Soal Larangan Koruptor Jadi Caleg, Antara UU Pemilu dan Moralitas?

Soal Larangan Koruptor Jadi Caleg, Antara UU Pemilu dan Moralitas?

Magnis-Suseno mengatakan dengan sadar, jelas dan tegas bahwa tidak ada tempat dan kesempatan bagi seorang mantan narapidana korupsi untuk kembali menduduki jabatan publik. (Foto: Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno - ist)

FOKUS, dawainusa.com – Silang pendapat soal Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKPU) yang mengatur larangan bagi mantan narapidana korupsi (larangan koruptor) untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif masih terus berlanjut sampai saat ini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri tetap bersikukuh untuk menentang dan menolak peraturan tersebut. Dalil  yang mereka pakai ialah KPU tidak memiliki wewenang untuk mengatur demikian.

Selain itu, mereka juga menilai bahwa PKPU itu sendiri tidak memiliki dasar legal bahkan bertentangan dengan UU tentang Pemilu, yakni pasal 240 ayat 1 huruf g.

Baca juga: Tanggapan Mendagri Soal PKPU Pembatalan Cakeda Tersangka Korupsi

Dalam pasal tersebut, dituliskan, seorang caleg yang berstatus mantan narapidana dan telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan diri bahwa ia pernah berstatus sebagai mantan narapidana korupsi di hadapan publik.

Sikap DPR ini semakin diperkuat ketika Presiden Jokowi menyatakan diri bahwa ia sependapat dengan mereka. Berbeda dengan DPR yang melandaskan argumentasinya dengan dalil UU Pemilu tersebut, Presiden Jokowi justru menganggap bahwa larangan ini membatasi hak setiap orang sebagai warga negara.

Sebagai warga negara, demikian Jokowi, setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Hak tersebut merupakan hak sipil yang dimiliki oleh setiap warga negara dan diberikan secara langsung oleh negara selama dia diakui secara resmi sebagai seorang warga negara.

“Kalau saya, itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik. Tapi KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” kata Jokowi di Universitas Uhamka, Jakarta Timur, Selasa (29/5).

Pertimbangan Moral Soal Larangan Koruptor Jadi Caleg 

Penolakan DPR dan sikap Presiden Jokowi soal PKPU tentang larangan koruptor jadi caleg tersebut menuai reaksi kontra dari sejumlah kalangan. Banyak pihak yang melontarkan sikap kritis terhadap hal tersebut. Mereka mempertanyakan bahwa apakah hanya karena tidak dilarang oleh Undang-undang, seorang mantan narapidana korupsi tetap diberi ruang untuk berkuasa?

Pertanyaan lain yang mereka ajukan ialah apakah hanya karena mantan narapidana korupsi tersebut ialah seorang warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih dan hal itu dijamin oleh konstitusi maka ia tetap bisa mencalonkan diri sebagai caleg?

Bukankah dengan melakukan praktik korupsi, ia justru telah menyangkal diri dan merusak statusnya sendiri sebagai warga negara?

Kalau memang ia adalah seorang warga negara, bukankah ia juga memiliki kewajiban moral untuk bertindak sebagai warga negara yang baik, yakni dengan sadar diri bahwa karena ia sudah pernah terlibat kasus korupsi, maka ia seharusnya tidak boleh berambisi untuk menjadi pejabat publik lagi?

Pertanyaan seperti ini tentu berangkat dari kesadaran kritis bahwa sebenarnya dan seharusnya seorang yang memiliki cacat hukum tidak bisa dan tidak boleh dipercayakan lagi memangku kekuasaan publik tertentu. Akal sehat yang jernih dan nurani yang bersih tentu sangat sulit untuk menerima hal tersebut.

Baca juga: Tolak PKPU Soal Larangan Eks Napi Jadi Caleg, DPR Dipertanyakan

Karena itu, Penolakan DPR terhadap PKPU tersebut dengan memakai dalil Undang-undang Pemilu serta sikap Jokowi yang berdiri di atas argumentasi hak sipil warga negara tersebut harus dikritisi. Bahkan Undang-undang Pemilu itu sendiri perlu dibongkar dan digugat di hadapan pengadilan nalar dan moralitas.

Untuk menjernihkan hal ini, pandangan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno berikut dapat dijadikan rujukan dan basis perlawanan rasional dan moral terhadap sikap DPR dan Presiden tersebut.

