Soal PKPU, Jusuf Kalla Beda Pendapat dengan Presiden Jokowi

Soal PKPU, Jusuf Kalla Beda Pendapat dengan Presiden Jokowi

PKPU tersebut semestinya disambut baik oleh masyarakat Indonesia, karena hal itu merupakan salah satu cara untuk menciptakan DPR sebagai lembaga yang bersih (Foto: Jusuf Kalla - ist)

JAKARTA, dawainusa.com – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mendukung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif.

“Saya sudah setuju, supaya betul-betul DPR punya wibawa yang baik. Ya (saya) mendukung itu,” ungkap JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (30/5).

Menurut JK, PKPU tersebut semestinya disambut baik oleh masyarakat Indonesia, karena hal itu merupakan salah satu cara untuk menciptakan DPR sebagai lembaga yang bersih, yakni bebas dari praktik-praktik koruptif.

“Kita khan selalu ada faktor untuk memilih orang-orang yang baik. Orang bekerja saja harus pakai surat keterangan kelakuan baik, apalagi ini mau jadi anggota DPR. Jadi kalau anggota DPR-nya cacat, bagaimana jadinya nanti,” ujar JK.

Baca juga: Sikap Jokowi Soal Larangan KPU Bagi Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Berbeda dengan JK, Presiden Jokowi sendiri justru tidak mengindahkan PKPU tersebut. ia menilai, larangan KPU bahwa mantan narapidana korupsi bisa menjadi calon legislatif bertentangan dengan hak politik setiap orang.

Sebagai warga negara, jelas dia, semua orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Karena itu, untuk mantan narapidana korupsi, mereka bisa saja ikut dalam kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) tersebut.

KPU sendiri, kata dia, juga memiliki hak untuk membuat aturan seperti memberikan tanda bahwa caleg tersebut merupakan mantan narapidana korupsi tanpa harus melarang mereka untuk menjadi caleg.

“Kalau saya, itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik. Tapi KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” ungkap Jokowi di Universitas Uhamka, Jakarta timur, Selasa (29/5).

Patut Disayangkan

Sikap Presiden Jokowi tersebut memunculkan reaksi atau tanggapan yang beraneka ragam dari masyarakat lebih khusus dari para pegiat pemilu dan aktivis pemberantasan korupsi. Salah satu pihak yang menanggapi hal ini ialah Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem).

Melalui Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, mereka menilai bahwa sikap Jokowi tersebut patut disayangkan. Jokowi seharusnya mendukung aturan KPU tersebut, karena hal itu merupakan salah satu komitmen mereka untuk mewujudkan Pileg yang berkualitas, yakni bebas dari hal-hal koruptif.

“Tentu kami menyayangkan pandangan Presiden yang seperti itu. Mestinya Presiden membiarkan saja KPU melaksanakan kewenangannya dengan mandiri. Meski para pihak punya pandangan berbeda,” tutur Titi Anggraini di Jakarta, Selasa (29/5).

Baca juga: Tolak PKPU Soal Larangan Eks Napi Jadi Caleg, DPR Dipertanyakan

“Namun KPU secara kelembagaan harus tetap menjaga dan mempertahankan kemandirian institusi KPU agar untuk memperkuat kepercayaan publik atas proses pemilu yang berjalan,” lanjut dia.

Sebagaimana diketahui, dalam rapat konsultasi antara KPU bersama Komisi II DPR, Kemendagri dan Bawaslu, komitmen KPU untuk menerapkan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg ini tidak mendapat dukungan dari tiga lembaga tersebut.

Mereka menilai, PKPU tersebut bertentangan dengan hak asasi setiap orang untuk dipilih dan memilih dalam konteks kehidupan berpolitik. Tiga lembaga tersebut menegaskan, KPU sama sekali tidak memiliki hak untuk mencabut hak setiap orang untuk dipilih dan memilih.

Mereka juga menilai, aturan bahwa seorang mantan narapidana korupsi dilarang untuk menjadi caleg semestinya tidak boleh dilakukan melalui PKUP, tetapi mesti melalui UU.

Karena itu, demikian Titi, sikap Presiden Jokowi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab sejak awal, pemerintah sudah memberikan sikap tidak mendukung dengan PKPU tersebut.

“Tentu pandangan Pemerintah itu mencerminkan bagaimana pandangan Presiden. Kan tidak mungkin wakil Pemerintah berpendapat berbeda dengan opini Presidennya,” ungkap Titi.

Dukung PKPU

Pihak Perludem sendiri juga tetap mendukung penuh dengan PKPU ini. Menurut Titi, apabila tetap ada penolakan terkait PKPU ini, hal itu dapat dilakukan melalui jalan uji materi atau judicial review di Mahkamah Agung (MA).

“Saya kira KPU tetap konsisten dan mengatur sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Justru di sinilah kemandirian KPU diuji. Apakah akan konsisten atau goyah. Pihak-pihak yang berkeberatan bisa menempuh upaya hukum uji materi ke MA sesuai ketentuan Pasal 76 UU 7/2017 tentang pemilu,” tegas Titi.

Dukungan terhadap PKUP ini juga sudah dilayangkan oleh pihak Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina mengatakan, aturan tersebut merupakan langkah progresif dan solutif untuk mengatasi berbagai macam praktik korupsi di negeri ini.

Baca juga: Tanggapan Mendagri Soal PKPU Pembatalan Cakeda Tersangka Korupsi

“Kami justru sangat mengapresiasi langkah progresif KPU. Apalagi, kalau KPU tetap memasukkan larangan ini dalam Peraturan KPU di tengah ketidaksepakatan dengan Bawaslu, DPR, dan pemerintah,” kata Almas di Jakarta, Jumat (25/5).

Almas mengatakan, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki wewenang untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Mereka, jelas dia, mempunyai kewajiban untuk menghadirkan para calon wakil rakyat yang berintegritas seperti bebas dari praktik koruptif.

Menurut Almas, aturan bahwa seorang mantan narapidana korupsi itu tetap bisa mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif itu sama sekali tidak masuk akal.

Ia mengatakan, meskipun mantan napi korupsi tersebut telah menjalankan hukuman dan mengakui hal itu di hadapan publik, tetap tidak ada alasan bahwa ia memiliki hak untuk kembali mendaftarkan diri untuk bertarung dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Yang penting, KPU sebagai penyelenggara negara sudah menjaga kualitas pemilu dengan cara menghadirkan calon legislator yang paling tidak, tidak pernah dipenjara karena perkara korupsi yang merupakan kategori kejahatan luar biasa. Jadi, tentang dia itu boleh ikut pileg atau tidak, berbeda dengan dia yang sudah selesai menjalani hukuman,” kata Almas.

Almas menegaskan, setiap aturan semestinya berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal sama juga berlaku soal aturan tentang Pemilu. UU Pemilu mesti dibuat untuk menciptakan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat.

Menurut Almas, aturan bahwa seorang narapidana korupsi tersebut dapat mendaftarkan diri sebagai caleg sama sekali tidak adil bagi masyarakat. Karena itu, larangan yang dibuat oleh KPU tersebut merupakan upaya untuk mengatasi ketidakadilan ini.

“Ini adil untuk pihak yang lebih luas, yakni publik atau pemilih. Aturan ini pun kami harapkan juga dapat mencegah legislator yang terpilih ke depan melakukan korupsi,” kata Almas.*

COMMENTS