Sikap Jokowi Soal Larangan KPU Bagi Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Sikap Jokowi Soal Larangan KPU Bagi Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

PKPU tersebut dinilai bertentangan dengan hak asasi setiap orang untuk dipilih dan memilih dalam konteks kehidupan berpolitik (Foto: Presiden Jokowi - ist)

JAKARTA, dawainusa.com – Pro kontra terkait Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) yang berisi larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif menuai tanggapan dari Presiden Joko Widodo.

Ia menilai bahwa larangan KPU melalui PKPU tersebut seharusnya tetap memerhatikan hak untuk berpolitik setiap orang. Sebagai warga negara, jelas dia, semua orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Karena itu, untuk mantan narapidana korupsi, mereka bisa saja ikut dalam kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) tersebut. KPU sendiri, kata dia, juga memiliki hak untuk membuat aturan seperti memberikan tanda bahwa caleg tersebut merupakan mantan narapidana korupsi tanpa harus melarang mereka untuk menjadi caleg.

“Kalau saya, itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik. Tapi KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” ungkap Jokowi di Universitas Uhamka, Jakarta timur, Selasa (29/5).

Baca juga: Tolak PKPU Soal Larangan Eks Napi Jadi Caleg, DPR Dipertanyakan

Sikap Presiden Jokowi ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat secara khusus dari para pegiat pemilu dan aktivis pemberantasan korupsi. Salah satu pihak yang menanggapi hal itu ialah Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem).

Mereka menilai, sikap Jokowi tersebut patut disayangkan. Jokowi seharusnya mendukung aturan KPU tersebut, karena hal itu merupakan salah satu komitmen mereka untuk mewujudkan Pileg yang berkualitas, yakni bebas dari hal-hal koruptif.

“Tentu kami menyayangkan pandangan Presiden yang seperti itu. Mestinya Presiden membiarkan saja KPU melaksanakan kewenangannya dengan mandiri. Meski para pihak punya pandangan berbeda,” tutur Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Selasa (29/5).

“Namun KPU secara kelembagaan harus tetap menjaga dan mempertahankan kemandirian institusi KPU agar untuk memperkuat kepercayaan publik atas proses pemilu yang berjalan,” lanjut dia.

Seperti diketahui, dalam rapat konsultasi antara KPU bersama Komisi II DPR, Kemendagri dan Bawaslu, komitmen KPU untuk menerapkan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg ini tidak mendapat dukungan dari tiga lembaga tersebut.

Mereka menilai, PKPU tersebut bertentangan dengan hak asasi setiap orang untuk dipilih dan memilih dalam konteks kehidupan berpolitik. Tiga lembaga tersebut menegaskan, KPU sama sekali tidak memiliki hak untuk mencabut hak setiap orang untuk dipilih dan memilih.

Mereka juga menilai, aturan bahwa seorang mantan narapidana korupsi dilarang untuk menjadi caleg semestinya tidak boleh dilakukan melalui PKUP, tetapi mesti melalui UU.

Karena itu, demikian Titi, sikap Presiden Jokowi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab sejak awal, pemerintah sudah memberikan sikap tidak mendukung dengan PKPU tersebut.

“Tentu pandangan Pemerintah itu mencerminkan bagaimana pandangan Presiden. Kan tidak mungkin wakil Pemerintah berpendapat berbeda dengan opini Presidennya,” ungkap Titi.

Perludem Tetap Dukung Peraturan KPU

Meski ditentang oleh tiga lembaga tersebut, pihak Perludem tetap mendukung penuh dengan Peraturan KPU ini. Menurut Titi, apabila tetap ada penolakan terkait PKPU ini, hal itu dapat dilakukan melalui jalan uji materi di Mahkamah Agung (MA).

“Saya kira KPU tetap konsisten dan mengatur sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Justru di sinilah kemandirian KPU diuji. Apakah akan konsisten atau goyah. Pihak-pihak yang berkeberatan bisa menempuh upaya hukum uji materi ke MA sesuai ketentuan Pasal 76 UU 7/2017 tentang pemilu,” tegas Titi.

Dukungan terhadap PKUP ini juga sudah disampaikan dan ditegaskan oleh pihak Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina mengatakan, aturan tersebut merupakan langkah progresif dan solutif untuk mengatasi berbagai macam praktik korupsi di negeri ini.

“Kami justru sangat mengapresiasi langkah progresif KPU. Apalagi, kalau KPU tetap memasukkan larangan ini dalam Peraturan KPU di tengah ketidaksepakatan dengan Bawaslu, DPR, dan pemerintah,” kata Almas di Jakarta, Jumat (25/5).

Baca juga: Soal Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, KPU Diapresiasi ICW

Almas mengatakan, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki wewenang untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Mereka, jelas dia, mempunyai kewajiban untuk menghadirkan para calon wakil rakyat yang berintegritas seperti bebas dari praktik koruptif.

Menurut Almas, aturan bahwa seorang mantan narapidana korupsi itu tetap bisa mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif itu sama sekali tidak masuk akal.

