalam melaksanakan ajaran agamanya karena hal itu bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi.

Adapun sebelumnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura menuntut pembongkaran menara masjid karena lebih tinggi dari bangunan yang lain dan menolak suara adzan untuk umum.

Mereka juga menginginkan pelarangan pembangunan mushala dan masjid di fasilitas umum, pelarangan siswi negeri mengenakan pakaian beridentitas agama, serta pelarangan berdakwah di Kabupaten Jayapura.

“MUI menyesalkan surat pernyataan tersebut karena isinya jauh dari semangat persaudaraan, toleransi, kebersamaan dan kekeluargaan,” tutur Zainut.

Polemik Masjid Al Aqsa: Jangan Terpancing

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua Jannus Pangaribuan mengimbau semua pihak agar dapat menahan diri dan mampu menyaring informasi soal polemik Masjid Al Aqsa, terutama terhadap kabar palsu atau hoax.

Ia berharap semua pihak berhati-hati dalam mengonsumsi informasi. Sebaliknya, ia juga meminta masyarakat untuk mendukung diadakannya dialog dan tetap menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Apalagi, ungkapnya, Gubernur Papua Lukas Enembe telah mendapat anugerah tokoh kerukunan. Bupati Jayapura juga penerima apresiasi anugerah kerukunan.

“Saya pikir itu tanggung jawabnya sangat berat. Namun juga bisa menjadi sebuah pintu agar masyarakatnya tetap cinta kerukunan, ikut berperilaku rukun dan saya rasa itu tidak sulit untuk dilakukan,” pungkasnya.

Baca juga: Membaca Intoleransi Sebagai Problem Dialektis

Selain Jannus, hal senada juga disampaikan Kapolres Jayapura AKBP Victor Dean Mackbon. Ia mengharapkan, para tokoh lebih bijaksana dalam bekomentar, masukan atau pernyataan, terutama di media sosial.

“Pasti ada etika-etika yang harus dipatuhi dalam menyampaikan sesuatu pesan-pesan dan jangan sampai membuat hal yang memicu kegaduhan publik,” kata dia.

Adapun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga meminta persoalan ini diselesaikan lewat musyawarah. “Selesaikan dengan musyawarah. Kami mendukung penuh langkah-langkah pemuka agama, tokoh masyarakat dan Pemda yang akan melakukan musyawarah antarmereka,” terang Lukman, Senin (19/3).

“Saya telah berkomunikasi dengan para tokoh Islam Papua, juga Ketua Umum PGI Pusat dan Ketua FKUB Papua untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut,” lanjutnya.

Dukung Langkah Pemerintah

Ketua Forum Kerukunan umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura Pendeta Hosea Taudufu meminta masyarakat agar mendukung pemerintah menyelesaikan masalah tersebut.

“Saya selaku Ketua FKUB, sangat mengharapkan seluruh masyarakat Jayapura memberikan dukungan kepada pemerintah yang telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan membentuk tim kerja,” kata Hosea, Selasa (20/3).

“Mari kita semua hidup dalam kerukunan bersama dan tidak boleh menyikapi situasi ini dengan emosi atau dengan merasa dendam. Mari kita berpikir untuk menyelesaikan masalah ini dengan kembali kepada musyawarah bersama,” sambungnya.

Baca juga: Saling Meminjamkan Lahan Parkir, Toleransi ala Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal

Adapun pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini tengah membentuk tim kecil guna membahas polemik pembangunan menara Masjid Al Aqsa.

“Jadi, tadi kita semua sudah sepakat membentuk tim kecil hanya untuk menyelesaikan persoalan menara Masjid Al-Aqsha dengan target penyelesaian dalam waktu tiga hari. Tim tersebut diambil dari perwakilan PGGJ, MUI, FKUB, dan beberapa tokoh lintas agama,” ungkap Bupati Jayapura Mathius Awoitauw.

Mathius menjelaskan, secara bersama tim terlebih dulu akan fokus pada persoalan pembangunan menara Masjid Agung Al-Aqsha, meski dalam tuntutan PGGJ ada beberapa poin.

“Semua yang disampaikan itu akan kita bicarakan, namun secara baik, supaya semua dapat kita selesaikan tanpa menyinggung pihak lain,” ujarnya.*

COMMENTS