Setya Novanto Kembali Mangkir, GMP Golkar: Ia bukan Dewa

Setya Novanto Kembali Mangkir, GMP Golkar: Ia bukan Dewa

Novanto kembali tidak menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus skandal e-KTP, Senin (13/11). (Foto: Setya Novanto - Geotimes)

JAKARTA, dawainusa.com Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto kembali tidak menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus skandal e-KTP, Senin (13/11). Novanto beralasan, KPK mesti terlebih dahulu mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo.

Alasan tersebut disampaikan Novanto lewat surat yang diterima KPK dengan kop DPR dan ditandatangani oleh Ketua DPR.

(Baca juga: Setya Novanto, Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia)

“Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Nivanto sebagai saksi untuk jadi tersangkan ASS (Anang Sugiana Sudiharjo. Alasan yang digunakan adalah terkait izin Presiden” jelas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, dilansir kompas.com, Senin (13/11).

Setya Novanto Bukan Dewa

Menanggapi hal tersebut, sekelompok pemuda yang menyebutkan diri sebagai Generasi Muda Partai Golkar mendatangi Gedung KPK, Senin (13/11). Mereka datang hendak memberi dukungan kepada KPK untuk segera menangkap ketua DPR RI itu.

Dalam aksi itu, mereka membawa berbagai spanduk dan poster berisi tulisan sindiran terhadap Novanto sebagai tersangka korupsi skandal e-KTP sambil berteriak, Novanto adalah ‘koruptor’.

Selain itu, seorang orator bernama Marzuki dalam orasinya meminta KPK untuk bersikap garang terhadap Novanto. Ia mengatakan, Novanto itu bukan dewan, melainkan warga negara Indonesia yang kedudukannya sama di mata hukum. Karena itu, Ia mesti diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

“Hari ini Setya Novanto mangkir dari panggilan KPK. Apa yang terjadi? Hukum lagi-lagi diintervensi. Kami meminta kepada KPK garang menghadapi Novanto. Sebab, semua orang keberadaannya sama di mata hukum. Setya Novanto bukan dewa, bukan Tuhan, bukan pula penguasa Republik Indonesia,” ungkap Marzuki dalam orasinya.

Kelompok GMP Golkar itu juga mengatakan, penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus e-KTP ini pasti berdasarkan berbagai fakta dan bukti hukum. Karena itu mereka meminta agar KPK tidak takut dengan intervensi apapun untuk mengusut tuntas kasus ini.

Dituding Ada Unsur Politis

Sementara itu, Kuasa Hukum Setya Novanto, Frederich Yunadi, menilai penetapan Novanto sebagai tersangka dalam kasus itu memiliki unsur politis dan dendam. Hal itu dikatakannya karena dalam waktu dekat selalu kader Golkar yang dibidik KPK.

“Ya ini ada unsur politik dan dendam. Tapi itu domain penyidik, biarlah penyidik yang membuka, ungkap, cari, polisi,” katan Frederick di Bareskrim Polri, Jakarta, seperti dilansir viva, Sabtu (10/11) lalu.

(Baca juga: Langkah Politik BKH Dapat Dukungan Masyarakat Baranusa)

Menurut Yunadi, penetapan tersangka terhadap Novanto ini membuat kader-kader Partai Kuning itu merasa tersinggung lantaran ketua umunya diperlakukan semena-mena dan dikriminalisasi, serta dicari-cari kesalahannya.

Seperti dinformasikan, Novanto akan diperiksa sebagai saksi terkait pengusutan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Direktur Utama Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo. Pemanggilan ini sudah dilakukan untuk kali ketiga.

Adapun pemanggilan pertama pernah dilakukan KPK pada 30 Oktober kali lalu. Tetapi, saat itu, Novanto tidak hadir dengan alasan sedang mengikuti kunjungan ke konstituennya di daerah pemilihan pada masa reses DPR.

Seminggu kemudian yaitu pada 6 Novemver, KPK kembali memanggil Novanto untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk Anang. Namun, Novanto malah mengirimkan surat dari DPR kepada KPK dengan alasan mesti terlebih dahulu mendapatkan izin dari Presiden.* (YAH).