Ia mengatakan, meskipun mantan napi korupsi tersebut telah menjalankan hukuman dan mengakui hal itu di hadapan publik, tetap tidak ada alasan bahwa ia memiliki hak untuk kembali mendaftarkan diri untuk bertarung dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Yang penting, KPU sebagai penyelenggara negara sudah menjaga kualitas pemilu dengan cara menghadirkan calon legislator yang paling tidak, tidak pernah dipenjara karena perkara korupsi yang merupakan kategori kejahatan luar biasa. Jadi, tentang dia itu boleh ikut pileg atau tidak, berbeda dengan dia yang sudah selesai menjalani hukuman,” kata Almas.

Menurut Almas, setiap aturan semestinya berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal sama juga berlaku soal aturan tentang Pemilu. UU Pemilu mesti dibuat untuk menciptakan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat.

Menurut Almas, aturan bahwa seorang narapidana korupsi tersebut dapat mendaftarkan diri sebagai caleg sama sekali tidak adil bagi masyarakat. Karena itu, larangan yang dibuat oleh KPU tersebut merupakan upaya untuk mengatasi ketidakadilan ini.

“Ini adil untuk pihak yang lebih luas, yakni publik atau pemilih. Aturan ini pun kami harapkan juga dapat mencegah legislator yang terpilih ke depan melakukan korupsi,” tegas Almas.

Berangkat dari Fenomena Residivis Korupsi

Untuk diketahui, larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju dalam pertarungan Pileg ini berangkat dari fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah dijatuhi hukuman karena kasus korupsi setelah selesai menjalani masa tahanan lalu kembali menjabat sebagai pejabat publik dan kembali melakukan korupsi.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), tercatat ada tiga orang yang diketahui menjadi residivis korupsi.

Baca juga: Polemik Aturan KPU Soal Larangan Napi Korupsi Maju dalam Pileg

Abdul Latif

Abdul Latif ialah mantan Bupati Hulu Sungai Tengah. Pada 4 Januari 2017 lalu, ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap proyek pembangunan RSUD Damanhuri. Uang suap ini diberikan oleh Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto selaku kontraktor proyek.

Diketahui sebelumnya, Latif pernah menjabat sebagai pengusaha. Pada 2005-2006, ia pernah terjerat kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah baru (USB) SMA Negeri 1 Labuan Amas Utara dengan total anggaran RP711 juta.

Sementara pada 8 Juni 2008, Latif dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denan Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 37.636.500 oleh Pengadilan Negeri Barabai. Pada tingkat banding dan kasasi, putusan tersebut kembali diperkuat.

Aidil Fitra

Aidil Fitra ialah mantan Ketua KONI Samarinda. Pada 2016 lalu, ia ditetapkan seabgai tersangka kasus penyelewengan dana Pekan Olahraga Provinsi v/2014 Samarinda oleh Kejaksaan Agung. Pada 5 Mei 2017, ia dijatuhkan vonis 1 tahun penjara dan uang pengganti Rp772 juta oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Karena vonis terlalu ringan, Jaksa kemudia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim dan hal itu dikabulkan oleh majelis hakim dengan menambah vonis Aidil menjadi 5 tahun penjara.

Pada tahun 2010, ketika menjabat sebagai anggota DPRD Samarinda, ia pernah terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial dari APBD Samarinda ke klub sepak bola Persisam Putra pada 2007/2008. Dalam kasus itu, negara mengalami kerugian anggaran mencapai Rp1,78 miliar. Saat itu, Aidil juga dicopot dari jabatan general manager Persisam Putra.

Atas kasus itu, pada 2010, Pengadilan Negeri Samarinda mengadili Aidil dengan vonis 1 tahun penjara ditambah dengan Rp50 juta dan mengembalikan kerugian anggaran negara RP 1,78 miliar.

Mochammad Basuki

Mochammad Basuki ialah mantan Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra. Pada 6 Juni 2017, KPK menetapkan Basuki sebagai terpidana korupsi atas kasus suap pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017.

Dalam kasus itu, Basuki diketahui menerima suap dari beberapa Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sampai saat ini, proses hukum terhadap Basuki masih sedang berlanjut di KPK.

Pada tahun sebelumnya, yakni 2002, ketika menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya, Basuki pernah terlibat dalam aksus korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional DPRD Surabaya yang mengakibatkan kerugian anggaran negara sebesar Rp1,2 Miliar.

Anggaran itu seharusnya diberikan untuk membayar premi asuransi kesehatan, tetapi justru dibagi-bagi kepada 45 anggota DPRD Surabaya. Karena itu, pihak Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman bagi Basuki 1 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp20 jutasubsider 1 bulan kurungan serta membayar uang pengganti RP200 juta.

Akan tetapi, hukuman itu kemudian dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan dengan Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan setelah ia mengajukan banding. Basuki bebas dari penjara pada 4 Februari 2004.*

COMMENTS