Soal Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, KPU Diapresiasi ICW

Soal Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, KPU Diapresiasi ICW

Seorang napi korupsi tidak memiliki hak untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (Foto; Ilustrasi - ist)

JAKARTA, dawainusa.com – Aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif mendapat apresiasi dari pihak Indonesia Corruption Watch (ICW).

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina menegaskan, aturan tersebut merupakan langkah progresif dan solutif untuk mengatasi berbagai macam praktik korupsi di negeri ini.

“Kami justru sangat mengapresiasi langkah progresif KPU. Apalagi, kalau KPU tetap memasukkan larangan ini dalam Peraturan KPU di tengah ketidaksepakatan dengan Bawaslu, DPR, dan pemerintah,” kata Almas di Jakarta, Jumat (25/5).

Baca juga: Polemik Aturan KPU Soal Larangan Napi Korupsi Maju dalam Pileg

Almas mengatakan, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki wewenang untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Mereka, jelas dia, memmpunyai kewajiban untuk menghadirkan para calon wakil rakyat yang berintegritas seperti bebas dari praktik koruptif.

Menurut Almas, aturan bahwa seorang mantan narapidana korupsi itu tetap bisa mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif itu sama sekali tidak masuk akal.

Ia mengatakan, meskipun mantan napi korupsi tersebut telah menjalankan hukuman dan mengakui hal itu di hadapan publik, tetap tidak ada alasan bahwa ia memiliki hak untuk kembali mendaftarkan diri untuk bertarung dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Yang penting, KPU sebagai penyelenggara negara sudah menjaga kualitas pemilu dengan cara menghadirkan calon legislator yang paling tidak, tidak pernah dipenjara karena perkara korupsi yang merupakan kategori kejahatan luar biasa. Jadi, tentang dia itu boleh ikut pileg atau tidak, berbeda dengan dia yang sudah selesai menjalani hukuman,” kata Almas.

Aturan Harus Berpihak Kepada Rakyat

Almas mengatakan, setiap aturan mesti berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal sama juga berlaku soal aturan tentang Pemilu. UU Pemilu mesti dibuat untuk menciptakan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat.

Menurut Almas, aturan bahwa seorang narapidana korupsi tersebut dapat mendaftarkan diri sebagai caleg sama sekali tidak adil bagi masyarakat. Karena itu, larangan yang dibuat oleh KPU tersebut merupakan upaya untuk mengatasi ketidakadilan ini.

Baca juga: Tanggapan Mendagri Soal PKPU Pembatalan Cakeda Tersangka Korupsi

“Ini adil untuk pihak yang lebih luas, yakni publik atau pemilih. Aturan ini pun kami harapkan juga dapat mencegah legislator yang terpilih ke depan melakukan korupsi,” tegas Almas.

Seperti diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR tentang penyusunan Peraturan KPU, Senin (22/5) lalu, diputuskan bahwa mantan terpidana korupsi diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai caleg.

“Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” jelas Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Mafiroh ketika membacakan kesimpulan rapat.

Soal Aturan Larangan Napi Korupsi Jadi Caleg

Seperti diketahui, aturan KPU terkait larangan napi korupsi jadi caleg menuai penolakan dari para anggota DPR. Mereka berpendapat bahwa aturan tersebut sangat bertentangan dengan UU Pemilu pasal 240 ayat 1 huruf g.

Dalam pasal tersebut, dituliskan, seorang caleg yang berstatus mantan narapidana dan telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan diri bahawa ia pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Meski demikian, pihak KPU sendiri tetap berkomitmen untuk menegakkan aturan tersebut. Sebab, aturan ini memiliki maksud baik, yakni untuk memastikan kekuasaan legislatif terbebas dari segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Baca juga: Songsong Tahun Politik 2019, Ini yang Dilakukan Parpol dan KPU Lembata

“Kami akan tetap jalan terus, bahwa kami akan tetap menormakan bahwa calon anggota legislatif adalah bukan napi koruptor, bahwa kami punya argumentasi bahwa ini adalah bagian upaya kami untuk menjalankan pemerintahan yang anti-KKN,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra di gedung Parlemen, Rabu (23/5).

Ilham juga mengatakan, apabila ada pihak yang memiliki dalil bahwa aturan KPU ini bertentangan dengan UU Pemilu, mereka dapat mengajukan judicial review ke Mahkmaham Agung. Mekanisme ini sendiri juga sudah disiapkan oleh pihak KPU sendiri.

KPU sendiri, demikian Ilham, akan selalu siap apabila ada pihak tertentu yang berusaha menggagalkan aturan ini. Pihak KPU, jelas dia, tidak akan takut apabila DPR menggugat aturan ini dengan mengajukan uji materi di Mahkamah Agung. “Kita akan jalan terus dan siap digugat,” kata dia.*

COMMENTS