Soal Koopssusgab, Gabungan Satuan Elite TNI Lawan Terorisme

Soal Koopssusgab, Gabungan Satuan Elite TNI Lawan Terorisme

Reaksi ini adalah sebuah langkah yang harus diambil pemerintah demi mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti semula (Foto: Koopssusgab TNI - YouTube)

JAKARTA, dawainusa.com –  Pemerintah merespons serius rangkaian serangan teror yang terjadi di beberapa tempat akhir-akhir ini. Personel TNI yang berasal dari sejumlah satuan elite matra darat, laut dan udara dipanggil secara khusus untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Para personel TNI terlatih itu tergabung dalam Komando Operasi Khusus Gabungan TNI atau yang disingkat Koopssusgab TNI. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko kepada wartawan, Rabu (16/5) kemarin mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu.

“Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, sudah direstui oleh Pak Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto),” ujar Moeldoko.

Baca juga: Pro Kontra Pengaktifan Koopssusgab oleh Presiden Jokowi

Seperti diketahui, Koopssusgab pertama kali dibentuk saat Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI pada Juni 2015 lalu. Namun, beberapa waktu kemudian hal ini dibekukan. Pengaktifan kembali Koopssusgab TNI seharusnya dilihat sebagai reaksi yang dilakukan pemerintah atas aksi yang dilakukan para pelaku teror.

Maksudnya, reaksi ini adalah sebuah langkah yang harus diambil pemerintah demi mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti semula. “Bahasanya, saat ini adalah hukum alam, hukum aksi dan reaksi. Begitu teroris melakukan aksi, kita beri reaksi. Kita melakukan aksi, mereka bereaksi. Itu sudah pasti,” ujar Moeldoko.

Moeldoko tak menjelaskan kapan tepatnya pengaktifan kembali Koopssusgab TNI itu. Namun ia memastikan, saat ini personel terlatih itu sudah mulai bekerja. Secara umum, tugas Koopssusgab TNI adalah membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Payung Hukum

Saat ditanya adakah payung hukum untuk pengaktifkan kembali Koopssusgab TNI itu, awalnya Moeldoko mengatakan, “enggak perlu payung hukum.” Namun selanjutnya, Moeldoko mengklarifikasi bahwa bantuan Koopsusgab TNI atas Polri saat ini belum maksimal.

Sebab, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum disahkan oleh DPR. Moeldoko tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bantuan Koopssusgab kepada Polri sebelum revisi UU Antiterorisme disahkan.

“Intinya, sekarang ini perannya tetap membantu kepolisian. Nanti kalau revisi undang- undangnya sudah turun, kami akan sesuaikan,” ujar Moeldoko.

Baca juga: Usul Terbitkan Perppu, Ketua Pansus RUU Terorisme Minta Tito Mundur

Apabila revisi UU Antiterorisme sudah disahkan, bantuan Koopssusgab terhadap Polri dipastikan dapat berupa pengerahan intelijen maupun pengerahan personel TNI ke titik operasi. “Teknis pekerjaannya nanti tergantung, apakah pengerahan kekuatan intelijen atau bisa kekuatan regulernya. Tergantung kebutuhan di lapangan saja. Mereka setiap saat bisa digerakkan ke penjuru manapun dalam tempo yang secepat-cepatnya,” lanjut dia.

Saat ditanya apakah Koopssusgab nantinya akan dibekali wewenang untuk penangkapan, Moeldoko menegaskan, bahwa secara formal, kegiatan itu akan dilakukan apabila revisi UU Antiterorisme disahkan DPR.

Meski demikian, pada prinsipnya siapapun boleh menangkap pelaku kejahatan. Namun yang harus dipastikan adalah hak-hak terduga pelaku kejahatan tetap dipenuhi. “Nanti, kalau UU nya sudah keluar baru ya. Tapi kalau sudah ada indikasi, kepolisian juga sudah mendeteksi dia melakukan kegiatan menyiapkan bom dan seterusnya, ya tangkap saja langsung, enggak apa-apa,” lanjut Moeldoko.

Koopssusgab Tak Perlu Dibentuk untuk Lawan Terorisme

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, Komando Operasi Khusus Gabungan ( Koopssusgab) untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme ini tak perlu dibentuk. Hal itu disampaikan Fadli menanggapi pernyataan Kepala Staf Kantor Presiden Moeldoko.

Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo telah merestui pembentukan pasukan tersebut. “Kalau menurut saya tidak mendesak ya karena kita kan ada yang ahli-ahli artinya di Brimob ada ahlinya, di BNPT ada ahlinya, di Kopassus ada,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Baca juga: Terus Waspada, Ini 3 Target Serangan Teroris JAD

Fadli menambahkan, saat ini juga sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang terdiri dari Polri dan TNI. Ia mengatakan jika dibentuk institusi baru, dikhawatirkan akan ada tumpang tindih dengan institusi yang sudah ada dalam pemberantasan terorisme.

Ia pun menyarankan agar institusi pemberantas terorisme yang ada diperkuat kewenangannya. “Jadi saya kira itu aja dipertahankan, tidak perlu dipertahankan tidak perlu membentuk badan-badan baru yang tidak perlu nanti malah menimbulkan overlap,” lanjut dia.*

COMMENTS