Magnis-Suseno mengatakan dengan sadar, jelas dan tegas bahwa tidak ada tempat dan kesempatan bagi seorang mantan narapidana korupsi untuk kembali menduduki jabatan publik. Bahkan ia berani memerintahkan bahwa seorang yang pernah terlibat skandal korupsi mesti diakhiri karier politiknya.

“Anggota partai yang terlibat korupsi harus diakhiri karier politiknya. Tidak pantas orang yang sudah pernah terlibat korupsi lalu mendapat jabatan politik apa pun,” kata Magnis-Suseno dengan tegas.

Sebagai seorang pemikir dan ahli etika, Magnis-Suseno tentu sangat sadar bahwa secara moral, tindakan korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa. Korupsi merupakan virus yang apabila terus dibiarkan dan dipelihara dapat merusak peradaban manusia dan memberangus nilai-nilai kemanusiaan.

Karena itu, Magnis-Suseno secara tegas menyatakan bahwa tidak bisa atas nama karena diperintah dan dizinkan oleh UU, seorang mantan narapidana korupsi tetap dibiarkan masuk dan memangku jabatan publik.

Dalam sebuah negara hukum demokratis seperti di Indonesia, sebuah UU yang merusak nilai kehidupan bersama dan berpotensi melanggengkan praktik korupsi mesti ditolak.

Pandangan Magnis-Suseno ini sebenarnya hendak menegaskan kembali bahwa sebuah UU tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pertimbangan moral. Sebuah Undang-undang dapat dikatakan legitim apabila rasionalitas di balik UU tersebut menjamin pertanggungjawaban moral.

Pertanggungjawaban moral yang dimaksudkan itu ialah soal keberpihakan UU tersebut terhadap nilai-nilai terdalam manusia, yakni soal penghargaan dan perlindungannya terhadap nilai kemanusiaan yang bersifat universal dan kebaikan bersama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil.

Tanggapan Positif terhadap PKPU

Karena itu, dengan pertimbangan tersebut, langkah KPU yang berusaha melawan mantan narapidana korupsi jadi caleg, yakni dengan menerbitkan PKPU ini mendapat tanggapan positif dan apresiatif dari pihak Indonesia Corruption Watch (ICW).

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina mengatakan, aturan tersebut merupakan langkah progresif dan solutif untuk mengatasi berbagai macam praktik korupsi di negeri ini. Mereka sadar bahwa UU Pemilu yang membiarkan mantan narapidana korupsi itu sangat berbahaya bagi bangsa ini.

“Kami justru sangat mengapresiasi langkah progresif KPU. Apalagi, kalau KPU tetap memasukkan larangan ini dalam Peraturan KPU di tengah ketidaksepakatan dengan Bawaslu, DPR, dan pemerintah,” kata Almas di Jakarta, Jumat (25/5).

Dukungan ICW terhadap PKPU tersebut merupakan bagian dari komitmen mereka untuk memberantas praktik korupsi di negeri ini.  Almas mengatakan, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki wewenang untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Baca juga: Soal PKPU, Jusuf Kalla Beda Pendapat dengan Presiden Jokowi

Mereka mempunyai kewajiban untuk menghadirkan para calon wakil rakyat yang berintegritas dan memiliki visi untuk membangun dan menciptakan bangsa yang beradab.

“Yang penting, KPU sebagai penyelenggara negara sudah menjaga kualitas pemilu dengan cara menghadirkan calon legislator yang paling tidak, tidak pernah dipenjara karena perkara korupsi yang merupakan kategori kejahatan luar biasa. Jadi, tentang dia itu boleh ikut pileg atau tidak, berbeda dengan dia yang sudah selesai menjalani hukuman,” kata Almas.

Setiap aturan mesti berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal sama juga berlaku soal aturan tentang Pemilu. UU Pemilu mesti dibuat untuk menciptakan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat dan bisa mendukung perjalanan suatu bangsa menuju sebuah bangsa yang beradab.

Aturan bahwa seorang narapidana korupsi tersebut dapat mendaftarkan diri sebagai caleg sama sekali tidak adil bagi masyarakat. Karena itu, larangan yang dibuat oleh KPU tersebut merupakan upaya untuk mengatasi ketidakadilan ini.

“Ini adil untuk pihak yang lebih luas, yakni publik atau pemilih. Aturan ini pun kami harapkan juga dapat mencegah legislator yang terpilih ke depan melakukan korupsi,” tegas Almas.*

COMMENTS