Soal Iklan Kampanye, Bawaslu Lapor Sekjen PSI Ke Bareskrim

Soal Iklan Kampanye, Bawaslu Lapor Sekjen PSI Ke Bareskrim

Ketua Bawaslu Abhan melaporkan dua orang pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Polri (Foto: Bawaslu - Merdeka)

JAKARTA, dawainusa.com Ketua Bawaslu Abhan melaporkan dua orang pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Polri. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan Bawaslu dan pembahasan di sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) terkait munculnya iklan PSI sebelum massa kampanye dimulai.

“Dari temuan ini, kami sebutkan ada 2 terlapor yang diduga, yakni Sekjen Raja Juli Antoni dan Chandra Wiguna selaku wakil sekjen,” ujar Abhan dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).

Baca juga: PSI Akan Laporkan Dugaan Intimidasi Massa #2019GantiPresiden

Abhan mengatakan, PSI melanggar Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, kata Abhan, PSI telah melanggar ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena itu, apa yang dilakukan oleh PSI ini  masuk dalam ranah hukum pidana Pemilu.

“Kemarin, tanggal 16 sudah final. Kesimpulan atas tindakan PSI diduga ada dugaan pelanggaran pidana pemilu, khususnya kualifikasi kampanye di luar jadwal 492 UU pemilu. Ini sudah memenuhi ayat 35,” kata Abhan.

Sebagaimana diketahui, iklan partai yang dipimpin Grace Natalie itu muncul di beberapa media cetak nasional dan daerah pada 23 April 2018. Iklan tersebut menampilkan identitas partai seperti lambang partai dan nomor urut peserta  pemilu. Selain itu, dalam iklan tersebut juga ditampilkan foto Presiden Jokowi serta hasil survei partai dengan judul ‘Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo’ yang berisi nama dan foto calon cawapres juga calon menteri periode 2019-2024.

Memenuhi Unsur Kampanye

Abhan pada kesempatan yang sama mengatakan, meskipun PSI tidak menyertakan visi dan misi maupun program, namun mereka apa yang mereka lakukan tersebut sudah memenuhi unsur kampanye karena adanya citra diri. “Dan dari kasus yang terjadi di PSI sudah memenuhi unsur keterpenuhi meskipun tidak ada visi misi itu sudah memenuhi unsur kampanye,” ucap Abhan.

Meski begitu, Abhan menegaskan, tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain dari kedua orang tersebut yang harus bertanggung jawab. Dia pun berharap kasus ini dapat dilanjutkan ke penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan.

“Penerusan ini tidak lepas dari kerja sama di Sentragakumdu, Bawaslu, penyidik, dan jaksa. Untuk tahap berikutnya di kepolisian diberi waktu 14 hari,” sambungnya.

Baca juga: Pasca PSI, Giliran Perindo Temui Presiden di Istana

Laporan Bawaslu ke Kepolisian diterima oleh Bareskrim Polri pada Tanggal 17 Mei 2018 sekitar Pukul 09.30 WIB dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/646/V/2018/BARESKRIM dan diperoleh Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/569/V/2018/BARESKRIM Tertanggal 17 Mei 2018

Adapun isi pasal 492 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyidemikian, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

“Ini masih akan diuji pada pengadilan harapan kami masih sama. Tidak menutup kemungkinan pihak lain ada yang bertangung jawab,” tegas dia.

Jangan Pilih Kasih

Sebelumnya, Indonesia Election Watch melaporkan 11 partai politik peserta Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (14/5). Laporan ini dibuat karena adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan 11 partai politik dengan berkampanye sebelum waktu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebelas partai yang dilaporkan itu ialah Golkar, PDIP, Demokrat, PAN, PSI Gerindra, PKB, PPP, NasDem, PKS dan PBB.

Melihat hal tersebut, pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, Bawaslu harus menindaklanjuti dan memverifikasi apakah seluruh parpol tersebut melakukan pelanggaran. Dia juga berharap Bawaslu tak pilih kasih antara parpol lama maupun baru.

“Makanya semestinya Bawaslu harus lebih kelihatan lebih cermat, kan jangan jadi 11 partai yang dilaporkan  tapi hanya 1 partai yang ditindaklanjuti karena partai baru, partai pendatang, partai kecil, itu akan menjadi pertanyaan orang,” kata Ray saat dihubungi merdeka.com, Selasa (15/5).

Baca juga: Kritikan Keras Gerindra dan PKS Soal Pertemuan PSI dan Jokowi di Istana

Dia juga menambahkan, sikap Bawaslu mesti profesional dan jangan tunduk terhadap parpol besar. “Tentu tinggal Bawaslu nanti bagaimana menjelaskannya, melihat dan juga jangan sampai ada sikap yang hanya berani kepada partai kecil tapi enggan kepada partai besar,” imbuh Ray.

KPU sendiri hingga kini telah menetapkan masa kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada 23 September 2018-13 April 2019.

Aturan soal jadwal kampanye dan masa tenang diatur pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Mulai tanggal 18 Februari 2018 sampai September besok Bawaslu harus mengawasi, melakukan pencegahan terhadap partai-partai politik untuk melaksanakan kampanye,” kata Koordinator Indonesia Election Watch Nofria Atma Rizki di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta, Senin (13/5).

Rizki mencatat, 11 partai politik yang diduga melakukan kampanye melalui 3 ruang publik, yakni media audiovisual, cetak dan media luar ruang. “Sudah ada, ada dari data yang kita peroleh itu ada sekitar 12 partai politik yang sudah melakukan kampanye. Itu ada di media audiovisual itu ada Partai Golkar dan PDIP. Di media cetak itu ada 3 partai, Demokrat, PAN, PSI,” terangnya.*

COMMENTS